Kadang kita ini suka naif —atau mungkin pura-pura naif. Kita bilang semua orang punya kesempatan yang sama, asal mau sekolah, asal mau kerja keras. Tapi di saat yang sama, kita juga tahu— saha nu teu apal atuh? —bahwa ada anak-anak yang bahkan sebelum lahir pun sudah “punya masa depan”.
Coba lihat pola yang berulang di negeri ini. Nama besar melahirkan nama besar berikutnya. Kekuasaan seperti tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah alamat—dari orang tua ke anak, dari generasi ke generasi. Kita menyebutnya demokrasi, tapi kadang rasanya lebih dekat ke silsilah keluarga.
Dalam kajian ekonomi pendidikan, ini bukan hal baru. Checchi (2006) menjelaskan bahwa latar belakang keluarga bukan sekadar faktor tambahan, tapi fondasi utama. Sederhananya begini: anak dosen itu tidak hanya “punya orang tua dosen”, tapi juga hidup dalam atmosfer diskusi, buku, cara berpikir kritis—hal-hal yang tidak diajarkan di kelas, tapi menentukan bagaimana seseorang membaca dunia. Bourdieu (1986) menyebutnya cultural capital. Kalau di kampung mungkin kita bilang: “lingkunganna geus ngadidik heulaan”.
Di sinilah keluarga menjadi kurikulum yang tak tertulis. Tanpa RPS, tanpa akreditasi, tapi efeknya luar biasa. Anak-anak tertentu belajar sejak kecil bahwa mereka “punya tempat” di dunia ini. Sementara yang lain? Masih sibuk memastikan apakah mereka bahkan “boleh masuk”.
Lalu datanglah teori human capital dari Becker (1964), yang jujur saja terdengar sangat masuk akal. Pendidikan adalah investasi. Sekolah tinggi, kursus, sertifikasi—semuanya menjanjikan masa depan yang lebih baik. Dan kelas menengah ke atas memahami ini dengan sangat serius. Anak dimasukkan ke sekolah unggulan, les ini itu, bahkan sejak kecil sudah dites minat bakatnya. Kadang kita lupa, masa kecil itu seharusnya ruang bermain—bukan project management.
Tapi di titik ini, kita mulai melihat ironi. Pendidikan yang katanya alat mobilitas sosial, justru sering jadi alat reproduksi ketimpangan. Bowles dan Gintis (1976) sudah lama mengingatkan bahwa sekolah sering kali hanya mereplikasi struktur sosial yang ada. Yang kaya tetap punya akses ke pendidikan berkualitas, yang miskin ya… kumahanya gening.
Kita tidak perlu jauh-jauh cari contoh. Lihat saja proyek bangunan. Yang lulusan SD jadi kenek, SMP/SMA jadi tukang, S1 teknik jadi pengawas, S2 jadi manajer proyek, dan S3—kalau tidak di lapangan—sudah duduk di posisi pemilik atau konsultan. Ini bukan sekadar soal kemampuan, tapi soal akses sejak awal. Pendidikan di sini bukan hanya mengangkat, tapi juga menyusun ulang—siapa di atas, siapa di bawah.
Masuk ke dunia kerja, ceritanya makin menarik. Spence (1973) lewat teori signaling bilang bahwa ijazah itu sinyal. Masalahnya, kadang sinyal lebih penting daripada isi. Kita hidup di zaman di mana gelar bisa lebih dipercaya daripada kompetensi. Kampus dan lembaga sertifikasi berlomba mencetak ijazah. Nu penting aya salembar ijasah. Soal kualitas? Nanti dulu, itu urusan belakangan.
Di Indonesia, semua ini dibungkus dengan nilai-nilai Timur: hormat pada orang tua, kekeluargaan, gotong royong. Indah, tentu saja. Tapi di balik itu, ada sisi lain yang jarang dibicarakan—paternalistik yang halus. Anak mewarisi bukan hanya nilai, tapi juga jaringan, bahkan kadang kekuasaan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih jujur: ada yang lahir dengan “modal”, ada yang lahir dengan “modal nekat”.
Maka pendidikan berdiri di posisi yang ambigu. Ia bisa membebaskan, tapi juga bisa membelenggu. Ia bisa membuka jalan, tapi juga bisa menutup pintu secara halus, tanpa terasa. Semua tampak objektif: ada ujian, ada seleksi, ada standar. Tapi kita lupa bertanya: siapa yang sejak awal sudah disiapkan untuk lolos?
Barangkali masalahnya bukan pada pendidikan itu sendiri, tapi pada cara kita mempercayainya terlalu polos. Kita bicara meritokrasi seolah semua orang mulai dari garis start yang sama. Padahal kenyataannya, sebagian sudah di depan—bahkan sebelum peluit dibunyikan.
Dan di situlah letak satirnya: kita terus merayakan pendidikan sebagai jalan keadilan sosial, sambil diam-diam membiarkannya menjadi alat legitimasi ketimpangan.
Ieu mah lain teu adil—ieu mah geus dirancang supaya katingali adil.