September hitam? Sorry ye, September cerah! masa sih wok?

Sebenarnya agak malas menggunakan istilah September Hitam ala wok. Bukan karena tiba-tiba saya menjadi pendukung wok, saya males joget oke gas, tone deaf apalagi mendadak percaya bahwa sejarah bisa diselesaikan dengan branding politik, ga banget. Melainkan karena istilah tersebut secara sosio-historis cukup serius. So, baca wok!

Ada bulan-bulan yang datang membawa hujan. Ada pula bulan yang datang membawa ingatan. September, di negara kita, agaknya termasuk yang kedua. Ia bukan sekadar halaman kalender, melainkan semacam ruang arsip yang pintunya tak mungkin berhasil dikunci negara. Di dalamnya tersimpan Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, Semanggi I dan II, kematian Munir, tragedi 1965, Aceh, Timur-Timor dan sejumlah peristiwa lain yang membuat sejarah Indonesia terdengar seperti negara yang terlalu sering kehilangan kemampuan untuk membedakan antara keamanan dan kekerasan.

Maka lahirlah istilah September Hitam, sebagai memorandum agar sejarah tak disulap menjadi hanya sekedar dongeng pengantar hidup in this economy.

Lalu, pada suatu September yang lain, kita menyaksikan ironi, sebuah kehidupan negara bergenre tragi-komedi yang kini dinahkodai oleh seseorang yang masih berkelindan dengan salah satu tragedi paling gelap menjelang Reformasi 1998. Bukan karena Prabowo pernah mengatakan bahwa September harus menjadi bulan hitam, ia tak pernah secara gamblang berkata, “Saya adalah September Hitam.” Tentu tidak! Tak ada orang waras yang akan mengatakan itu. 

Atau kita membayangkan suatu pagi Prabowo membuka gawai yang settingannya mode kids itu, lalu menemukan satu judul bacaan: September Hitam ala Prabowo.

Mungkin ia akan mengernyitkan dahi, sambil teriak hidup jokowi dengan suara serak nan basah.

“Kenapa saya lagi, nyenyenye..?”

Tenang, sejarah tidak sesederhana meme politik, akan terlalu mudah jika sejarah bekerja sesederhana itu. Tetapi sejarah punya cara lain untuk meneror ingatan, sejarah tak mungkin membutuhkan pengakuan seseorang untuk mengingat apa yang pernah terjadi atas nama kekuasaan.

Pada rentang tahun 1997–1998, sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan sebagian dikembalikan, sementara yang lain hingga hari ini tak pernah diketahui nasibnya. Tim Mawar, satuan di lingkungan Kopassus, terbukti terlibat dalam penculikan tersebut melalui proses peradilan militer. Prabowo, yang ketika itu menjabat Danjen Kopassus, kemudian diperiksa Dewan Kehormatan Perwira dan diberhentikan dari dinas militer. Dokumen dan laporan mengenai perkara itu telah berkali-kali dibuka kembali oleh lembaga negara maupun masyarakat sipil. Jadi wok, ini bukan sekadar gosip yang tumbuh di ruang diskusi, warung kopi, kopdes, dan dapur MBG, ia hadir di sela-sela obrolan setiap warga negara. Yang bikin kaget, ada jejak institusional yang membuat perkara ini terus menjadi pertanyaan publik.

Istilah September Hitam ala Wok terdengar nyawit. Bukan berarti seluruh tragedi September adalah pekerjaan Prabowo, hanya saja itu bagian simplifikasi sejarah yang justru mengkhianati para korban. Yang jelas ada kemungkinan ini menjadi satire terhadap sebuah paradoks; bagaimana sebuah bangsa dapat memasuki bulan yang dipenuhi ingatan tentang kekerasan negara, sembari pada saat yang sama menyaksikan seseorang dengan masa lalu militer yang kontroversial mengenai pelanggaran HAM berada di pucuk kekuasaan negara.

Kemudian acap kali kita semua diminta bersikap dewasa

Dewasa versi negara yang berarti menerima bahwa masa lalu adalah masa lalu? Atau dewasa yang justru berarti kita cukup berani mengatakan bahwa masa lalu belum selesai ketika pertanyaan-pertanyaan dasarnya belum memperoleh jawaban?

Saya cenderung memilih yang kedua. Sebab, ada perbedaan besar antara memaafkan dan melupakan. Dan ada perbedaan yang lebih besar lagi antara rekonsiliasi dan amnesia politik.

Yang pertama membutuhkan ingatan. Yang kedua justru membutuhkan penghapusan ingatan.

Masalahnya, politik Indonesia sangat pandai mengubah yang kedua menjadi seolah-olah yang pertama.

Kita menyebutnya rekonsiliasi. Padahal kadang-kadang yang dilakukan hanya: “sudah, jangan dibahas lagi.”

Selesai. Congratulations.

Menghindar, mengelak, dikubur dalam rentetan materi sejarah yang lebih patriotis lalu hilang dan dilupakan. Alih-alih menyelesaikannya, negara justru memindahkannya dari ruang pengadilan ke ruang kekuasaan. Pada akhirnya, korban diminta memaafkan. Keluarga korban diminta bersabar. Publik diminta meluruh dendam dan move on atas apa yang telah terjadi.

Mungkin, itulah mengapa September selalu terasa lebih gelap, bagi sebagian keluarga. Karena September adalah nama seorang anak yang tak pernah pulang. September adalah kursi makan yang tetap kosong. September adalah ibu yang bertahun-tahun menyimpan pertanyaan yang tidak pernah dijawab negara. Bagi kita, September menjadi memory trigger yang tiba-tiba bikin kita teringat pada sejarah kekerasan yang disengaja oleh negara.

Maka kalau Wok nanya, “Saya dapat laporan, mengapa setiap September nama saya muncul terus? ndasmu..”.

Jawabannya bisa sederhana, karena September bukan sedang membicarakan kariermu, wok. September sedang membicarakan ingatan. Dan ingatan tidak mengenal masa jabatan. Ia tidak tunduk kepada hasil pemilu. Ia tidak gugur karena seseorang telah memperoleh legitimasi 96 juta suara. Ingatan memiliki perangainya sendiri. Ia keras kepala. Ia tidak pandai bernegosiasi. Ia bahkan tidak mengenal protokol Istana. Ia abadi.

Ingatan hanya bertanya, kemana mereka yang hilang dan siapa yang harus bertanggung jawab? 

Saya kira di sinilah September Hitam menjadi penting. Ia bukan bulan untuk menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu secara serampangan, melainkan bulan untuk mengingatkan bahwa negara mempunyai kewajiban yang lebih panjang daripada masa jabatan seorang presiden. Pemerintahan boleh berganti, slogan boleh berganti, bahkan narasi tentang masa depan Indonesia boleh berganti setiap lima tahun sekali, anggaran tak boleh defisit dan keluarga korban tak memperoleh perubahan semacam itu. Bagi mereka, sebuah tragedi tak akan berhenti menjadi tragedi hanya karena pemerintahan baru telah dilantik.

Karena itu, jika Wok benar-benar ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar kelanjutan dari masa lalu, jalan paling meyakinkan bukanlah meminta masyarakat berhenti membicarakan masa lalu, melainkan menunjukkan keberanian untuk bersimpuh sujud. Arsip dibuka, kesaksian didengar, fakta diperiksa, dan jika negara pernah melakukan kesalahan, negara memiliki cukup martabat untuk mengakuinya. 

Bayangkan, bayangkan dulu aja. Betapa elegannya sebuah negara jika presidennya mampu mengatakan:

“Ya, masa lalu itu ada. Buka arsipnya. Dengarkan korbannya. Periksa kembali faktanya. Kalau ada kesalahan negara, negara harus mengakuinya.”

Selesai.

Ga perlu adegan marah. Hemat anggaran karena ga perlu sewa buzzer. Ga perlu omon-omon bahwa semua orang yang bertanya adalah komunis, liberal, antek-antek asing, cebong, kadrun, atau apa pun istilah pasar politik minggu ini. 

Perlu di ingat, presiden bukan seorang manusia yang memperoleh immunity from history. Apalagi ketika sejarah itu menyangkut negara, militer, kekerasan, dan warga negara yang hilang.

Tetapi tentu saja itu mungkin terlalu idealis, mimpi basah WNI. Kayaknya lupa bahwa kita hidup di Indonesia. Di sini, meminta negara membuka masa lalu terkadang dianggap sebagai upaya menghambat masa depan. Chuaksss, ndasmu..

Pada akhirnya, September Hitam ala Prabowo bukanlah sebuah vonis. Ia hanya memperlihatkan bahwa ada bagian dari sejarah yang belum pernah selesai. Kita sama-sama sadar, banyak orang hilang yang tak pernah berhasil menemukan jalan pulang. Sementara orang yang namanya pernah berada di daftar kisah kehilangan itu justru berhasil menemukan jalan menuju Istana.

Walau sangat menjengkelkan, September tak seharusnya terbengkalai di ingatan kita, atau mendadak sentimental dengan mengunggah foto hitam dan menaruh lilin, lalu selesai. Negara bukan sebuah museum, kita bukan wisatawan, menaati aturan, tak boleh berisik pula melawan. Atau kita tak tahu harus bagaimana di saat semua hening, tak ada nyanyian dan gerakan. Mungkin kita lupa, bahwa ingatan mempunyai tuntutan yang lebih nyaring dari apa pun. Ia meminta kita menyebut nama mereka yang hilang. Mengingat mereka yang mati. Mengingat bagaimana kekuasaan bekerja ketika merasa terancam. Dan selama sejarah belum selesai, Prabowo atau siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan, haram memiliki kewajiban untuk meminta September berhenti mengingat.