Membaca vonis angka negara berarti melakukan audit epistemologis atas klaim pengetahuan yang dibangun oleh otoritas data. Posisinya di sini, tidak menanyakan tentang keabsahan angka itu benar atau salah secara asimetris, tapi mungkinkah penjelasan yang dibangun atas angka-angka itu sah secara ilmiah. Maka yang ditanyakan ialah struktur logis, basis pembenaran, dan batas-batas validitas pengetahuan statistiknya. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai aparatur produksi pengetahuan negara yang produknya berupa klasifikasi, kategorisasi, dan pengukuran yang menjadi dasar kebijakan publik. Kredibilitasnya dipertanyakan bukan pada posisi ketidakpercayaan publik pada angka, tapi karena publik tidak dapat memverifikasi logika angka itu. Mungkin model penjelasan Carl Gustav Hempel bisa jadi piranti untuk membaca struktur logis atas klaim pengetahuan statistik tersebut. Ia menawarkan model pembacaan Deduktif-Nomologis (D–N), Induktif-Statistis (I–S), Syarat Spesifisitas Maksimal (RMS), serta Dilema Teoritis dan Masalah Asimetris yang melekat padanya.
pola Deduktif-Nomologis menjelaskan fenomena dengan menurunkannya secara deduktif dari hukum universal (L) dan kondisi awal (C). struktur formalnya berupa:
Penjelasan D–N sah secara logika jika premis-premisnya benar, tapi kegunaannya bergantung pada apakah hukum universal itu memang berlaku secara substansial. BPS memperlakukan definisi bekerja minimal (>) satu jam dalam seminggu sebagai hukum universal.
Kesimpulannya bahwa a Eza bukan pengangguran valid secara deduktif, bahkan tanpa upah layak, dikategorikan sebagai bekerja dan tidak terhitung sebagai pengangguran. Namun validitas logis tidak menjamin kegunaan eksplanatoris, sebagaimana derivasi Boyle dari Kepler yang sah secara formal tetapi sia-sia secara substansial. Persoalannya, definisi ini pada akhirnya menyembunyikan kondisi ‘setengah-pengangguran’ dan kerentanan-ekonomi. A Eza dengan penghasilan di bawah UMR tetap dihitung bekerja. BPS mengorbankan relevansi substansial demi kemudahan formal dan standar laporan. Membaca vonis angka ini berarti kita harus mengenali bahwa kepastian angka BPS ada kepastian semu, artinya sah secara deduktif, tapi tidak mampu menangkap kompleksitas dunia yang hendak dijelaskannya.Iini adalah ilusi D–N, berpikir bahwa validitas logis menjamin validitas eksplanatoris.
Selanjutnya, apakah BPS mengakui sifat non-monotonis dari model penjelasan induktif-statistis, dengan pola struktur formalnya adalah:
Berbeda dengan deduksi yang bersifat monotonis (penambahan premis tidak mengubah kesimpulan), model I–S bersifat non-monotonis. Satu tambahan informasi dapat membalikkan seluruh kesimpulan. Kasus pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mengilustrasikan hal ini. BPS merilis angka 5,12 persen. Publik menyodorkan tambahan premis: PMI manufaktur turun, PHK massal meningkat, prediksi bank berbeda jauh (4,78-4,79 persen). Pola model penjelasan I–S, tambahan premis seharusnya menurunkan probabilitas bahwa angka 5,12 persen mencerminkan kesejahteraan ril. Namun BPS menolak sifat non-monotonis ini. Ia bersikukuh pada argumen awal dan mengabaikan fakta lainnya. Ini adalah pelanggaran terhadap model I–S, di mana penjelasan statistik yang sah harus selalu terbuka terhadap informasi baru yang dapat memodifikasinya.
Lalu, Syarat Spesifisitas Maksimal (RMS) yang mengharuskan bahwa peristiwa singular harus ditempatkan pada kelas referensi paling spesifik yang didukung oleh total pengetahuan (K) yang tersedia. Jika *s* adalah konjungsi premis penjelasan, dan *k* setara dengan himpunan kalimat yang diterima (K), maka jika s∧k mengimplikasikan bahwa *c* termasuk dalam subset A dari A, s∧k juga harus mengimplikasikan bahwa Pr(B|A) = r, kecuali probabilitas tersebut ditentukan oleh teori probabilitas itu sendiri. BPS mengklaim desil DTSen menggunakan lebih dari 40 variabel untuk mencapai kekhususan maksimal. Namun validitas penjelasan I–S selalu relatif terhadap basis pengetahuan (K), dan basis pengetahuan itu harus bersifat transparan serta dapat diuji. Jika K terdiri dari 40 variabel yang tidak dipublikasikan secara rinci, tidak diajarkan kepada publik, dan tidak dapat disanggah oleh warga awam, maka K tersebut gagal memenuhi syarat RMS karena tidak dapat diakses oleh subjek pengetahuan. Tukang becak yang desilnya berubah drastis tidak dapat memverifikasi bobot atau asumsi di balik 40 variabel itu. RMS yang tidak transparan adalah RMS yang gagal secara epistemologis karena memutus hubungan antara klasifikasi dan subjek yang diklasifikasi.
langkah selanjutnya, Dilema Teoritis. Jika istilah dan prinsip teoritis melayani tujuannya menghubungkan fenomena observasional, maka pada prinsipnya mereka dieliminasi; jika tidak, mereka tidak diperlukan. BPS terjebak dalam dilema ini. Jika data BPS akurat dan metodologinya sah, seharusnya ia dapat diverifikasi oleh publik independen. Namun publik tidak dapat memverifikasi metodologi BPS, ekonomi dan akademisi menuntut pembukaan metodologi, asumsi, pembobotan sektor, dan metode estimasi. BPS menghabiskan sekitar Rp 6 triliun untuk survei tetap transparansi tetap minim. jika data bps tidak akurat, sebagaimana sengketa pertumbuhan dan ketidakselarasan dengan indikator lain menunjukkan, maka ia tidak berguna sebagai instrumen kebijakan. Keberadaannya sebagai otoritas tunggal justru menghalangi verifikasi dan menutupi kegagalannya. Masalah asimetri, semakin memperparah posisi BPS. Secara deduktif, tinggi tiang dan matahari menjelaskan panjang bayangannya. Namun panjang bayangan dan matahari juga secara deduktif dapat menjelaskan tinggi tiang, meskipun absurd secara kausal. BPS menghadapi asimetri serupa, data pertumbuhan 5,12 persen digunakan untuk menjelaskan keberhasilan kebijakan ekonomi, padahal data yang sama secara logis juga dapat menjelaskan hal lain, misalnya, pertumbuhan karena kebijakan moneter global, atau pertumbuhan yang hanya terjadi di pulau Jawa. BPS memilih satu penjelasan tanpa memberikan justifikasi kausal yang terbuka untuk diuji.
Dalam kerangka Hempel, krisis di tubuh BPS adalah krisis epistemologis, bukan pada tumpuan teknis. BPS terjebak dalam ilusi D–N, menolak sifat non-monotonis I–S, melanggar RMS karena penutupan akses pada K, dan terjebak dalam dilema serta asimetri yang tak terpecahkan. Konsistensi pada logika Hempel mengharuskan BPS mengakui bahwa basis pengetahuannya (K) terbatas, makro-skopik, dan sarat kepentingan birokrasi. Penjelasan BPS bahkan bukan sebagai cermin realitas, melainkan penjelasan probabilistik yang sah secara formal, tapi hilang makna karena memisahkan diri dari dunia yang hendak dijelaskan. Praktiknya pada kita ialah sebagai kolonialisme data, di mana negara memiliki kuasa penuh atas K tanpa membiarkan K diuji oleh subjek data. Membaca vonis berarti menuntut transparansi metodologis yang memungkinkan subjek data menguji, menyanggah dan pada akhirnya mendefinisikan dirinya sendiri. Tanpa itu, angka bukan lagi pengetahuan, tapi perintah.