Sebagai warga negara +62 yang tiap tanggal 17 Agustus diwajibkan berdiri tegap di bawah terik matahari sambil menahan pegal di betis dan menatap bendera yang pelan-pelan naik saya selalu berpikir satu hal: bukankah lagu Indonesia Raya dibuat dalam 3 stanza?
Tapi ya, sebagai masyarakat yang hobi kepo, pernahkah kita bertanya-tanya: kenapa sih lagu kebangsaan kita yang diputar di TV, radio, sampai upacara Istana Negara dari zaman dulu sampai Peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 ini cuma dipotong di stanza pertama? Apa pemerintah takut separuh peserta upacara tumbang kena sengatan terik matahari dalam upacara panas-panas itu ketika menyanyikan versi utuhnya? Apakah ini sekadar efisiensi durasi biar siaran langsung televisi nggak kemalaman, atau ada skenario penyuntingan massal biar kita lupa sama janji-janji kemerdekaan yang sebenarnya?
Sebelum kita emosi dan sambat bareng-bareng, ada baiknya kita baca dulu lirik lengkap ciptaan Pak Wage Rudolf Supratman tahun 1928 ini. Siapa tahu kita baru sadar hari ini kalau lagu kebangsaan kita itu ternyata ada “season 2” dan “season 3”-nya:
STANZA I
Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg’riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.
STANZA II
Indonesia, tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya,
Di sanalah aku berdiri, Untuk s’lama-lamanya.
Indonesia, tanah pusaka, P’saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia.
Suburlah tanahnya, Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya,
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg’riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya
STANZA III
Indonesia, tanah yang suci, Tanah kita yang sakti,
Di sanalah aku berdiri, N’jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri, Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.
S’lamatlah rakyatnya, S’lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah negerinya, Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg’riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.
Gimana? Agak kaget, kan? Lirik stanza dua dan tiga ternyata indah banget, mirip doa orang tua yang tulus. Tapi sayangnya, oleh pemerintah dan industri penyiaran, dua stanza terakhir ini dipotong habis. Kita cuma dikasih versi radio-edit yang sudah dibersihkan biar ramah di telinga penguasa.
Dua pemikir Om Herbert Blumer dan Om Antonio Gramsci kalau melihat fenomena ini pasti lagi cengar-cengir sambil ngopi. Kata Om Blumer (pakar Interaksionisme Simbolik), manusia itu bertindak berdasarkan makna dari simbol yang mereka konsumsi sehari-hari. Sementara kata Om Gramsci (pakar teori Hegemoni), cara terbaik penguasa menjinakkan rakyat adalah bukan pakai pentungan, melainkan bikin aturan dan kebiasaan yang pelan-pelan dianggap “wajar dan memang dari sananya begitu”.
Nah, pemotongan lagu ini adalah trik hegemoni paling halus, Ketika pemerintah dan TV memutar Stanza 1 berulang-ulang sejak kita TK sampai beruban, otak kita dikondisikan untuk menganggap itu hal yang wajar. Akibatnya, kita terhegemoni untuk mengartikan merdeka dengan cara yang sangat dangkal: yang penting tanah air aman dari musuh luar, kita siap jadi satpam alias “pandu ibu”, dan titik. Ini adalah definisi kemerdekaan versi “jaga pos ronda”.
Makanya, pemerintah kita hobi banget bikin program fisik yang serba jumbo dan heboh. Mulai dari menargetkan 30.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sampai mendirikan “Sekolah Rakyat” yang dikritik organisasi guru P2G karena menabrak UUD 1945. Dalam pikiran pemerintah, yang penting “bangunlah badannya” alias fisik dan proyeknya dulu. Paling-paling, kalau bosan membaca teks pidato proyek-proyek itu, Presiden Prabowo tinggal berseloroh di podium: “Kalau saya baca naskah, saya bisa tertidur di podium”, lalu minta izin minum kopi ke Ketua DPR.
Tapi bagaimana dengan kalimat “bangunlah jiwanya” dan panggilan Stanza II yang berbunyi: “Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya…”?
Nah, di sinilah komedinya. Gimana rakyat mau bahagia dan jiwanya subur kalau data kesejahteraan kita saja se-halu itu? Pas Sidang Tahunan MPR kemarin, publik dibuat syok saat Presiden dengan percaya diri memperkenalkan Ibu Susanah asal Bogor dan menyebut upahnya mengupas bawang mencapai Rp700 ribu per kilo. Padahal harga bawang eceran di pasar cuma Rp35 ribu per kilo, dan upah asli Ibu Susanah adalah Rp700 per kilo dari ngejahit lap majun. Jiwa mana yang nggak pening melihat data Istana serandom itu?
Boro-boro jiwa kita subur, wong fakta di lapangan, data Pusiknas Bareskrim Polri dan Kemenkes menunjukkan angka depresi anak muda makin meroket akibat kecemasan ekonomi, burnout, dan judi online. Belum lagi polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai korupsi hingga bikin Presiden murka sebut pelakunya “orang biadab”. Gimana mau bahagia kalau perut diiming-imingi makan gratis, tapi jiwanya digilas ketidakpastian?
Apalagi kalau kita nekat menyanyikan Stanza III yang liriknya menuntut jaminan: “Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya.” Duh, bait ini kalau dinyanyiin di depan pejabat bisa bikin mereka makin panik. Soalnya, kalimat “selamatlah pulaunya dan lautnya” itu sindiran langsung buat kebijakan ekstraktif kita.
Untungnya, pasca-gelombang penolakan masif dari masyarakat adat dan advokasi lingkungan, pemerintah era Presiden Prabowo lewat Perpres No. 12 Tahun 2025 akhirnya resmi mencoret proyek Rempang Eco-City dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mengevaluasi izin tambang nikel di Raja Ampat. Ini bukti bahwa kalau rakyat membongkar hegemoni dan menagih janji Stanza 3, negara mau tidak mau harus dengar! Tapi ya, pertarungan belum selesai. Di tempat lain seperti Wawonii dan Halmahera, pulau-pulau kecil masih terus dikeruk tambang sampai lautnya tercemar. Kalau lautnya rusak dan warganya tergeser, sebelah mananya yang “selamatlah pulaunya, lautnya, semuanya”? Pada akhirnya, di peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 ini, kita sadar satu hal: pemerintah memang betah memelihara hegemoni Stanza 1.
Sebab, Stanza 1 cuma menuntut rakyat untuk berkorban membela negara. Sementara Stanza 2 dan Stanza 3 menuntut balik agar pemerintah bikin rakyatnya bahagia, datanya jujur, dan ruang hidupnya selamat. Memotong lagu Indonesia Raya menjadi satu stanza bukan sekadar urusan biar upacara cepat selesai dan peserta tidak kehausan. Ini adalah politik penyuntingan wacana. Pemerintah ingin kita jadi warga yang rajin berkorban, tapi lupa cara menuntut hak untuk bahagia.
Jadi, mulai 17 Agustus ini, kalau Anda ikut upacara atau dengar lagu kebangsaan diputar di TV, coba gumamkan stanza kedua dan ketiganya dalam hati. Anggap saja itu aksi kontra-hegemoni kecil-kecilan. Biar kita ingat, merdeka itu bukan cuma soal tiang bendera dan retorika pidato, tapi soal memastikan kita rakyat kecil yang ingin hidup tenang ini bisa beneran bahagia, sehat jiwanya, dan selamat pulau serta lautnya.
Masa iya, sama lagu ciptaan tahun 1928 saja kita masih kena ghosting?