“Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan untuk membentuk realitas, untuk memaksakan cara pandang yang sah atas dunia sosial.”

— Pierre Bourdieu

Anatomi Arena dan Ilusi Netralitas Akademik

Kampus kerap dipasarkan sebagai sanggar pencerahan, sebuah tempat di mana kebenaran dicari tanpa prasangka, dan rasionalitas dijunjung tinggi di atas takhta tertinggi. Namun, bagi kita yang bergelut di dalam dinamika harian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP UNJANI), utopia tersebut menguap begitu berhadapan dengan tembok tebal birokrasi fakultas. FISIP, yang secara teoritis seharusnya menjadi episentrum pembongkaran struktur kekuasaan, justru kerap mewujud menjadi panggung reproduksi kekuasaan itu sendiri.

Dengan menggunakan sosiologi reflektif Pierre Bourdieu khususnya trias konseptual Habitus, Modal (Capital), dan Ranah (Field) celotehan ini tidak bermaksud sekadar melempar ratapan sentimental. Coretan ini adalah upaya pembedahan analitis yang provokatif dan telanjang terhadap anatomi kekuasaan di FISIP UNJANI. Kita akan memetakan bagaimana academic capital (modal akademik) telah terdegradasi, tertundukkan, dan akhirnya dikomodifikasi oleh bureaucratic power (kekuasaan birokratis) yang teknokratis dan feodal.

Habitus Feodalisme Birokrasi dan Ketika Kampus Berhenti Memikirkan Gagasan

Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai struktur mental dan somatis yang diinternalisasi oleh individu melalui sosialisasi panjang, yang kemudian mengarahkan cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Di FISIP UNJANI, kita menyaksikan berseminya habitus birokratis-feodal yang diwariskan dari generasi ke generasi pengelola fakultas.

Birokrasi fakultas tidak lagi dipahami sebagai instrumen pelayanan (service function) untuk menunjang pencarian intelektual, melainkan sebagai instrumen disipliner. Logika administrasi digeser menjadi instrumen kontrol sosial:

Penyembahan Terhadap Prosedur Formal: Integritas akademik tidak lagi diukur dari kedalaman argumentasi, orisinalitas riset, atau keberanian intelektual, melainkan dari kepatuhan absolut terhadap lembar pengesahan, stempel, dan alur administrasi yang berbelit-belit.

Hierarki Kaku dan Kultur Patronase: Dosen dan staf birokrasi sering kali menginternalisasi habitus sebagai “penguasa ranah” yang wajib dihormati secara berlebihan, bukan sebagai mitra dialog kritis. Mahasiswa yang mempertanyakan efisiensi sistem atau transparansi kebijakan dipandang bukan sebagai pemikir kritis, melainkan sebagai penolak ketertiban.

Habitus Ketundukan Mahasiswa (Docile Habitus): Di sisi lain, sistem ini secara sistematis mendesain mahasiswa untuk memiliki habitus patuh. Tekanan berupa ancaman penundaan kelulusan, penyulit urusan KRS atau skripsi, hingga sanksi administratif menciptakan ketakutan terstruktur. Mahasiswa diajarkan untuk bersikap pragmatis: yang penting lulus cepat dan jangan mencari masalah.

Ketika habitus ketundukan ini mengkristal, kampus mengalami krisis eksistensial. FISIP UNJANI berisiko berubah dari kawah candradimuka pemikiran politik menjadi pabrik pencetak ijazah, di mana mahasiswa diproses layaknya komoditas di atas ban berjalan industri.

Konversi Modal dan Komersialisasi Gelar dan Hegemoni Bureaucratic Power

Dalam ranah Bourdieu, pertarungan antar-aktor ditentukan oleh kepemilikan dan konversi modal: Modal Akademik/Budaya (academic/cultural capital), Modal Sosial (social capital), Modal Ekonomi (economic capital), dan Modal Simbolik (symbolic capital).

Dalam kondisi ideal sebuah fakultas ilmu sosial, academic capital yang diwujudkan dalam kepakaran, publikasi ilmiah, keberanian moral, dan penguasaan teori seharusnya menjadi modal yang paling bernilai (legitimate capital). Namun, dalam lanskap FISIP UNJANI, terjadi distorsi konversi modal yang masif.

Superioritas Modal Birokrasi atas Modal Intelektual

Kekuasaan birokrasi (bureaucratic power) memiliki otoritas monopoli untuk menentukan apa yang legal dan tidak legal, apa yang diakui dan tidak diakui. Seringkali, seorang akademisi yang memiliki academic capital tinggi tetapi kritis terhadap tata kelola fakultas akan disingkirkan dari struktur kekuasaan atau dipersulit akses administratifnya. Sebaliknya, aktor yang memiliki kecakapan birokratis meski miskin kontribusi intelektual yang transformatif diberi panggung utama untuk memimpin.

Konversi Modal Ekonomis ke Modal Simbolik

Orientasi manajerialis dalam pendidikan perguruan tinggi mengubah logika pelayanan menjadi logika pasar. Mahasiswa diposisikan sebagai konsumen (customer), sementara birokrasi fakultas bertindak sebagai penyedia jasa. Transaksi ini mereduksi modal ekonomi yang dibayarkan mahasiswa (UKT) menjadi sekadar legitimasi formal berupa ijazah, tanpa jaminan kualitas akumulasi modal intelektual yang memadai.

Modal Sosial yang Eksklusif dan Oligarkis

Jaringan sosial di dalam ranah fakultas sering kali terkonsentrasi pada lingkaran patronase internal. Pengangkatan posisi strategis, distribusi hibah penelitian, hingga kemudahan akses fasilitas fakultas kerap ditentukan oleh kedekatan dalam jaringan patron-klien birokrasi, bukannya meritokrasi yang transparan.

Ranah (Field) Pememimpin dan Dominasi Simbolik dan Pembungkuman Student Agency

Ranah (field) adalah medan pertempuran terstruktur tempat para aktor bersaing memperebutkan monopoli atas kekuasaan simbolik. FISIP UNJANI sebagai ranah bukanlah ruang netral, melainkan arena di mana doxa asumsi-asumsi dasar yang dianggap tidak boleh dipertanyakan ditegakkan oleh pihak yang mendominasi.

Doxa utama yang dioperasikan oleh birokrasi FISIP UNJANI adalah doktrin bahwa birokrasi bekerja semata-mata demi kebaikan instrumen akreditasi dan ketertiban bersama, sehingga segala bentuk gangguan terhadap tata tertib birokrasi dianggap sebagai ancaman bagi masa depan lembaga.

Melalui doxa ini, birokrasi fakultas menjalankan kekerasan simbolik (symbolic violence) yaitu bentuk kekuasaan yang tidak menggunakan fisik, melainkan secara halus memaksakan kategori-kategori pemikiran yang membuat pihak yang tertindas merestui ketertindasannya sendiri.

Ketika fasilitas kampus yang tidak memadai dianggap sebagai hal biasa yang harus dimaklumi, ketika transparansi alokasi dana kemahasiswaan ditutupi dengan dalih rahasia dapur lembaga, dan ketika kritik mahasiswa dilabeli sebagai sikap tidak sopan di sinilah kekerasan simbolik bekerja dengan sempurna. Mahasiswa menerima ketimpangan tersebut karena telah terkondisikan untuk menganggapnya sebagai kebenaran alamiah.

Posisi PMII dan Gerakan Mahasiswa sebagai Heterodoxy

Di tengah kepungan doxa birokratis tersebut, organisasi kemahasiswaan seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Achmad Yani memegang posisi strategis sebagai agen heterodoxy kekuatan yang menantang dan membongkar kebenaran tunggal penguasa ranah.

Sebagai Sekretaris Umum PMII Komisariat Achmad Yani sekaligus mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya melihat bahwa peran gerakan mahasiswa hari ini bukan sekadar menjadi penonton yang apatis atau sekadar staf pelaksana bagi kegiatan-kegiatan formalistis fakultas. PMII harus menjadi episentrum resistensi intelektual yang membongkar bureaucratic power melalui tiga langkah strategis:

Pertama, Dekonstruksi Narasi Birokrasi. Membongkar keputusan-keputusan teknokratis fakultas yang merugikan mahasiswa melalui analisis kebijakan publik berbasis data dan teori kekuasaan yang presisi.

Kedua, Rekonstruksi Modal Sosial dan Intelektual. Membangun ruang-ruang diskursif alternatif di luar kelas formal mimbar bebas, lingkaran diskusi kritis, dan penerbitan karya tulis guna mengembalikan academic capital sebagai mata uang utama di kampus.

Ketiga, Reklamasi Agency Mahasiswa. Menyadarkan massa mahasiswa bahwa mereka bukanlah konsumen pasif yang bisa didikte oleh ketakutan-ketakutan administratif, melainkan subjek utama pemilik masa depan institusi ini.

Meruntuhkan Doxa, Mengembalikan Khittah Pergerakan

FISIP UNJANI tidak boleh dibiarkan membusuk dalam jerat feodalisme birokrasi dan komodifikasi akademik. Jika ilmu pemerintahan hanya diajarkan di dalam kelas sebagai hafalan pasal dan teori administrasi yang mandul, sementara di luar kelas praktik-praktik kekuasaan otoriter dan tidak transparan dibiarkan melenggang tanpa perlawanan, maka kita sedang melanggengkan kebohongan intelektual.

Pierre Bourdieu mengingatkan kita bahwa struktur ranah tidaklah abadi. Ia bersifat dinamis dan dapat diubah ketika para aktor yang terdominasi menyadari posisi mereka, mengonsolidasikan modal, dan melakukan perlawanan terorganisir untuk merumuskan kembali aturan main (rules of the game).

Kampus ini bukan milik birokrat yang duduk manis di balik meja ber-AC dengan tumpukan berkas formalitas. Kampus ini adalah milik tradisi berpikir, milik mereka yang berani mempertanyakan status quo, dan milik mahasiswa yang memeras keringat intelektual demi keadilan sosial.

Sudah saatnya academic capital merebut kembali takhtanya dari cengkeraman bureaucratic power. Tugas kita sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan kader pergerakan adalah membakar semangat kritis itu kembali. Jangan biarkan habitus ketakutan melumpuhkan keberanian moral kita. Sebab, di atas segala stempel birokrasi dan hierarki jabatan, kebenaran ilmiah dan keadilan sosial adalah satu-satunya hukum tertinggi yang wajib kita bela!

Salam ta’dzim

Salam Hormat

Salam Pergerakan