Seketika pikiran saya tertuju pada saat peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin. Kala itu, di panggung perayaan May Day 2026, seperti diberitakan Kompas.com, Presiden Prabowo dalam acara Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jumat (1/5/2026), menyatakan: “Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita.”
Namun, pernyataan itu justru mengundang pertanyaan yang lebih dalam: mengapa MBG selalu tampil bak anak emas yang terus-menerus dibela dan dipromosikan di setiap panggung politik kekuasaan? Seolah-olah kritik terhadap program tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Padahal dalam negara demokrasi, sebuah program publik semestinya diuji dengan data, dievaluasi dengan akal sehat, dan dikritik demi perbaikan, bukan diperlakukan seperti proyek suci yang kebal dari sorotan publik.
MBG memang terdengar mulia di permukaan. Memberi makan anak-anak tentu bukan ide yang buruk. Tetapi ketika program itu terus dijadikan simbol politik personal, dipertontonkan di setiap pidato, dan dibela habis-habisan layaknya warisan paling berharga dari kekuasaan, publik tentu berhak curiga: apakah ini benar-benar murni soal kepentingan rakyat, atau hanya sedang membangun citra populis yang dibungkus dengan piring makan gratis?
Ironisnya, di tengah berbagai persoalan mendasar seperti mahalnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kesejahteraan buruh yang belum benar-benar tuntas, MBG justru mendapat karpet merah paling megah dalam narasi pemerintahan. Seakan-akan program ini menjadi “putra mahkota” yang tidak boleh disentuh kritik sedikit pun. Bahkan suara-suara yang mempertanyakan efektivitas dan transparansi anggarannya kerap dianggap tidak berpihak pada masa depan anak bangsa.
Padahal rakyat tidak hanya membutuhkan makan gratis sesaat, tetapi juga jaminan hidup yang layak, pekerjaan yang manusiawi, pendidikan yang berkualitas, dan kebijakan yang tidak sekadar gemar pencitraan.
Di titik inilah publik mulai melihat adanya ketimpangan prioritas yang terasa begitu mencolok. Pemerintah tampak sangat bersemangat membangun dapur-dapur megah untuk SPPG demi menopang program MBG, lengkap dengan fasilitas yang modern dan anggaran yang fantastis. Namun, di saat yang sama, masih banyak sekolah di pelosok negeri yang justru berdiri dalam kondisi memprihatinkan: atap bocor, dinding lapuk, lantai retak, bahkan nyaris roboh dan membahayakan keselamatan siswa maupun guru.
Ironi itu terasa menampar logika publik. Bagaimana mungkin negara begitu sigap memastikan makanan tersaji di atas meja, tetapi lamban memastikan anak-anak belajar di ruang kelas yang aman dan layak? Seolah-olah yang lebih penting adalah ompreng makan gratisnya, bukan kualitas hidup dan masa depan anak-anak itu sendiri. Padahal pendidikan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang mencerdaskan pikiran dan memanusiakan generasi bangsa.
Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa MBG telah ditempatkan sebagai anak emas yang hampir mengalahkan segala persoalan lain. Apapun masalahnya, MBG solusinya. Ketika ekonomi lesu, MBG dijual sebagai jawaban. Ketika kritik terhadap pendidikan muncul, MBG kembali diangkat ke permukaan. Bahkan ketika rakyat mempertanyakan ketimpangan sosial dan kualitas layanan publik, pemerintah seakan selalu memiliki satu jawaban yang sama: makan bergizi gratis.
Padahal persoalan bangsa ini jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan isi ompreng. Anak-anak di daerah terpencil tidak hanya membutuhkan makan siang gratis, tetapi juga bangku sekolah yang tidak patah, guru yang sejahtera, akses buku yang memadai, serta ruang belajar yang tidak berubah menjadi ancaman setiap kali hujan turun. Sangat sulit berbicara tentang masa depan generasi emas 2045 seperti yang sering disinggung oleh Presiden itu sendiri. Jika mereka masih harus belajar di bangunan yang nyaris runtuh sambil menyaksikan negara begitu bangga memamerkan dapur-dapur mewah program unggulannya.
Pada akhirnya, publik tentu tidak anti terhadap program MBG. Yang dipersoalkan adalah cara pemerintah menempatkan program tersebut seolah menjadi pusat dari seluruh kebijakan negara. Ketika sebuah program dipromosikan secara berlebihan, dibela tanpa ruang kritik, dan terus diprioritaskan di tengah banyaknya kebutuhan mendesak lain, maka wajar jika rakyat mulai bertanya: apakah negara sedang membangun kesejahteraan rakyat, atau sekadar membangun monumen politik kekuasaan?
Fenomena ini pada akhirnya melahirkan semacam budaya politik baru yang terasa ganjil: setiap persoalan bangsa seolah diarahkan untuk bermuara pada satu program yang sama. Harga kebutuhan pokok naik, MBG disebut solusi. Angka stunting dibahas, MBG kembali dijadikan andalan. Pendidikan memburuk, lagi-lagi MBG yang ditampilkan ke depan. Bahkan ketika daya beli masyarakat melemah dan angka pengangguran meningkat, narasi yang dibangun tetap berputar pada ompreng makan gratis. Seolah-olah negara sedang mengatakan kepada rakyat: “Tenang saja, yang penting sudah makan.”
Padahal bangsa ini tidak sedang mengalami satu persoalan tunggal yang bisa diselesaikan hanya dengan distribusi makanan. Indonesia menghadapi persoalan struktural yang jauh lebih rumit: ketimpangan pendidikan, akses kesehatan yang belum merata, lapangan kerja yang sempit, hingga kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal di banyak daerah. Namun semua kerumitan itu seperti disederhanakan menjadi satu jawaban praktis yang terus diulang-ulang di ruang publik: MBG.
Di sinilah letak bahayanya ketika sebuah program terlalu diagungkan. Ia bisa berubah bukan lagi menjadi kebijakan publik biasa, melainkan alat propaganda politik yang dipaksa hadir dalam setiap percakapan kebangsaan. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi sempit. Kritik dianggap kebencian, evaluasi dianggap ancaman, dan keraguan dianggap sikap tidak nasionalis. Padahal demokrasi justru membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan apakah suatu program benar-benar efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Yang lebih menyedihkan, glorifikasi terhadap MBG kadang terasa kontras dengan realitas yang dihadapi rakyat kecil. Di banyak pelosok, anak-anak masih menyeberangi jembatan rusak demi sekolah. Ada yang belajar tanpa listrik memadai. Ada guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian. Ada pula orang tua yang lebih bingung memikirkan biaya seragam dan ongkos sekolah daripada sekadar makan siang anaknya. Tetapi semua kegelisahan itu seolah tenggelam oleh gemuruh promosi program unggulan yang terus-menerus dipertontonkan.
Mungkin benar, makan bergizi gratis dapat membantu sebagian persoalan anak-anak Indonesia. Tetapi negara tidak boleh berhenti hanya pada membagi isi ompreng sambil mengabaikan isi kepala dan masa depan mereka. Sebab generasi emas tidak lahir hanya dari perut yang kenyang, melainkan juga dari pendidikan yang bermutu, lingkungan yang layak, kesehatan yang terjamin, serta keadilan sosial yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Barangkali di mata pemerintah, MBG adalah simbol kepedulian negara terhadap rakyat kecil. Namun di mata sebagian masyarakat, program ini perlahan berubah menjadi simbol bagaimana kekuasaan bekerja: sibuk membangun sesuatu yang mudah dipertontonkan, mudah dipromosikan, dan mudah dipanen secara politik. Sebab tidak bisa dimungkiri, membagikan ompreng jauh lebih fotogenik dibanding memperbaiki sistem pendidikan yang rusak bertahun-tahun. Membangun dapur SPPG lebih mudah dijadikan konten pencitraan dibanding menyelesaikan akar kemiskinan dan ketimpangan sosial yang jauh lebih rumit.
Di sinilah publik mulai memahami bahwa persoalannya bukan semata-mata tentang makan gratis, melainkan tentang arah prioritas negara. Ketika anggaran besar digelontorkan untuk program yang terus dipoles sebagai wajah utama pemerintahan, sementara kebutuhan mendasar lain berjalan tertatih-tatih, maka kritik menjadi sesuatu yang wajar. Sebab rakyat juga berhak bertanya: apakah negara sedang membangun manusia Indonesia seutuhnya, atau hanya sedang membangun proyek politik yang populer di layar kamera?
Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa pola kebijakan seperti ini justru melahirkan ketergantungan simbolik. Rakyat dibiasakan untuk melihat bantuan makan sebagai bentuk utama kehadiran negara, sementara hak-hak dasar lain perlahan dianggap bonus semata. Padahal tugas negara tidak berhenti pada memastikan rakyat tidak lapar. Negara juga bertanggung jawab menciptakan sistem pendidikan yang kuat, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang luas, dan kehidupan sosial yang bermartabat.
Sayangnya, di tengah gegap gempita promosi MBG, diskusi mengenai hal-hal mendasar itu justru terasa semakin tenggelam. Ruang publik dipenuhi pujian terhadap jumlah ompreng yang dibagikan, tetapi minim pembahasan mengenai kualitas sekolah, kesejahteraan guru, atau ketimpangan pembangunan antarwilayah. Seolah keberhasilan negara kini cukup diukur dari seberapa banyak porsi makanan yang berhasil disalurkan, bukan dari seberapa besar kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat.
Karena itu, kritik terhadap MBG seharusnya tidak dibaca sebagai sikap anti terhadap anak-anak atau anti terhadap program sosial. Kritik lahir justru karena publik ingin negara memiliki cara pandang yang lebih utuh dalam membangun masa depan bangsa. Anak-anak Indonesia memang membutuhkan makanan bergizi, tetapi mereka juga membutuhkan sekolah yang tidak roboh, guru yang tidak hidup serba kekurangan, fasilitas kesehatan yang layak, dan kesempatan hidup yang adil tanpa harus bergantung pada politik belas kasihan.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting yang perlu diajukan bukanlah apakah MBG bermanfaat atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: mengapa negara terlihat begitu terobsesi menjadikan MBG sebagai jawaban untuk hampir semua persoalan, sementara akar masalah yang sebenarnya justru masih dibiarkan tumbuh di depan mata?