Kalau dipikir-pikir saya ini sebenarnya termasuk orang yang percaya bahwa setiap pemimpin berhak diberi kesempatan untuk bekerja. Tidak ada pemerintahan yang bisa dinilai hanya dalam hitungan hari atau bulan. Namun, memberikan kesempatan bukan berarti menghilangkan hak rakyat untuk bertanya. Justru dalam demokrasi, pertanyaan adalah bentuk kepedulian tertinggi terhadap masa depan bangsa.

Karena itulah hari ini saya ingin bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto: sedang ke mana bangsa ini Anda bawa, wahai tuan? MBG gagal, IKN mangkrak, Rupiah terus melemah, BUMN rugi, hutan dibabat, hukum yang semakin tumpul.

Program yang sukses cuma satu: pajak makin mencekik. Kalau ini arahnya, maka yang dibawa bukan Indonesia maju. Yang dibawa adalah beban baru untuk rakyat kecil.

Saya bertanya karena cinta, Tuan. Cinta tidak pernah bungkam saat kapal oleng. Jadi tolong jawab: sedang ke mana bangsa ini Anda bawa? Jangan biarkan kami hanya jadi penonton di negeri sendiri.

Ketika Janji Bertemu Kenyataan

Pertanyaan itu tidak lahir dari kebencian. Pertanyaan itu muncul karena jarak yang semakin lebar antara harapan yang dijanjikan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Dalam setiap pemilu, rakyat tidak pernah memilih kesempurnaan. Mereka hanya berharap keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Namun persoalannya, ketika berbagai indikator ekonomi, sosial, dan tata kelola negara menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, wajar apabila publik mulai mempertanyakan arah perjalanan pemerintahan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Secara konseptual, tidak ada yang salah dengan gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

Bahkan banyak negara maju menerapkan kebijakan serupa sebagai investasi jangka panjang bagi generasi masa depan. Namun persoalan utama dalam kebijakan publik bukan terletak pada seberapa indah gagasannya, melainkan seberapa matang perencanaannya.

Kebijakan yang baik membutuhkan kesiapan anggaran, infrastruktur distribusi, pengawasan yang kuat, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok sasaran. Ketika berbagai laporan menunjukkan adanya kendala pelaksanaan, ketidaksiapan teknis, hingga pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan program, maka publik berhak mempertanyakan efektivitasnya.

Sebab pada akhirnya yang dinilai rakyat bukan slogan kebijakannya, melainkan dampaknya.
Di sisi lain, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dahulu dipromosikan sebagai simbol transformasi Indonesia modern kini menghadapi ketidakpastian yang cukup serius. Realisasi investasi yang belum sesuai target, perubahan prioritas anggaran, hingga lambatnya perkembangan pembangunan membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai nasib proyek tersebut.

Apakah IKN akan tetap menjadi proyek strategis nasional atau hanya menjadi monumen ambisi politik yang kehilangan arah setelah pergantian pemerintahan?

Pertanyaan ini penting karena proyek sebesar IKN tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Ia menyangkut kredibilitas negara dalam menjaga konsistensi kebijakan jangka panjang. Ketika sebuah proyek nasional mengalami ketidakjelasan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan juga kepercayaan publik dan investor terhadap keseriusan pemerintah.

Ekonomi yang Tidak Ramah bagi Rakyat Kecil

Di tingkat yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, persoalan ekonomi menjadi sumber kegelisahan yang paling nyata. Rakyat mungkin tidak setiap hari berbicara tentang geopolitik, investasi, atau pertumbuhan ekonomi makro. Namun rakyat merasakan langsung ketika harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan daya beli terus melemah.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka yang muncul di layar televisi atau laporan ekonomi. Pelemahan rupiah memiliki konsekuensi nyata terhadap harga barang impor, biaya produksi, hingga inflasi yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas.

Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman ekonomi, bukan sekadar optimisme yang diucapkan dalam pidato.

Yang menjadi persoalan adalah ketika beban fiskal negara justru semakin banyak ditransfer kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pungutan dan pajak.

Negara memang membutuhkan penerimaan untuk menjalankan pembangunan. Namun pembangunan yang sehat seharusnya tidak menjadikan rakyat sebagai objek yang terus-menerus diperas tanpa adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang sepadan.

Di sinilah muncul kesan bahwa negara semakin kuat menagih kewajiban rakyat, tetapi semakin lambat memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Ketika pendidikan masih mahal, pelayanan kesehatan belum merata, dan kesempatan kerja terbatas, maka peningkatan beban ekonomi masyarakat hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Krisis Tata Kelola dan Masa Depan Demokrasi

Lebih jauh lagi, persoalan yang sesungguhnya mungkin bukan hanya soal ekonomi. Persoalan yang lebih mendasar adalah kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri. Sebuah negara dapat menghadapi perlambatan ekonomi dan tetap bertahan apabila memiliki institusi yang kuat. Sebaliknya, negara yang institusinya lemah akan kesulitan keluar dari berbagai krisis.

Kekhawatiran mengenai penegakan hukum yang dianggap semakin tajam ke bawah namun tumpul ke atas menjadi salah satu sumber kegelisahan masyarakat.

Hukum yang kehilangan independensinya bukan hanya merusak keadilan, tetapi juga menggerus legitimasi negara. Ketika rakyat mulai merasa bahwa hukum bekerja berbeda bagi kelompok yang berbeda, maka kepercayaan terhadap institusi negara akan perlahan menghilang.

Pada saat yang sama, persoalan lingkungan hidup juga tidak boleh dipandang sebagai isu pinggiran. Pembabatan hutan, konflik agraria, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan sesungguhnya hanyalah pertumbuhan semu yang akan dibayar mahal oleh generasi mendatang. Karena itu, pertanyaan tentang ke mana bangsa ini dibawa sesungguhnya bukan sekadar pertanyaan politik. Ini adalah pertanyaan tentang visi kebangsaan.

Apakah Indonesia akan dibawa menuju negara yang semakin demokratis, adil, dan sejahtera? Ataukah justru menuju situasi di mana kekuasaan semakin terpusat, kritik dianggap gangguan, dan rakyat hanya diminta bersabar tanpa kepastian arah?

Rakyat Tidak Membutuhkan Pencitraan

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu terlihat kuat di depan kamera. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menjelaskan dengan jujur kondisi bangsa yang sebenarnya. Sebab kejujuran sering kali jauh lebih menenangkan daripada optimisme yang tidak berpijak pada realitas.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar bukan hancur karena kritik, melainkan karena para pemimpinnya berhenti mendengar kritik. Demokrasi hidup karena adanya ruang bagi rakyat untuk bertanya, mengawasi, dan mengingatkan penguasa ketika mulai kehilangan arah.

Maka sekali lagi, Tuan Presiden, pertanyaan itu saya ajukan bukan karena kebencian. Pertanyaan itu lahir dari kegelisahan seorang warga negara yang masih percaya bahwa Indonesia layak memiliki masa depan yang lebih baik.

Namun untuk percaya pada masa depan itu, rakyat perlu mengetahui satu hal yang paling mendasar: sebenarnya sedang ke mana bangsa ini Anda bawa?

Kejujuran kebijakan adalah fondasi utama dari apa yang Habermas sebut “rasionalitas komunikatif” dalam demokrasi. Rakyat tidak menuntut janji manis yang seragam di setiap pidato. Yang mereka minta adalah transparansi: di mana posisi kita hari ini, apa risiko yang sedang dihadapi, dan apa prioritas yang harus dipikul bersama. Ketika data tentang defisit fiskal, beban utang, dan pelemahan daya beli disembunyikan di balik jargon “optimis”, maka yang tumbuh bukan kepercayaan, melainkan sinisme.
Pencitraan memang efektif untuk memenangkan pemilu. Tapi ia tidak pernah cukup untuk membangun negara.

Negara dibangun di ruang rapat yang sepi sorotan, di meja analisis yang dingin, di keputusan yang berani tidak populer. Di sanalah letak kepemimpinan sejati: kemampuan mengatakan “kita sedang kesulitan, dan ini rencana kita” alih-alih “semuanya baik-baik saja”.

Tuan Presiden, rakyat di seluruh pelosok, sudah terlalu lama menjadi penonton monolog kekuasaan. Kami tidak butuh seremoni peletakan batu pertama yang megah jika batu terakhirnya tidak pernah diletakkan. Kami tidak butuh narasi “Indonesia maju” yang diulang jika indikatornya hanya berputar di angka makro, sementara mikro di warung-warung kecil terus merintih.

Berikan kami arah yang bisa diuji, bukan slogan yang hanya bisa dihafal. Berikan kami kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan citra yang hanya bisa dipotret. Karena pada akhirnya, pemimpin akan diingat bukan dari seberapa gagah ia di layar televisi, melainkan dari seberapa jujur ia saat bangsa sedang goyah.

Jawab kami, Tuan. Bukan untuk memuaskan para elit di sekeliling Anda, tapi untuk menenangkan kegelisahan rakyat yang masih mau berjalan bersama Anda.