Kita hidup di era banjir informasi, tapi anehnya banyak dari kita justru merasa semakin bingung tentang bagaimana negara benar-benar dijalankan. Coba cek sendiri, pernahkah Anda merasa bahwa proses politik terasa seperti kotak hitam yang tak bisa dibuka, di mana pungutan suara sudah selesai tapi keputusan penting tetap diambil tanpa sepengetahuan publik? Selain mungkin karena Anda malas belajar atau kurang cerdas. Ini juga bisa disebabkan karena ada mekanisme sadar yang dirancang untuk membuat Anda tetap dalam kabut, sebuah proses yang oleh pakar politik sebut sebagai Agnotologi Politik—ilmu tentang produksi ketidaktahuan yang disengaja. Bedanya dengan kebodohan biasa, kebodohan itu alami, tapi ketidaktahuan ini sengaja diproduksi oleh pusat-pusat kekuasaan agar kelompok tertentu tetap lemah dan tak berdaya.
Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Robert Proctor, sejarawan sains dari Stanford University, dalam bukunya Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance (2008). Bagi Proctor, ketidaktahuan adalah produksi—sesuatu yang dibuat, dicetak, dan didistribusikan seperti layaknya barang konsumsi. Dalam bukunya, Proctor membedakan tiga jenis ketidaktahuan. Pertama, ketidaktahuan sebagai konsekuensi sampingan dari sistem yang kompleks (biasa terjadi di birokrasi besar). Kedua, ketidaktahuan sebagai lahan yang belum dijamah (bidang yang belum ada yang meneliti). Ketiga, yang paling penting, ketidaktahuan sebagai strategi aktif yang disebutnya selective ignorance—penyembunyian pengetahuan secara sengaja dengan mengalihkan perhatian, membuat informasi terlalu mahal untuk diakses, atau menciptakan narasi tandingan yang membingungkan. Proctor mengambil contoh dari industri tembakau tahun 1950-1990-an, para perusahaan tahu bahwa nikotin menyebabkan kanker, tapi mereka memproduksi keraguan dengan mendanai penelitian semu dan melobi agar definisi “bukti ilmiah” dibuat super ketat.
Dalam ranah politik, strategi serupa bekerja, sistem kekuasaan tidak perlu membungkam pers secara kasar, cukup dengan membuat prosedur begitu berbelit sehingga wartawan pun menyerah, atau membanjiri ruang publik dengan seribu isu kecil agar isu besar tentang cara kerja kekuasaan tenggelam. Hasilnya, publik tidak merasakan tekanan fisik, mereka hanya merasa “kok saya gak paham-paham amat ya?” lalu secara sukarela menarik diri dari proses politik. Padahal, rasa gak paham itu sendiri sudah dirancang sejak awal sebagai filter dimana hanya mereka yang punya tim ahli, akses ke dokumen internal, dan waktu luang berlimpah yang bisa menembus kabut.
Setelah memahami dasar bahwa ketidaktahuan merupakan hasil produksi sistematis, tentunya kita perlu bertanya: bagaimana bentuk konkret dari lubang yang sengaja diciptakan tersebut? Mari kita bedah mekanisme paling mendasar dari agnotologi politik, yaitu penciptaan lubang epistemik.
Apa Itu Lubang Epistemik dan Bagaimana Sistem Politik Menciptakannya?
Istilah “lubang epistemik” mungkin terdengar rumit, tapi mari kita sederhanakan. Lubang Epistemik adalah zona gelap di mana pengetahuan seharusnya ada, tapi sengaja dihilangkan. Cara kerjanya persis seperti lubang di jalan raya. Anda tahu ada jalan di depan, tapi bolongnya tidak terlihat dari jauh sampai Anda terjatuh. Dalam politik, lubang epistemik adalah tempat bersembunyinya mekanisme kekuasaan yang sebenarnya—misalnya bagaimana anggaran dana kampanye disusun, bagaimana kontrak publik diberikan ke kroni tertentu, atau bagaimana sebuah kebijakan yang tidak populer tetap lolos menjadi undang-undang.
Sistem politik menciptakan lubang ini dengan tiga cara paling umum. Pertama, dengan membuat prosedur birokrasi sangat berbelit sehingga hanya segelintir orang yang mampu mengikutinya. Kedua, dengan menciptakan narasi alternatif yang membanjiri ruang publik sehingga fakta dasar tenggelam. Ketiga, dengan membiarkan aturan main berubah-ubah tanpa pemberitahuan resmi.
Jason Stanley, profesor filsafat di Yale University, dalam bukunya How Propaganda Works (2015) menjelaskan bahwa dalam sistem politik yang tidak sehat, terjadi kondisi di mana elite penguasa secara sistematis memblokir akses publik terhadap informasi prosedural dasar dengan menciptakan aturan main yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan. Lebih jauh, Nancy Tuana, profesor filsafat di Penn State University, dalam esainya “Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance” (2006) yang terbit di jurnal Hypatia, membedakan ignorance menjadi dua jenis, yaitu passive ignorance (tak tahu karena belum belajar) dan active ignorance (tak tahu karena sistem sengaja memutarbalikkan atau menyembunyikan jalur pengetahuan). Tuana menyebut yang kedua sebagai “willful ignorance”—ketidaktahuan yang dipertahankan dengan biaya dan tenaga, karena jika pengetahuan itu tersedia, ia akan mengancam tatanan kekuasaan yang ada. Dalam konteks politik, produksi willful ignorance bekerja dengan menyembunyikan jawaban atas tiga pertanyaan paling mendasar, siapa yang memutuskan? Berdasarkan data apa? Dan saluran protes mana yang benar-benar berfungsi? Jika ketiganya dikaburkan, rakyat tetap bebas berbicara, tapi tidak pernah tahu cara mengeksekusi tuntutannya secara prosedural.
Ketika lubang-lubang ini terus dibiarkan, masyarakat kehilangan peta kognitif untuk memahami hubungan antara suara mereka dan hasil kebijakan. Akibatnya, muncul sikap apatis politik yang massif dimana tingkat partisipasi pemilih menurun. Lebih bahaya lagi, lubang epistemik menciptakan ketergantungan dimana rakyat jadi butuh penengah (elite lokal, tokoh informal, atau bahkan buzzer politik) untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, para penengah ini sering kali juga bagian dari sistem yang diuntungkan oleh kebingungan publik.
Dari sini kita paham bahwa lubang ini bukan kebetulan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kondisi ini? Mari kita masuk ke sub-bab berikutnya.
Kelompok Mana yang Tidak Berdaya dan Bagaimana Ketidaktahuan Menjaga Mereka Tetap di Posisi Itu?
Kelompok tidak berdaya dalam agnotologi politik tidak bisa hanya diukur dari pendapatan atau ijazah. Miranda Fricker, profesor filsafat di CUNY Graduate Center (sebelumnya di Birkbeck, University of London), dalam bukunya Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (Oxford University Press, 2007), memperkenalkan konsep hermeneutical injustice—ketidakadilan yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahami pengalaman ketidakadilan yang sedang ia alami. Fricker memberikan contoh klasik, sebelum istilah pelecehan seksual dikenal luas pada 1970-an, perempuan yang mengalami perilaku tersebut tidak bisa memberi nama pada penderitaan mereka, apalagi menuntut ganti rugi. Dalam konteks politik, hermeneutical injustice terjadi ketika warga tidak memiliki kosakata prosedural untuk membedakan antara klaim resmi (pernyataan publik yang hanya untuk pencitraan) dan proses riil (bagaimana keputusan benar-benar dibuat di balik meja tertutup). Akibatnya, warga yang paling kritis sekalipun akan terus berputar-putar di permukaan wacana tanpa pernah bisa menembus ke mekanisme sesungguhnya.
José Medina, profesor filsafat di Northwestern University, dalam bukunya The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations (Oxford University Press, 2013), memperluas kerangka Fricker dengan menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan sebenarnya bukan mereka yang tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang tahu banyak tentang efek kebijakan tapi tidak tahu sama sekali tentang jalur prosedural yang menghasilkan kebijakan tersebut. Medina menyebut kondisi ini sebagai epistemic blindness yang terstruktur—kebutaan yang terjadi karena sistem sengaja membangun tembok antara dampak kebijakan dan proses pembuatannya.
Mendiang, Charles W. Mills yang pernah menjadi profesor filsafat di CUNY Graduate Center, dalam bukunya The Racial Contract (Cornell University Press, 1997), memberikan kerangka paling tajam tentang bagaimana ketidaktahuan yang diproduksi menjaga kelompok tidak berdaya tetap di posisinya. Mills memperkenalkan konsep epistemology of ignorance—sebuah sistem pengetahuan yang secara paradoksal mendefinisikan kebenaran sebagai apa yang menguntungkan kelompok dominan, sementara fakta yang merugikan kelompok dominan secara sistematis didefinisikan ulang sebagai “bias”, “tidak ilmiah”, atau “terlalu emosional”. Dalam praktik politik, ini berarti bahwa ketika warga kelas bawah berusaha menelusuri aliran dana publik, keluhan mereka sering dijawab dengan pernyataan seperti “Anda tidak paham prosedur teknisnya” atau “ini terlalu rumit untuk dijelaskan ke masyarakat umum”. Mills berargumen bahwa ini menjadi epistemic gatekeeping yang sadar dimana penguasa memonopoli tidak hanya akses ke dokumen, tapi juga hak untuk mendefinisikan pengetahuan seperti apa yang sah. Akibatnya, korban dari politik ketidaktahuan tidak hanya gagal mengakses fakta, tapi juga mulai menginternalisasi stigma bahwa merekalah yang bodoh, malas, atau tidak pantas terlibat. Dari sini, Kita sudah paham siapa korban dan bagaimana jeratnya bekerja. Tapi apakah strategi produksi ketidaktahuan ini selalu sempurna? Kelemahan internal apa yang melekat padanya? Berikut adalah batasan-batasan yang bahkan para elite penguasa tidak bisa hindari.
Apa Kelemahan dan Keterbatasan dari Agnotologi Politik?
Sistematis sekali pun produksi ketidaktahuan, ia tetap memiliki titik lemah yang melekat. Pertama, untuk mempertahankan lubang epistemik, para aktor politik harus terus-menerus mengoordinasikan narasi yang konsisten di antara mereka sendiri—dan koordinasi ini rawan bocor. Kedua, agnotologi hanya efektif jika publik tidak memiliki motivasi untuk mencari tahu, tapi begitu muncul sedikit saja kejutan epistemik (misalnya seorang pegawai negeri yang membocorkan prosedur sesungguhnya), seluruh konstruksi ketidaktahuan bisa runtuh dalam hitungan minggu.
Timothy Snyder, profesor sejarah di Yale University, dalam bukunya On Tyranny (Bodley Head, 2017), berargumen bahwa setiap upaya sistematis untuk menyembunyikan prosedur kekuasaan justru menciptakan vulnerability sendiri dimana cukup satu pelapor (whistleblower) yang membuka peta prosedural sesungguhnya, maka seluruh konstruksi ketidaktahuan yang mahal itu bisa runtuh dalam hitungan minggu karena publik akan lebih percaya pada kebocoran daripada narasi resmi yang selama ini dijaga. Snyder menyebut ini sebagai “the paradoxical fragility of secret-keeping”—semakin rumit dan terkoordinasi upaya penyembunyian, semakin besar pula potensi kegagalannya karena ketergantungan pada terlalu banyak orang yang harus kompak diam.
Dari semua yang sudah dibahas, sampai di mana kita harus bersikap? Apakah kita hanya bisa pasrah atau ada jalan keluar yang konkret? Mari kita tutup dengan kesimpulan yang sekaligus menjadi ajakan untuk bertindak.
Rekomendasi dan Strategi Tindakan
Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan, Artikel ini saya buat bertujuan untuk mendorong tiga langkah konkret bagi masyarakat umum. Pertama, ubah kebiasaan konsumsi informasi dari menerima kesimpulan kebijakan secara pasif menjadi menelusuri dokumen prosedural dasarnya, seperti rancangan peraturan, notulen rapat publik, atau anggaran rinci—semua ini umumnya tersedia secara legal meskipun sengaja dibuat sulit ditemukan. Kedua, gunakan strategi epistemic audit sederhana, setiap kali sebuah kebijakan diumumkan, ajukan tiga pertanyaan baku—(a) siapa yang memutuskan, (b) berdasarkan data apa, dan (c) saluran keberatan mana yang terbuka, jika salah satu tidak bisa dijawab oleh pejabat publik dalam waktu 24 jam, maka itu adalah indikasi kuat adanya lubang epistemik yang sengaja dipertahankan. Ketiga, bentuk kelompok minimal tiga orang di lingkungan terdekat (RT, komunitas kerja, atau grup kajian) yang secara rutin bertukar temuan prosedural, karena agnotologi politik paling takut pada verifikasi kolektif, bukan pada kepahlawanan individu. Strategi ini tidak membutuhkan dana besar atau gelar akademik, hanya konsistensi untuk menolak menerima “ini terlalu rumit” sebagai jawaban final. Dengan menerapkan tiga langkah tersebut secara disiplin, saya rasa publik dapat secara bertahap mempersempit ruang gerak produksi ketidaktahuan tanpa harus menunggu reformasi sistem dari atas.
