Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sedang kacau balau, pemerintahan bobrok, ekonomi terpuruk, kesejahteraan terjungkal bebas dan lain sebagainya saya jadi pesimis akan nasib bangsa ini apakah beneran bisa mencapai generasi emas 2045 atau malah sebaliknya bakalan bubar pada tahun 2030.

Padahal di bawah sana, banyak rakyat mulai kehilangan harapan.

Dan yang membuat keadaan semakin ironis, semua ini terjadi di bawah kepemimpinan seorang presiden yang dulu datang membawa citra ketegasan, nasionalisme, dan janji menyelamatkan bangsa. Tetapi setelah duduk di kursi tertinggi, yang terasa justru suasana negara seperti sedang dikelola dengan amarah lama dan ego kekuasaan.

Maka saya mulai bertanya dalam hati: entah punya dendam pribadi apa Tuan Presiden dengan bangsa ini?

Apakah karena stempel “pelanggar HAM berat” yang dulu menempel di nama besar itu masih terasa panas di telinga? Sehingga setiap kebijakan yang keluar rasanya seperti tamparan balik ke rakyat yang pernah berani bersuara? Kalau dulu yang dibungkam adalah aktivis, sekarang yang dibungkam adalah nalar waras dan harapan publik.

Masa Lalu yang Gelap dan Panggung Kekuasaan

Bangsa ini sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai dengan masa lalu. Luka sejarah selalu disimpan setengah terbuka, lalu dipaksa dilupakan demi stabilitas politik.

Nama Prabowo sendiri sejak lama tidak pernah lepas dari kontroversi masa Orde Baru. Publik tentu masih ingat berbagai tudingan pelanggaran HAM, penculikan aktivis 1998, hingga dinamika politik yang membuatnya tersingkir dari lingkar kekuasaan militer saat itu. Semua itu bukan sekadar gosip warung kopi, tetapi bagian dari sejarah politik Indonesia yang terus diperdebatkan hingga hari ini.

Dan ketika situasi memanas pada akhir rezim Soeharto, beliau memilih meninggalkan Indonesia menuju Yordania.

Mungkin itu hak pribadi. Tetapi rakyat tentu berhak bertanya: mengapa orang yang hari ini paling keras bicara soal nasionalisme justru pernah meninggalkan negeri ini ketika badai besar datang?

Nasionalisme Retorika, Kebijakan Otoriter

Setelah 20 Oktober 2024 dilantik bersama Gibran, narasi “menyelamatkan bangsa” kembali digaungkan. Sayangnya, yang muncul bukan penyelamatan, melainkan remiliterisasi ruang sipil dan pemerintahan.

Revisi UU TNI, penulisan ulang sejarah, hingga penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional jadi paket kebijakan yang melenggang tanpa partisipasi publik. Dialog baru muncul ketika protes meluas dan korban berjatuhan.

Setahun pemerintahan, Amnesty International mencatat erosi HAM terparah sepanjang era reformasi. 5.538 orang jadi korban kekerasan aparat saat protes UU TNI Maret 2025, tuntutan buruh Mei 2025, dan penolakan kenaikan tunjangan DPR Agustus 2025.

Kalau ini definisi “ketegasan”, maka yang ditegaskan sebenarnya adalah rasa takut. Pertanyaannya: apakah Tuan Presiden sedang melampiaskan amarah lama pada bangsa yang dulu mencoret namanya dari daftar orang penting?

Ekonomi “Kuat dan Merata” di Atas Kertas

Di pidato 15 Agustus 2025, RAPBN 2026 dijual dengan narasi melindungi rakyat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kedaulatan. Angka-angka disodorkan: pertumbuhan Q2 2025 5,12%, pengangguran turun ke 4,76%, kemiskinan 8,47% terendah sepanjang sejarah.

Tapi di bawah, realitasnya lain. Pemotongan anggaran daerah TKD, kenaikan fasilitas anggota parlemen, resentralisasi proyek strategis nasional jadi pola yang sama seperti masa lalu.

Danantara dibentuk untuk mengelola BUMN dengan target setor Rp800 triliun ke APBN. Kedengarannya gagah. Tapi ketika ruang fiskal makin sempit, yang dikorbankan tetap rakyat kecil lewat subsidi yang “tepat sasaran” versi pemerintah.

Apakah ini strategi ekonomi, atau cara membalas dendam pada negara yang dulu dianggap tidak memberi cukup ruang pada dirinya?

Harapan Rakyat Dikubur Pelan-Pelan

Program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih memang berjalan. 36,7 juta penerima manfaat, 1,1 miliar porsi.

Tapi kebijakan populis tanpa dialog itu hanya menutup suara kritis sementara. Sementara itu, ruang sipil menyempit, kebebasan berekspresi dibayar dengan gas air mata dan water canon.

Generasi emas 2045 disebut-sebut di setiap pidato. Tapi kalau hak sipil terus digerus, ekonomi dikelola dengan logika balas dendam, dan sejarah ditulis ulang untuk membersihkan nama sendiri, maka 2030 bukan sekadar pesimisme. Itu prediksi yang logis.

Dendam atau Tanggung Jawab?

Bangsa ini tidak butuh presiden yang mengelola negara dengan amarah yang tertunda bertahun-tahun. Kami butuh pemimpin yang berani berdamai dengan masa lalu, bukan memaksakan masa lalu pada kami.

Kalau benar Tuan Presiden punya dendam pribadi, selesaikanlah di ruang pribadi. Jangan bawa ke Istana. Karena kursi itu bukan tempat pelampiasan. Itu tempat tanggung jawab.

Dan kalau tidak ada dendam, buktikan. Buka ruang dialog, hentikan kekerasan aparat, kembalikan APBN untuk rakyat, bukan untuk ego proyek mercusuar.

Karena kalau tidak, sejarah akan mencatat: orang yang paling keras berteriak “nasionalisme” justru adalah orang yang paling lihai melukai bangsanya sendiri.

Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Setiap kritik dijawab dengan kata “antek-antek asing”, setiap demo dijawab dengan gas air mata, seolah negara ini sedang berperang dengan rakyatnya sendiri.

Padahal musuh sebenarnya bukan mahasiswa di jalan, bukan jurnalis yang bertanya, bukan dosen yang bersuara. Musuh sebenarnya adalah kemiskinan, korupsi, dan ketakutan yang sengaja dipelihara.

Kalau ini tanggung jawab, mengapa yang dikorbankan selalu rakyat kecil? Mengapa yang dilindungi selalu lingkaran kekuasaan? Mengapa setiap kebijakan yang gagal ujungnya selalu minta rakyat yang “bersabar sedikit lagi”?

Jangan samakan tanggung jawab dengan arogansi. Tanggung jawab itu mengakui salah, lalu membetulkan. Bukan menyalahkan rakyat karena tidak cukup berterima kasih atas penderitaan yang dibuatkan untuk mereka.

Jadi pilihannya cuma dua, Tuan Presiden:
Lanjutkan peran sebagai algojo dendam lama, dan biarkan nama Anda dikenang sebagai bab kelam di buku sejarah.
Atau lepaskan ego itu, duduk sebagai pemimpin, dan buktikan bahwa kursi tertinggi itu memang untuk mengabdi, bukan untuk membalas.

Rakyat sudah lelah jadi tumbal psikodrama politik. Kami tidak butuh presiden yang haus pembuktian. Kami butuh presiden yang berani selesai dengan dirinya sendiri, supaya bangsa ini bisa mulai hidup.

Karena sampai hari ini, yang kami lihat bukan seorang negarawan yang memimpin. Yang kami lihat adalah seorang aktor tua yang masih terjebak di panggung masa lalu, terus mengulang naskah yang sama: teriak soal pengkhianatan, tunjuk siapa yang harus disalahkan, lalu minta rakyat bertepuk tangan.

Padahal panggung itu sudah runtuh. Dan yang tersisa hanya puing-puing kepercayaan yang Anda injak-injak sendiri.

Kalau Anda benar mencintai bangsa ini, buktikan dengan diam sejenak. Diam dari ancaman, diam dari retorika kosong, diam dari ego. Dengarkan suara di luar istana. Suara ibu yang anaknya PHK, suara pedagang yang dagangannya sepi, suara mahasiswa yang ditangkap karena berani bertanya.

Tanggung jawab itu bukan tentang seberapa keras Anda membentak. Tapi tentang seberapa berani Anda tunduk pada kebenaran.

Pilih.
Karena sejarah tidak menunggu. Ia hanya mencatat.