Jika Jean Baudrillard sempat hidup di era Indonesia modern, dia mungkin tidak perlu repot-repot mengkaji Disneyland atau perang teluk untuk menjelaskan konsep simulacra. Cukup ajak dia nongkrong di warteg, buka YouTube, lalu ketik kata kunci “Makan Bergizi Gratis” (MBG). Dalam hitungan detik, kita akan disuguhi lompatan realitas yang bikin dahi mengkerut: dari program kebijakan negara penanggulangan kelaparan, beralih ke kritik tajam mahasiswa yang berujung somasi, lalu mendarat secara absurd pada video animasi dengan nada kekanak-kanakan berwujud puja-puji politik: “Mas Bahlil Ganteng”.
Fenomena MBG adalah contoh paripurna bagaimana sebuah kebijakan publik tidak lagi dinilai dari kalori, kandungan protein, atau higienitasnya, melainkan dari bagaimana ia digoreng dalam kuali komunikasi politik digital. Kebijakan ini telah bergeser dari realitas material (piring dan perut) menuju realitas semiotik (citra dan algoritma).
Pada mulanya, MBG dikonstruksikan oleh pemerintah melalui komunikasi instruksional-top-down yang bersifat paternalistik. Negara memosisikan diri sebagai “ibu peri” yang membagikan susu kotak dan makanan. Namun, ketika implementasi di lapangan diwarnai drama logistik, pemotongan anggaran oleh vendor lokal, hingga kualitas lauk yang mengenaskan, ruang publik digital langsung meledak.
Di sinilah Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mengambil panggung dengan melempar narasi ekstrem: “Maling Berkedok Gizi”. Dalam sosiologi komunikasi, tindakan ini merupakan bentuk kontra-hegemoni radikal. Ia menggunakan hak istimewa intelektual untuk melakukan dekonstruksi terhadap eufemisme politik bentukan pemerintah. Kata “Makan Bergizi” didekonstruksi secara paksa menjadi “Maling” sebuah asosiasi langsung yang menembus ketakutan terdalam publik akan adanya penyelewengan anggaran (korupsi struktural).
Secara psikologi sosial, narasi oposisi biner ini bekerja melalui negativity bias. Masyarakat yang sudah lelah dengan janji politik lebih mudah mengadopsi pelabelan ekstrem ini sebagai bentuk katarsis kolektif. Namun, dalam ekosistem digital yang dikuasai kapital, narasi perlawanan yang kaku ini rupanya sangat mudah dijinakkan oleh taktik baru yang lebih cair, imut, dan… kekanak-kanakan.
Ketika narasi “Maling Berkedok Gizi” mulai mengganggu stabilitas citra elite, mesin politik tidak membalasnya dengan rilis data kuantitatif atau evaluasi anggaran yang membosankan. Mereka tahu, masyarakat kita tidak suka membaca dokumen PDF setebal 200 halaman. Maka, dicipatilah penawar digital: sebuah video YouTube dengan visual ceria, animasi 3D yang halus, dan jingle adiktif bernada riang yang memuji figur politik dengan lirik “Mas Bahlil Ganteng”.
Secara teoretis, ini bukan sekadar hiburan biasa. Ini adalah Komodifikasi Afektif (Affective Economy) dalam ruang siber. Industri politik memanfaatkan emosi kenyamanan, kelucuan (cuteness), dan nostalgia masa kecil untuk meredam kemarahan publik. Nicholas Gane menyebut fenomena ini sebagai bentuk kapitalisme budaya yang memanipulasi perhatian (attention economy).
Dalam psikologi komunikasi, taktik ini memicu infantilisme kognitif sebuah kondisi di mana audiens dewasa distimulasi untuk merespons isu kebijakan publik yang serius dengan kapasitas kognitif anak-anak. Isu korupsi anggaran MBG yang awalnya memicu kemarahan, mendadak direduksi menjadi komedi digital yang memicu tawa atau minimal, bikin terngiang-ngiang (earworm).
Kritik Praktik Komunikasi Politik: Ketika sebuah bangsa dipaksa mendiskusikan nasib gizi anak cucunya menggunakan instrumen kognitif yang biasa dipakai untuk memilih mainan TK, di sanalah kematian akal sehat sedang dirayakan dengan riang gembira.
Jika kita tarik fenomena ini ke dalam koridor nilai Islam dan sosiologi kritis, kita sedang menyaksikan rusaknya etika komunikasi publik secara sistemis. Dalam Islam, komunikasi publik wajib berpijak pada prinsip Qaulan Sadida (perkataan yang benar, jujur, dan tidak manipulatif) sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Ahzab: 70.
Ketika substansi masalah (carut-marut gizi) ditutupi oleh narasi keceriaan artifisial (“Mas Bahlil Ganteng”), yang terjadi adalah tindakan komunikatif yang manipulatif (strategic-manipulative action). Komunikasi tidak lagi digunakan untuk mencari kebenaran (tabayyun), melainkan untuk menciptakan kabut digital (digital smoke screen) agar masyarakat mengalami disorientasi informasi.
Pada akhirnya, MBG bukan lagi sekadar soal pemenuhan hak pangan anak-anak di pelosok negeri, melainkan sebuah sirkus semiotik di layar gawai kita. Pertarungan antara narasi “Maling Berkedok Gizi” melawan jingle “Mas Bahlil Ganteng” menunjukkan bahwa di era digital, siapa yang menguasai algoritma hiburan, dialah yang memenangkan kebenaran semu.
Sebagai masyarakat yang sadar, tugas kita di dalam pusaran masyarakat bukan ikut berjoget mengikuti jingle YouTube tersebut atau sekadar ikut mengumpat tanpa solusi. Tugas kita adalah mengembalikan fokus publik pada realitas materialnya: Apakah makanannya benar-benar sampai? Apakah gizinya benar-benar ada? Dan apakah anggarannya benar-benar bersih? Sebab, stunting dan kemiskinan struktural tidak akan pernah bisa disembuhkan hanya dengan modal lagu jenaka tentang siapa yang paling ganteng di panggung kekuasaan.