Di era Society 5.0, kehidupan manusia tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Identitas, interaksi, pekerjaan, bahkan cara seseorang memandang dirinya kini banyak dibentuk oleh ruang digital. Ironisnya, semakin canggih teknologi berkembang, semakin sulit pula membedakan antara realitas dan ilusi. Hoaks, disinformasi, deepfake, cyberbullying, hingga pencitraan semu di media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan yang ditimbulkan sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi perlahan menghancurkan kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan nilai-nilai moral.
Selama ini, persoalan digital umumnya dipahami hanya sebagai masalah etika bermedia sosial atau pelanggaran hukum positif. Padahal, dampaknya jauh melampaui itu. Informasi palsu mampu memecah belah masyarakat, manipulasi digital dapat menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan menit, dan budaya validasi media sosial telah melahirkan generasi yang lebih mengejar pengakuan virtual daripada kualitas kehidupan nyata. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar era digital bukan lagi sekadar teknologi, melainkan ilusi yang diciptakannya.
Di sinilah muncul gagasan Fiqh Raqmi. Konsep ini menawarkan pandangan bahwa ruang digital bukan sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi ruang kehidupan baru yang membutuhkan pedoman hukum Islam tersendiri. Jika fiqih klasik mengatur hubungan manusia dalam dunia nyata, maka Fiqh Raqmi hadir untuk memberikan arah bagi perilaku manusia di dunia digital dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.
Gagasan paling mendasar dalam teori ini adalah lahirnya sebuah kaidah baru:
الوهم الرقمي أخطر من الضرر الواقعي في بعض الأحوال
“Dalam kondisi tertentu, ilusi digital lebih berbahaya daripada bahaya nyata.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Saat ini, seseorang dapat kehilangan pekerjaan akibat fitnah di media sosial, mengalami depresi karena perundungan digital, atau terpecah hubungannya dengan keluarga akibat informasi palsu yang terus dikonsumsi. Kerusakan tersebut tidak meninggalkan luka fisik, tetapi dampaknya bisa berlangsung jauh lebih lama. Dengan kata lain, tidak semua bahaya dapat diukur dari apa yang tampak oleh mata.
Berdasarkan kaidah tersebut, Fiqh Raqmi membangun tiga prinsip utama. Pertama, setiap informasi digital wajib diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarkan. Kedua, potensi bahaya digital harus dicegah sebelum berkembang menjadi kerusakan nyata. Ketiga, seluruh praktik digital yang dibangun di atas manipulasi, ilusi, dan kebohongan harus ditolak karena bertentangan dengan nilai kejujuran yang menjadi inti ajaran Islam.
Lebih jauh lagi, konsep ini memperkenalkan al-Ḥifẓ al-Raqmī, yaitu perluasan maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam ruang digital. Jika selama ini maqāṣid dikenal dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka pada era digital perlindungan tersebut juga harus mencakup identitas digital, integritas informasi, keamanan data, kesehatan mental, dan moralitas pengguna internet. Dunia digital bukan lagi pelengkap kehidupan manusia, melainkan bagian dari realitas itu sendiri.
Fiqh Raqmi tidak bermaksud menggantikan fiqih klasik. Sebaliknya, ia merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang memperluas cakupan hukum Islam agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Sebagaimana ulama dahulu merumuskan hukum baru ketika masyarakat mengalami perubahan sosial dan ekonomi, masyarakat digital hari ini juga membutuhkan kerangka hukum yang mampu menjawab tantangan baru tanpa melepaskan prinsip-prinsip syariat.
Pada akhirnya, perkembangan teknologi seharusnya tidak hanya diikuti oleh inovasi perangkat, tetapi juga oleh inovasi cara berpikir. Dunia digital membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan buatan; ia membutuhkan kesadaran moral. Sebab, teknologi dapat berkembang tanpa batas, tetapi jika manusia kehilangan kemampuan membedakan antara kebenaran dan ilusi, maka kemajuan justru akan melahirkan bentuk kerusakan yang lebih kompleks.
Fiqh Raqmi mengingatkan kita bahwa menjaga agama, akal, jiwa, dan martabat manusia di era digital tidak lagi cukup dilakukan di dunia nyata. Perlindungan itu harus hadir pula di ruang virtual, tempat sebagian besar kehidupan modern kini berlangsung.