Pagi itu saya hanya ingin sarapan. Jalan kampung masih basah oleh sisa hujan malam. Tukang bubur mulai menata kerupuk. Asap dari warung kopi naik pelan ke udara yang masih dingin. Di seberang jalan, suara gerinda dan palu terdengar dari kompleks rumah dinas militer dekat rumah saya. Beberapa bangunan sedang direnovasi. Cat baru. Atap baru. Pagar baru. Negara tampak sedang merawat sesuatu yang dianggap penting untuk tetap berdiri tegak.

Lalu sebuah pertanyaan kecil muncul di kepala saya:

Kenapa tentara banyak mendapat rumah dinas, sementara guru dan dosen hampir tidak pernah?

Pertanyaan itu tampak sederhana. Bahkan nyaris receh. Tetapi sering kali cara paling jujur membaca negara justru bukan lewat pidato presiden atau slogan kementerian, melainkan lewat beton, pagar, aspal, dan distribusi fasilitas. Dari sana kita bisa melihat profesi mana yang benar-benar dianggap strategis, dan profesi mana yang sekadar dimuliakan lewat kata-kata.

Di negeri ini guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kalimat yang terdengar agung, sampai kita sadar bahwa negara memang sangat menyukai bentuk penghormatan yang murah. Pujian tidak perlu anggaran besar. Upacara tidak perlu reformasi struktural. Spanduk Hari Pendidikan Nasional jauh lebih murah dibanding membangun ekosistem pendidikan yang sehat.

Sementara itu, negara tampak jauh lebih sigap ketika berurusan dengan aparatus keamanan. Rumah dinas direnovasi. Fasilitas dijaga. Struktur diperkuat. Dan tentu saja, tulisan ini bukan ajakan membenci tentara. Tentara memang penting. Negara tanpa pertahanan bisa runtuh. Tetapi masalahnya, kita terlalu lama hidup dalam imajinasi bahwa menjaga pagar lebih mendesak daripada memastikan isi rumah tidak perlahan membusuk.

Mungkin di situlah inti persoalannya: negara lebih takut pada kekacauan jangka pendek dibanding kebodohan jangka panjang

Tentara menjaga stabilitas hari ini. Guru membangun kualitas manusia dua puluh tahun mendatang. Politisi hidup dari siklus elektoral pendek. Pendidikan bekerja dalam lintasan generasi. Maka jangan heran jika proyek yang hasilnya cepat terlihat lebih mudah mendapat perhatian dibanding pendidikan yang hasilnya baru terasa puluhan tahun kemudian.

Dan pendidikan memang merepotkan. Ia tidak selalu patuh pada logika kekuasaan

Orang yang benar-benar terdidik lambat laun mulai bertanya: Kenapa pembangunan selalu menuju wilayah tertentu? Kenapa anggaran besar lebih mudah cair untuk infrastruktur fisik dibanding infrastruktur intelektual? Kenapa sekolah semakin sibuk administrasi tetapi semakin miskin diskusi? Kenapa guru diminta mencetak generasi kritis, tetapi sistem pendidikan sendiri alergi terhadap kritik?

Di titik itu pendidikan menjadi berbahaya. Bukan berbahaya bagi masyarakat, melainkan bagi kekuasaan yang malas berpikir.

Karena warga yang berpikir kritis sulit diatur hanya dengan slogan.

Mereka mulai membaca sejarah secara berbeda. Mereka mulai memahami bahwa kebijakan tidak pernah benar-benar netral. Mereka mulai sadar bahwa pembangunan sering kali bukan semata proyek kesejahteraan, tetapi juga proyek distribusi kuasa.

Dan mungkin karena itulah pendidikan di negeri ini sering dibuat sibuk, tetapi tidak benar-benar diberi ruang berpikir.

Guru dipaksa akrab dengan platform digital, laporan administratif, unggah dokumen, verifikasi data, akreditasi, dan ritual birokrasi yang tidak ada habisnya. Dosen didorong mengejar indeksasi jurnal seperti buruh pabrik akademik. Kampus berlomba mempercantik akreditasi sambil perlahan kehilangan tradisi intelektual yang hidup.

Kadang saya merasa sekolah dan kampus kita lebih takut pada audit daripada pada kebodohan.

Lucunya, negara terus berbicara tentang kreativitas, inovasi, dan generasi emas. Tetapi sistemnya masih dibangun dengan mentalitas feodal: terlalu banyak kepatuhan, terlalu sedikit keberanian berpikir. Murid yang terlalu banyak bertanya dianggap mengganggu. Mahasiswa yang terlalu kritis dianggap tidak sopan. Dosen yang terlalu tajam kadang lebih cepat dipanggil birokrasi dibanding diapresiasi gagasannya.

Namun persoalannya tentu tidak sesederhana “guru baik, negara jahat.” Dunia pendidikan kita sendiri sering ikut memelihara budaya anti-kritis. Banyak ruang kelas masih dipenuhi hafalan. Banyak guru dan dosen lebih nyaman dihormati daripada diperdebatkan. Senioritas sering lebih sakral daripada argumentasi. Gelar akademik kadang berubah menjadi hierarki feodal dengan footnote.

Itulah tragedinya: pendidikan yang seharusnya membebaskan justru kadang ikut memproduksi kepatuhan.

Padahal tugas pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja yang rapi dan penurut. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang mampu berpikir melampaui zamannya. Tetapi itu sulit terjadi jika sekolah hanya dijadikan jalur distribusi ijazah dan kampus berubah menjadi pabrik PDF nasional.

Di sinilah saya teringat satu perbedaan menarik antara insinyur dan filsuf.

Seorang insinyur bisa membangun jembatan megah yang menghubungkan dua kota. Tetapi seorang filsuf akan bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh arah pembangunan jembatan itu?

Dan anehnya, pertanyaan semacam itu sering lebih menakutkan daripada jembatannya sendiri.

Karena teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Sekolah pun tidak netral. Kurikulum, disiplin, ujian, bahkan cara murid duduk di kelas, semuanya menyimpan bayangan tentang jenis manusia seperti apa yang ingin diproduksi negara.

Ada negara yang ingin warga kompetitif. Ada yang ingin warga disiplin. Ada yang ingin warga loyal.

Dan ada pula negara yang tampaknya hanya ingin rakyat cukup pintar untuk bekerja, tetapi tidak terlalu kritis untuk mempertanyakan permainan.

Indonesia tampaknya masih berdiri canggung di tengah semuanya

Kita ingin anak muda kreatif, tetapi takut pada kritik. Kita ingin inovasi, tetapi birokrasi masih gemar mematikan inisiatif. Kita ingin kampus kelas dunia, tetapi dosen lebih sibuk mengejar administrasi daripada membaca. Kita ingin generasi emas, tetapi memperlakukan pendidikan seperti proyek tahunan kementerian yang berganti arah setiap pergantian kekuasaan.

Mungkin itu sebabnya rumah dinas tentara terasa lebih masuk akal dalam imajinasi negara dibanding rumah dinas guru. Karena negara selalu mendahulukan hal-hal yang dianggap paling mendesak bagi kelangsungan dirinya sendiri. Dan sering kali, menjaga stabilitas terasa lebih penting daripada membangun kesadaran.

Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa dunia tidak selalu berubah oleh orang yang memegang senjata.

Kadang dunia berubah oleh seseorang di ruang kelas kecil, dengan papan tulis usang dan suara yang mulai serak, yang diam-diam mengajarkan muridnya cara berpikir tanpa takut.

Dan mungkin, justru itulah profesi yang paling sulit dikendalikan negara.