Siapa yang sebenarnya mengendalikan arah masyarakat: mereka yang menahkodai, atau sistem yang membentuk sang nahkoda?
Dalam sebuah negara yang begitu luas, kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang lahir di tingkat pusat. Ada pula orang-orang yang dipercaya untuk menjadi “nahkoda” dalam ruang sosial yang lebih kecil: pemimpin masyarakat, pengelola lembaga, tokoh publik, hingga mereka yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kehidupan bersama. Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi tidak mudah dijawab: ke mana sebenarnya masyarakat sedang diarahkan?
Apakah masyarakat benar-benar sedang dibawa menuju kehidupan yang lebih cerdas, adil, dan sejahtera? Ataukah mereka hanya ditempatkan sebagai objek yang harus menerima keputusan dari orang-orang yang merasa lebih tahu? Pertanyaan ini menjadi penting karena masyarakat bukan sekadar kumpulan manusia yang harus diatur. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, dan suara yang semestinya menjadi bagian dari proses menentukan arah kehidupannya sendiri.
Di sinilah persoalan pendidikan menjadi menarik untuk dibicarakan. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang mampu berpikir, mempertanyakan, dan mengambil keputusan secara sadar. Namun, jika pendidikan justru menghasilkan manusia yang terbiasa menerima tanpa bertanya, patuh tanpa memahami, dan mengikuti tanpa mampu membaca realitas, bukankah ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan kembali?
Berbagai kajian pendidikan telah menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah benar-benar berada di ruang yang kosong. Ia berhubungan dengan kebudayaan, politik, ekonomi, dan struktur sosial. Paulo Freire, misalnya, mengkritik pendidikan yang menempatkan peserta didik hanya sebagai wadah untuk menerima pengetahuan. Baginya, pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan yang membuat manusia mampu membaca realitas dan kemudian ikut mengubahnya.
Jika gagasan tersebut kita bawa ke dalam kehidupan masyarakat, maka persoalannya menjadi lebih luas. Masyarakat idealnya bukan hanya objek yang dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga subjek yang ikut menentukan kebijakan tersebut. Mereka bukan sekadar penerima pembangunan, melainkan manusia yang memiliki hak untuk bertanya: pembangunan untuk siapa, pendidikan untuk siapa, dan kesejahteraan itu sebenarnya ditujukan kepada siapa?
Namun, persoalan tidak berhenti pada masyarakat. Kita juga perlu melihat siapa yang menjadi nahkoda. Orang-orang yang dipercaya memimpin masyarakat tentu idealnya merupakan mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan kesadaran moral. Pendidikan yang ditempuh seharusnya membentuk kualitas berpikir sekaligus kualitas karakter. Akan tetapi, ketika proses menuju posisi kepemimpinan lebih banyak ditentukan oleh hubungan, kedekatan, atau kepentingan tertentu daripada kualitas, maka masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung akibatnya.
Di sinilah kuantitas hubungan dapat menjadi lebih berbahaya daripada kualitas kemampuan. Seseorang mungkin memiliki banyak relasi, tetapi belum tentu memiliki kemampuan membaca persoalan masyarakat. Ia mungkin memiliki posisi, tetapi belum tentu memiliki visi. Ia mungkin memiliki kewenangan, tetapi belum tentu memiliki kebijaksanaan. Ketika kekuasaan diberikan kepada mereka yang lebih sibuk mempertahankan kepentingan diri daripada memahami kepentingan masyarakat, maka kepemimpinan perlahan berubah menjadi ruang reproduksi ego.
Masyarakat kemudian berada dalam posisi yang membingungkan. Mereka tidak sepenuhnya menjadi subjek karena suara mereka tidak selalu didengar. Namun, mereka juga tidak sepenuhnya menjadi objek karena pada akhirnya mereka tetap memiliki kehendak, pengalaman, dan kemampuan untuk mempertanyakan. Yang muncul adalah masyarakat yang berada di antara keduanya: hidup dalam sistem yang membentuk mereka, tetapi tidak selalu diberikan ruang untuk ikut menentukan bentuk sistem tersebut.
Persoalan semacam ini membawa kita kepada pertanyaan yang lebih besar tentang pendidikan. Jika pendidikan dikatakan sebagai investasi masa depan, bagaimana negara memperlakukan investasi tersebut? Ketika pendidikan dan dunia kerja tidak berjalan secara selaras, ketika lulusan mengalami kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh dengan kebutuhan kehidupan nyata, atau ketika akses terhadap pendidikan berkualitas masih tidak merata, maka kita patut bertanya: apakah pendidikan benar-benar sedang diposisikan sebagai investasi manusia, atau sekadar sebagai instrumen administratif pembangunan?
Pertanyaan tersebut semakin menarik jika kita melihatnya melalui perspektif Karl Marx. Dalam pemikiran Marx, kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi dan relasi kekuasaan. Ia membedakan antara basis ekonomi dan suprastruktur yang mencakup berbagai institusi serta gagasan yang berkembang dalam masyarakat. Struktur ekonomi, dalam kerangka pemikirannya, memiliki pengaruh besar terhadap politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan berbagai institusi sosial lainnya.
Dalam kerangka tersebut, ekonomi bukan sekadar persoalan uang. Ekonomi dapat menentukan siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang memiliki akses, dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kehidupan bersama. Ketika kepemilikan modal terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka keputusan politik pun berpotensi lebih dekat kepada kepentingan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Sistem terlihat netral dari luar, tetapi di dalamnya bisa terdapat kepentingan yang bekerja secara halus.
Pendidikan pun tidak sepenuhnya terlepas dari persoalan tersebut. Dalam kritik Marxian dan pemikiran para penerusnya, pendidikan dapat menjadi sarana reproduksi sosial: mempertahankan pola, nilai, dan struktur yang sudah ada. Pendidikan yang hanya menghasilkan tenaga kerja terampil tetapi tidak memberikan ruang untuk berpikir kritis berpotensi melahirkan manusia yang mampu bekerja, tetapi tidak selalu mampu mempertanyakan mengapa sistem kerja itu dibentuk demikian.
Hal yang sama dapat terjadi pada hukum, media, dan kebudayaan. Hukum dapat menjadi instrumen untuk menjaga keteraturan, tetapi juga dapat dipertanyakan ketika aturan lebih mudah melindungi kepentingan kelompok tertentu. Media dapat menjadi ruang penyebaran informasi, tetapi juga dapat membentuk cara masyarakat melihat kenyataan. Bahkan budaya dapat menciptakan standar tertentu tentang apa yang dianggap normal, sukses, pantas, dan layak diperjuangkan.
Marx bahkan memiliki kritik terkenal terhadap agama sebagai “candu masyarakat”. Gagasan ini sering dipahami secara sederhana seolah-olah Marx hanya membenci agama. Padahal, kritik tersebut berkaitan dengan bagaimana agama dapat berfungsi dalam masyarakat yang mengalami penderitaan: ketika penderitaan hanya diterima sebagai sesuatu yang harus ditanggung tanpa mempertanyakan struktur yang menyebabkannya. Namun, pada titik ini kita juga perlu berhatihati. Kritik Marx tidak otomatis berarti bahwa agama harus dianggap sebagai sumber penindasan. Agama juga dapat menjadi sumber moralitas, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan pembebasan manusia.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukanlah apakah masyarakat harus dipimpin atau tidak. Masyarakat tetap membutuhkan kepemimpinan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan institusi sosial. Persoalannya adalah bagaimana semua itu bekerja: apakah untuk membuat manusia semakin sadar atau justru semakin pasif? Apakah pendidikan membentuk manusia yang hanya mampu menyesuaikan diri dengan dunia, atau manusia yang mampu membaca dunia dan memperbaikinya?
Mungkin di sinilah kita perlu kembali memahami makna seorang “nahkoda”. Nahkoda yang baik bukanlah orang yang membawa kapal ke mana pun ia suka, melainkan orang yang mampu membaca arah angin, memahami keadaan kapal, mendengarkan awaknya, dan membawa seluruh penumpang menuju tujuan yang telah disepakati. Begitu pula dengan kepemimpinan masyarakat. Kekuasaan bukanlah tiket untuk menentukan kehidupan orang lain sesuka hati. Ia adalah amanah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penumpang dalam perjalanan sejarahnya sendiri, tetapi ikut memegang kemudi.
Karena itu, pendidikan yang ideal bukan hanya pendidikan yang mencetak manusia pintar, terampil, dan siap bekerja. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu memahami dirinya, membaca masyarakatnya, mengenali ketidakadilan, sekaligus memiliki keberanian moral untuk memperbaikinya. Sebab masyarakat yang terdidik bukanlah masyarakat yang selalu sepakat dengan pemimpinnya. Masyarakat yang terdidik justru mampu mengatakan “mengapa?” ketika sesuatu dianggap tidak benar, mampu mengatakan “tidak” ketika terjadi ketidakadilan, dan mampu mengatakan “kita bisa memperbaikinya” ketika keadaan terasa terlalu sulit untuk diubah.
Pada akhirnya, pembangunan masyarakat tidak cukup hanya dengan mengganti siapa yang menjadi nahkoda. Kita juga perlu memastikan bahwa kapal yang kita gunakan memang dibangun untuk membawa seluruh penumpangnya menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab apabila pendidikan gagal membangun kesadaran, kekuasaan gagal menjaga moralitas, dan masyarakat kehilangan keberanian untuk berpikir, maka kita mungkin sedang bergerak tetapi tidak benarbenar tahu ke mana arah perjalanan kita. Dan mungkin, pertanyaan paling penting bukan lagi
“siapa yang memimpin?”, melainkan “untuk siapa kita sebenarnya sedang berjalan?”