Pernahkah Anda melihat peta dunia dan bertanya-tanya… mengapa garis perbatasan antarnegara sering kali terlihat begitu kaku, seolah ditarik menggunakan penggaris panjang? peta dunia dipenuhi banyak garis demarkasi yang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat final. Namun, pernahkan kita mengajukan sebuat pertanyaan tentang siapa dan bagaimana proses garis itu terbuat?. Jika kita kembali megkaji ulang dibalik garis-garis batas negara tersebut, ada jutaan cerita tentang manusia yang tercerabut dari akarnya, ribuan nyawa manusia menjadi korban dan konflik yang terus berlanjut sampai sekarang.
Sam Dalrymple, melalui bukunya yang menggugah, “Shattered Lands: Five Partitions and the Making of Modern Asia”, mengajak kita menelusuri kembali dosa-dosa masa lalu dari proses dekolonisasi. Ia mengajak kita menoleh ke belakang, menyusuri lima peristiwa pemisahan atau partisi besar yang membentuk arsitektur negara-negara Asia saat ini. Kita diajak melihat langsung luka yang menganga: bagaimana Semenanjung Korea dibelah secara dingin oleh garis paralel ke-38; bagaimana Garis Radcliffe memecah belah anak benua India menjadi India dan Pakistan—menyisakan bara konflik berdarah di Kashmir yang tak kunjung padam; hingga tragedi partisi di Palestina yang menjadi episentrum krisis Timur Tengah, serta pembelahan wilayah seperti Vietnam di masa Perang Dingin.
Dalrymple tidak sedang sekadar menulis buku sejarah. Ia bercerita tentang nyawa, darah, dan komunitas yang terbelah secara paksa. Bayangkan sebuah desa, di mana penduduknya bertetangga, berdagang, dan berbagi bahasa yang sama selama berabad-abad. Lalu, tiba-tiba… datang sekelompok birokrat dari kekuatan imperial. Mereka duduk di sebuah ruangan yang jauh di Eropa dan Amerika, membentangkan peta, dan menggoreskan pena. Seketika, desa itu terbelah menjadi dua negara yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, bagaimana garis lurus bisa begitu presisi dan hanya ada satu lekukan dikarenakan terdapat sungai dalam peta perbatasan Indonesia “Papua” dengan Papua Nugini.
Ketika garis itu sudah ditarik, saudara menjadi orang asing. Tetangga menjadi ancaman keamanan. Pagar perbatasan mulai didirikan. Menurut Dalrymple garis perbatasan di Asia sering kali bukanlah produk dari sebuah konsensus alamiah masyarakatnya. Garis itu adalah konstruksi artifisial, sebuah instrumen kekuasaan elite yang sama sekali buta terhadap realitas sosial, afinitas budaya, dan kondisi demografi di masyarakat lokal. Luka yang ditimbulkan oleh garis demarkasi ini, tidak pernah benar-benar pulih, bahkan mungkin menjadi luka dan konflik yang terjadi samoai hari ini.
Membaca gagasan Dalrymple, pikiran saya secara otomatis mengkaji kembali konsep Benedict Anderson tentang komunitas yang dibayangkan, (imagined communities). Kita tahu betul betapa beratnya tugas negara-negara pascakolonial sesaat setelah mereka merdeka. Mereka harus bekerja ekstra keras menciptakan mitos kebangsaan yang baru demi menjustifikasi garis wilayah yang mereka warisi. Namun… ketika identitas tunggal dipaksakan di atas tanah yang sejatinya sangat majemuk, apa yang terjadi? Keterasingan. Alienasi sosial. Sentralisasi narasi kebangsaan ini kerap kali menabrak dinding tebing identitas lokal masyarakat. Di titik inilah bibit-bibit krisis separatisme dan pemberontakan mulai tumbuh dan berakar kuat.
Jika kita melakukan analisis terhadap dinamika geopolitik Asia Tenggara atau kawasan perbatasan yang terus memanas. Kita terkadang hanya sibuk menghitung jumlah kapal patroli, merumuskan kebijakan pertahanan maritim, atau memetakan pergerakan intelijen di perbatasan. Kita menganggap ketegangan ini sebagai murni urusan perebutan sumber daya ekonomi atau semata proyeksi kekuatan militer era modern. Melalui bukunya Dalrymple mengajarkan kepada kita bahwa akar persoalannya tertanam jauh lebih dalam. Partisi yang serampangan di masa lalu pada dasarnya telah menginstitusionalisasi krisis geopolitik kita hari ini secara permanen.
Keputusan-keputusan pembagian wilayah tersebut tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik komunal masyarakat. Ia hanya… mengubah wujud konflik dan peperangan. Ketegangan yang dulunya mungkin hanya sebatas gesekan antarkampung atau antaretnis, kini dilegitimasi dan difasilitasi oleh seragam militer dan mesin-mesin perang negara. Sengketa wilayah darat, sikap saling mencurigai antarnegara tetangga, bahkan ketegangan dalam menetapkan batas maritim dan zona laut saat ini, adalah warisan langsung dari bagaimana batas-batas tersebut dipotong secara semena-mena puluhan tahun silam.
Fakta ini jelas membuat pekerjaan di bidang analisis strategis maupun penyusunan kebijakan publik menjadi jauh lebih rumit dan menantang. Saat kita mencoba merancang rancangan resolusi konflik atau membangun diskursus kebijakan di dalam ruang-ruang diskusi lembaga riset, pendekatan militeristik atau hitung-hitungan hukum internasional saja dipastikan tidak akan pernah cukup. Kita harus kembali menengok sejarah panjang kulturalnya. Kita harus mau memahami bahwa ada manusia-manusia sungguhan, dengan kearifan lokalnya sendiri, yang terjebak di antara klaim-klaim buta kedaulatan tersebut. Sebuah kebijakan yang berdampak baik tidak akan bisa lahir dari sekadar menatap peta di atas meja kaca kerja kita.
Shattered Lands bukan sekadar buku sejarah. Buku ini merupakan cermin besar bagi kita semua yang hidup di Asia. Dalrymple dengan sangat apik berhasil merajut kepingan-kepingan memori masa lalu menjadi sebuah peringatan keras bagi kelangsungan masa depan kita. Jika kita menolak untuk memahami bagaimana luka-luka yang disebabkan oleh penarikan batas negara yang serampangan ini tercipta di masa lalu, kita hanya akan terus-menerus terjebak berputar-putar di dalam siklus konflik yang berulang. Mungkin sudah saatnya kita mau berhenti sejenak untuk melihat perbatasan sebagai lebih dari sekadar garis pemisah. Kita harus melihatnya sebagai sebuah ruang hidup bernyawa yang wajib kita jahit dan rajut kembali dengan penuh empati, semangat toleransi, dan pemahaman kultural yang jauh lebih bijaksana.