Angin Agustus kembali berhembus, membawa serta kibaran bendera Merah Putih di setiap sudut jalan dan pekarangan. Di Bulan ini, kita kembali merayakan usia kemerdekaan, sebuah ritual tahunan yang selalu dibungkus dengan gegap gempita dan warna-warni umbul-umbul. Langit Indonesia yang tampak cerah karena masih dalam musim kemarau, seolah ikut tersenyum menyambut hari lahirnya ibu pertiwi. Namun, di balik semarak nyanyian kebangsaan yang menggema, tersimpan sebuah narasi pendidikan bangsa yang ironis, sebuah realitas yang terus dibiarkan mengakar tanpa pernah berani ditebang.
Di lapangan-lapangan terbuka, upacara sakral digelar sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Namun, lihatlah pemandangan yang tersaji sebagai pelajaran pertama di pagi yang terik nanti. Rakyat biasa, anak-anak sekolah, dan para abdi negara kelas bawah dibiarkan berdiri tegak menantang garangnya matahari. Keringat bercucuran membasahi seragam, menahan panas yang memanggang kulit demi membuktikan sebuah nasionalisme yang katanya harus terus menyala-nyala di dalam dada.
Sementara itu, arahkan pandangan pada panggung kehormatan di seberang lapangan. Para pejabat dan petinggi duduk dengan begitu anggun di bawah teduhnya tenda raksasa yang menolak sinar matahari. Kursi-kursi empuk menopang tubuh mereka yang wangi, ditemani segelas air dingin dan embusan kipas angin yang terus berputar. Dari kejauhan, mereka mengamati rakyat yang kepanasan layaknya penonton teater, mengajarkan sebuah pelajaran tak tertulis: bahwa kekuasaan selalu membawa kenyamanan, sementara kepatuhan berarti kesediaan untuk menderita.
Kemeriahan bulan kemerdekaan ini pun mengajarkan kita tentang jurang nasib yang teramat dalam. Di gang-gang sempit dan jalanan desa, rakyat jelata ingin turut tertawa merayakan hari kebebasan bangsanya. Namun, tawa itu harus dibeli dengan kepingan rupiah dari kantong yang kian menipis. Mereka harus rela patungan, menyisihkan uang belanja dapur demi sekadar mengadakan lomba panjat pinang atau balap karung untuk menghibur diri mereka sendiri.
Di seberang sana, perayaan para penguasa tak perlu repot memikirkan kotak sumbangan. Panggung megah, karangan bunga mewah, parade seremonial, hingga jamuan makan prasmanan dibayar lunas oleh APBN. Uang pajak dari keringat rakyat yang patungan tadi, disulap menjadi anggaran miliaran rupiah tanpa penyesalan. Inilah ironi Kemerdekaan kita, di mana uang negara mengalir deras untuk pesta kaum elite, sementara rakyat harus membiayai kebahagiaan dan nasionalismenya sendiri. Lantas, kemerdekaan ini untuk siapa?
APBN yang kian tergerus itu kini terus disedot oleh proyek-proyek riuh seperti MBG dan KDMP. Atas nama program (-proyek) populis, miliaran rupiah digelontorkan tanpa henti demi mencetak citra. Namun di saat yang sama, ruang-ruang kelas di daerah terpencil tetap dibiarkan melapuk, atapnya bocor menampung hujan, dan anak-anak bangsa harus menyeberangi derasnya arus sungai demi secuil pengetahuan yang tak pernah utuh.
Hal yang lebih menyayat hati adalah ketika mata pemerintah seolah buta pada luka rakyatnya sendiri. Musibah banjir bandang yang menghantam Aceh dan Sumatera pada akhir tahun 2025 lalu meninggalkan duka dan reruntuhan sekolah yang belum juga terbangun kembali. Alih-alih memprioritaskan pemulihan kehidupan dan pendidikan mereka yang kehilangan masa depan, pemerintah justru terus bersilat kata, membela dan memamerkan proyek MBG dan KDMP di balik mimbar-mimbar pidato.
Di tengah hingar-bingar proyek tersebut, nasib para pencerdas bangsa justru kian terpuruk. Honor para pendidik justru masih seharga belas kasihan, membuat profesi mulia ini perlahan bergeser menjadi pilihan terakhir bagi generasi muda yang mulai merasakan keputusasaan. Pemerintah lebih memilih memanjakan proyek-proyek seremonial daripada memberikan penghidupan yang layak bagi mereka yang setiap hari menyalakan pelita pengetahuan di ruang-ruang kelas.
Kelakuan pemerintah hari ini kian menggelikan sekaligus menyedihkan ketika mereka begitu sibuk membanding-bandingkan isi materi buku pelajaran. Mereka tergesa-gesa akan menerbitkan buku-buku baru dengan materi yang kekinian karena ketika membandingkan isi materi pelajaran dengan Negara-negara tetangga katanya materi kita sudah sangat usang dan ketinggalan zaman. Tanpa pernah mereka sadari—atau sengaja pura-pura lupa—bahwa yang seharusnya mereka bandingkan dengan negara-negara tetangga bukanlah sekadar lembaran isi buku, melainkan kesejahteraan dan gaji para pendidiknya.
Suara pembacaan Pembukaan UUD 1945 menggelegar dari pelantang suara, memecah kesunyian khidmat upacara. Alinea pertama diucapkan dengan lantang: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Sebuah untaian kalimat magis yang menggetarkan jiwa, mengingatkan kita pada janji suci para pendiri bangsa yang muak pada penindasan.
Namun, angin seakan menertawakan bait suci tersebut ketika dihadapkan pada kenyataan hari ini. Bangsa ini memang tak lagi dirantai oleh kompeni asing, tetapi penjajahan nyatanya belum benar-benar pergi dari tanah ini. Bangsa ini memang tak lagi dirantai oleh tentara asing, tetapi hari ini rakyatnya dijajah oleh pejabatnya sendiri yang bersekutu rapat dengan para oligarki rakus. Mereka merampas keadilan, menghisap kekayaan bumi pertiwi, dan menjadikan rakyat sekadar alat tukar demi melanggengkan kekuasaan.
Tiba saatnya alinea terakhir dibacakan, mengamanatkan tugas yang begitu mulia: “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Inilah fondasi bernegara yang seharusnya menjadi kompas bagi nahkoda republik ini, sebuah jaminan agar setiap anak bangsa mendapat terang ilmu dan kepastian akan kesejahteraan.
Sayangnya, kompas itu tampaknya telah sengaja dibuang oleh tangan-tangan serakah. Alih-alih memajukan kesejahteraan umum, pemerintah tampak lebih sibuk mensejahterakan segelintir oligarki dan kroni-kroninya. Karpet merah dibentangkan seluas-luasnya untuk para pemodal, sementara rakyat kecil terus dipinggirkan dari ruang hidupnya sendiri. Kesejahteraan kini bukan lagi milik umum, melainkan privilese khusus bagi mereka yang memiliki akses ke lingkar istana.
Dan tentang amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang terjadi justru sebuah pengkhianatan yang rapi. Rakyat pelan-pelan dibodohkan lewat berbagai proyek embel-embel yang miskin substansi namun sarat akan manipulasi. Kata “mencerdaskan” diganti dengan pembodohan sistematis lewat berbagai proyek bertagline manis yang miskin makna. Atau bisa kita sebut kata “mencerdaskan” itu kini berubah menjadi kata “mengenyangkan”. Sebuah ironi kemerdekaan yang lantas membuat pertanyaan, lalu kemerdekaan ini untuk siapa?.
Pendidikan dan akal sehat tak lagi menjadi alat pembebasan, melainkan sekadar ornamen pemanis dalam pidato kenegaraan. Peringatan kemerdekaan ini menjadi pengingat yang pilu: bahwa kita merdeka di atas selembar kertas, namun jiwa dan pikiran bangsa ini masih terpenjara oleh ketamakan para pemimpinnya sendiri. Bahwa ritual Upacara yang selalu kita laksanakan disetiap Senin pagi dan disetiap peringatan Kemerdekaan sudah bukan lagi Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih namun bergeser menjadi Upacara Pengkhianatan di bawah Merah Putih.
Harus kita terima bahwa peringatan kemerdekaan ini hanyalah sebuah teater tahunan tanpa jiwa. Kita mengibarkan bendera tinggi-tinggi, namun membiarkan cita-cita pendidikan dan kemanusiaan terbenam makin dalam. Kita menyanyikan anthem dan lagu-lagu Nasional dengan khidmat, namun membiarkan makna-maknanya melayang tanpa arah yang jelas. Selama para Pendidik belum dihargai, sekolah terpencil dibiarkan mati, dan kesejahteraan rakyat ditelantarkan dan digantikan oleh kemewahan proyek penguasa, maka kata “merdeka” hanya akan menjadi gema kosong yang menertawakan nasib bangsa ini.