Persimpangan jalan selalu membuka ruang untuk berbagi cerita, sebelum datangnya gelombang-gelombang aksi di bulan Juni, suatu penyakit yang menjadi hewan endemik di Indonesia mulai menonjol. Mulai dari budaya yang terus dilestarikan oleh para pejabat negara, yaitu korupsi. Juga akuntabilitas dan transparansi yang belum menyelesaikan pertanyaan dari para pengamat dan rakyat. Hingga kerusakan lingkungan dan ambisi yang terlalu gagap untuk diejawantahkan.

Tesis Perjuangan Satu

Semua runtutan tentang perjuangan dihadapkan pada permasalahan yang terakumulasi dengan fokus ekonomi, politik, hingga militeristik negara. Pada 3 Juni, sosok mutakhir dalam proyeksi strategis yang diusung oleh negara terjerat kasus yang menggemparkan sealam dunia, yaitu korupsi. Proyek strategis Makan Bergizi Gratis atau biasa disingkat menjadi “MBG” merupakan program yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Proyek mercusuar yang menguras habis kas negara ini, terpukul oleh kenyataan pahit ketika mandataris telah dikhianati. Dadan hindayana, memiliki sejarah panjang dalam domain akademik dan birokrasi, ia berjalan dari sarjana tingkat satu sampai tiga dengan catatan yang cukup meyakini warga atas rekam jejaknya dalam domain akademik. Pada karier, ia juga tercatat sebagai dosen tetap di salah satu universitas terkemuka, direktorat pengembang institusi dan usaha penunjang, hingga pada akhirnya ia ditetapkan sebagai penguasa “BGN”.

Selain Dadan, Wakil “BGN” Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya ditetapkan sebagai penggasak habis kas negara demi kepentingan perut sendiri. Menariknya, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai penggasak habis kas negara pasca pendampingan sang Presiden untuk meninjau pelaksanaan program “MBG” di Jakarta Barat. Kasus ini menjadi perhatian publik, ketika ketidakpastian ekonomi global sebab peperangan mencuat, menyebabkan pelbagai bahan pokok naik meroket serta kenaikan lainnya. Setelah mengetahui program mercusuar disalah gunakan, publik tak hanya diam saja. Kecaman-kecaman di Media Sosial muncul, hingga melahirkan aksi massa baru. Sebelum ke pembahasan tentang aksi massa, mari kita dedah secara mendalam tentang proyek strategis nasional “MBG”.

Makan Bergizi Gratis yang biasa disingkat “MBG”, menjadi salah satu program yang disakralkan oleh pemerintah saat ini. Program yang diinisiatif demi meningkatnya kualitas sumber daya dengan fokus anak sekolah, ibu hamil, melalui pembagian makanan sampai minuman yang konon katanya bergizi. Namun, di lain sisi terdapat kontras-kontras yang menyalahi cenayang tujuan dari program tersebut. Dalam kontestasi “MBG”, terdapat realita lapangan yang jauh dari amanat dan tujuan dari program tersebut, mulai dari kesalahan pengalokasian belanja negara hingga dominasi eksekutif yang otoritarian tercatat oleh pejabat yang menduduki BGN yang terjerat dalam budaya maling kas negara di Indonesia membuka ratusan SPPG, dan kasus jual-beli titik SPPG oleh si maling masih dalam penyelusuran. Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan mengungkapkan terjadi pembengkakan rencana awal pembukaan titik SPPG, pada modeling awal target untuk SPPG adalah dua puluh satu ribu titik, namun target tersebut membengkak hingga dua puluh tujuh ribu titik. Skematik program tersebut direncakan rombak total oleh pemangku kebijakan baru, ia menyebut akan memperketat sistem pengawasan melalui Moratorium pembangunan SPPG, dan membuat alternatif pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar “3T”.

Setelah mengetahui konteks masalah, kini mari kita dedah lebih lanjut apa ide yang diusung dalam program tersebut. Secara historis, program-program mercusuar hari ini, memiliki spirit sosialis yang sangat melekat, yaitu pembagian kesejahteraan dengan fokus utama desantralisir kekayaan yang merata pada rakyat juga pemegangan alat produksi yang dititik beratkan pada negara seperti ide yang diusung oleh tradisi marxian, juga sedikitnya pemikiran dari Sumitro. Namun, yang perlu digaris bawahi di sini, ialah tata kelola negara dan teknis lapangan untuk menunjang ide tersebut, ketika pengejawantahan ide berkonflik dengan teknik lapangan, mesti segara dipertanyakan.

Konteks dari kegagalan tata kelola dapat dilihat dari sistem modeling yang belum matang dari pembukaan titik SPPG hingga konsep alternatif yang belum jelas, menandakan bahwa ide dan teknis tak berkesinambungan dan blueprint konsep masih jauh dari kata layak untuk dieksekusi, juga hasil yang belum terlihat, hingga korupsi dari program mercusuar yang membuat publik marah dan gelisah. Pada akhirnya kita jatuh kembali pada lubang yang sama, yaitu kapitalistik negara, reforma sistem belum cukup kuat untuk menghapuskan doktrin-doktrin kapitalistik yang telah melekat pada individu-individu pemangku kebijakan. Karena itu, betapa pentingnya ide dan pengejawantahannya harus tercermin melalui sikap dan eksekusi, hingga Tan menyebutkan bahwa “kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda ialah idealis”. Petikan kutipan tersebut semakin memperkuat kita untuk mengamini bahwa idealisme yaitu penyatuan antara empiric sistem dan rasional sistem harus terjaga ketat dalam ruang sosial.

Selain itu, Tan mengeja kembali tentang pergerakan sosial di massanya, melalui buku Aksi Massa, ia mengungkapkan bahwa revolusi bukanlah karangan ide cemerlang dari seorang pemuda sahaja, melainkan karangan bersama yang diperjelas oleh perlakuan masyarakat, atau pengorganisiran massa. Selaras dengan Tan, Henry dalam bukunya Civil Disobedience memperkuat argumentasi Tan, ketika rakyat terorganisir maka pembangkangan rakyat merupakan sesuatu yang terhormat untuk diaplikasikan. Tindakan pembangkangan tersebut mestilah lahir dari hipotesa permasalahan yang jelas, maka pada waktu ini di Indonesia, pembangkangan sipil mestilah diartikan sebagai simbol moral negara yang telah hancur oleh kebiadaban pemangku kebijakan dan sistem yang menguras masyarakat bawah. Namun, sekali lagi, ingatlah, perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan mesti diproyeksi sejak dini, organisir massa, merupakan ketentuan yang wajib dilakukan oleh individu-individu revolusioner yang insyaf dan sadar akan kewajiban ia sebagai pendaku intelektual organik seperti Kautsky katakan “Jika seseorang menunggu revolusi itu datang, maka niscayalah revolusi itu tak pernah datang dan sampai di hadapan kita, Jika seseorang itu menjadi subjek dalam revolusi, maka niscayalah revolusi akan hadir dan sampai di hadapan kita.”

Maka penutup dari tesis perjuangan awal ialah “Keberanian mestilah menyebar dan sporadis yang perlu di alokasikan pada gerakan massa hari ini, ketika keberanian menyebar, maka dominasi dari ketakutan akan melemah dan jatuh pada jurang terbawah dunia! Ingatlah organisir, sebarkan, tumbuhkan keberanian!”

Tesis Perjuangan Dua

Melihat carut marut perpolitikan Indonesia, kali ini membuat kita semua merasa bingung dan korban dari politik yang akrobatik di Indonesia. Dalam Istana hari ini, mulai memperkuat hipotesa tentang carut marut perpolitikan yang ditunjukkan dalam gejala-gejala perseteruan antar kubu. Pada akhirnya, spekulasi politik sebagai landasan cara mempertahankan kekuasaan terbukti, ketika prioritas utama ialah jalan pintas untuk memenangkan pemilihan periodik selanjutnya. Sebagai catatan awal, dinamika perpolitikan memanas diperkuat ketika koordinatif antar kubu yang dulu sekawan kini berubah. Setelah catatan awal, kordinasi antar pemangku kebijakan tak bisa selara, gap ini terlihat betul ketika komunikasi kementerian dan presiden atau pun wakil tidak selaras untuk menanggapi permasalahan pada publik. Dampak dari kordinasi yang tak selaras ini, kembali lagi imbasnya pada rakyat.

Mengapa demikian, ketika kordinasi tak efektif dalam tata kelola maka luncurlah kebijakan dan sistem yang serampangan, seperti kebijakan kasus gas subsidi, dan kewajiban impor BBM, membuat bingung pada khalayak publik. Timothy menegaskan dalam  The Handbook of Crisis Communication edisi kedua, ia memaparkan tentang respon krisis yang efektif terjadi sebab komunikasi internal yang lemah, sebuah organ akan mendapati risiko berat seperti kehilangan kepercayaan, bahkan kerusakan lebih parah karena pesan yang inkonsisten dari internal pada khalayak umum.

Kasus nyata yang terjadi untuk menitik beratkan inkonsistensi komunikasi politik, terpaparkan di agenda PLN. Menteri ESDM menerangkan tentang pemadaman listrik secara bergantian yang dialami publik, ia mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir disinyalir karena kehabisan pasokan batu bara untuk menunjang operasional pengadaan listrik di pelbagai wilayah. Lebih lanjut, ia berkata bahwa perusahaan pelat merah tersebut membutuhkan pasokan 154 juta metrik ton pertahun. Sejauh ini, kontrak yang ditembus untuk pemasokan berkisar tentang 134 juta ton, oleh karenanya, kekurangan pasokan memicu pemadaman listrik bergilir di berbagai wilayah. Kemudian, ia menjelaskan lebih lanjut tentang lebarnya selisih harga sebagai pemicu kekurangan pasokan batu bara, pada domestik market obligation batu bara ditaksir dengan harga US$ 70 per ton. Sedangkan (HBA) periode Juni ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton. Karenanya, produsen memilih untuk mengekspor batu bara ke industri lain agar mendapatkan keuntungan yang signifikan. Kegagalan penyelarasan asumsi publik terjadi, ketika konferensi pers dilakukan PLN, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, terdapat dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan teknis hingga tak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Karena itu, pemadaman listrik bergilir terjadi karena pengadaan listrik tak bisa dicapai sebab gangguan teknis. Pemadaman listrik bergilir juga dilakukan, untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah berkurangnya kapasitas suplai dari pembangkit.

Selain itu, pertanyaan publik tentang kasus pertalite yang lebih mahal dari pertamax memicu ketidakjelasan transparansi. Pada kesempatan itu, seseorang memfoto struk pembelian BBM dari salah satu SPBU yang menampilkan rincian harga asli pertalite. Foto itu menunjukkan, bahwa harga asli pertalite dikisaran 18.040 per liter, padahal secara kandungan pertalite memiliki kualitas yang lebih rendah dari pertamax. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa ada peranan pemerintah yang mengsubsidi pertamax agar tetap di harga 16.250 per liter. Namun, yang perlu digaris bawahi di sini, ialah acuan harga BBM dengan kandungan yang sama dengan pertamax yaitu RON 92 di SPBU swasta. Perbandingan harga antara SPBU swasta memicu ketidakselarasan statement bahwa pertalite dengan harga 18.040 merupakan harga asli. SPBU swasta menjual RON 92 dengan kisaran harga 16.670 per liter, maka pernyataan tentang pertamina akan subsidi silang pertamax oleh pemerintah terbantahkan, hingga harga asli pertalite belum mendapat jawaban pasti. Dengannya, memicu opini publik untuk mempertanyakan kembali mengapa harga BBM subsidi dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga asli 18.040 memicu berbagai spekulasi-spekulasi di ranah Media Sosial.

Melalui dua kasus berbeda, maka kita bisa menegaskan tentang transparansi data, hingga akuntabilitas pemangku kebijakan yang masih menyisakan tanda tanya. Ketika asumsi publik menguat, muncul berbagai spekulasi-spekulasi terhadap legitimasi negara saat itu, karena kontrak sosial yang diusung oleh negara terputus, sebab transparansi yang masih tertanggal di ujung pintu Istana. Melihat situasi terkini, terjadi pembelokan berbagai narasi agar terlihat seperti kasus horizontal (rakyat vs rakyat). Pertanyaan mereka masih sama, menyangkut tentang akuntabilitas dan transparansi, namun di sisi lain para hero fingers menyangkal pertanyaan tersebut melalui maksud tujuan dari pertanyaan yang dilemparkan pada para pemangku kebijakan.

Maka dalam strategi politik, Gramsci memaparkan lebih lanjut tentang kejadian ini, di mana war of positions atau perang narasi begitu jelas. Secara konteks, Gramsci memaparkan bahwa perang narasi merupakan jalan untuk mencapai solidaritas dan kesamaan opini untuk melawan hegemoni yang bersifat paksaan. Namun, hegemoni visual lebih tertonjolkan hari ini, Baudrillard menegaskan bahwa hegemoni hari ini terjadi sebab tak terukurnya informasi yang diterima oleh publik, ia menyebutkan bahwa hegemoni hari ini tak bersifat paksaan melainkan kebutuhan mistis yang diciptakan oleh para kapitalis, yaitu ruang media sosial. Adu domba rakyat vs rakyat menandakan gerakan yang masih teragitasi oleh blok pengaman yang terkena penyakit kronis yaitu penyakit cari aman atau penyakit cari kepentingan.

Gerakan adu domba ini dapat lihat di seluncuran media, mulai dari pemetakan aksi yang didefinitifkan sebagai aksi yang seharusnya, juga polemik-polemik tentang aksi-aksi yang digelar di berbagai wilayah pada bulan Juni, mulai dari kontroversi aksi yang menuntut evaluasi hingga stop “MBG” dengan aksi yang menuntut diberlanjutkannya “MBG”. Hal itu diperparah, ketika campur tangan kekuasaan memihak pada aksi yang menegaskan keberlanjutannya program “MBG”, ranah sosial media kembali berasumsi dan menegaskan bahwa pemangku kebijakan hari ini, mempertegas untuk mempertahankan kekuasaan demi suara-suara pemilihan yang semu, alih-alih kepentingan rakyat secara menyeluruh. Melalui sikap mereka merespons aksi yang berbeda itu, menjadi nodal point hari ini. Ketika suara segelintir rakyat didengar, dan kepentingan bersama dianggurkan, maka sudah pasti sistem nepotis, dan oligarki antar kalangan menguat hingga melahirkan fasis-fasis kecil. Selain itu, inkonsistensi pernyataan pejabat pada publik, memicu ego sektoral, unsur kepentingan diri, mengakibatkan ketimpangan yang jelas, kepanikan fiskal dan spekulasi pasar, hingga regulasi yang ngalor-ngidul.

Tesis perjuangan kedua ditutup dengan “Ketika disrupsi informasi memicu delegitimasi negara, negara akan segara mempertahankan kekuasaannya dengan cara penutupan informasi. Lanjutnya ia akan menciptakan sosok-sosok definitif tentang kebenaran dan keharusan yang dipaksa untuk diterima pada khalayak publik, hingga hadir apa yang disebut Guilty by Assosication dari fantasi sovereignty, hukum dipaksa berubah pada jalan imperatif-hipotesis yang berpaku pada hal-hal tujuan yang tak dapat disepakati secara umum hari ini. Keadilaan hanya ejakulasi palsu dari kedaulatan negara yang menghadapi krisis nyata, dan kontras antar ketimpangan semakin terasa jauh, hingga hadir api-api kecil yang hadir di benak individu revolusioner. Maka oleh karenanya, pemetakan definitif mestilah disangkal, diusung kembali melalui dialog-dialog untuk memaknai dunia secara bersama tanpa ada dominasi pihak satu-pun, karena dismanteling bias merupakan proyeksi dari sistem dialog. Ingatlah, oligarki, fasistik, otoritarian, nepotis, dapat diidentifikasi melalui sistem dan kebijakan yang mementingkan sekelompok atau bahkan seseorang demi memuaskan fantasi sovereignty secara tajuk bersamaan orang itu.”

Tesis Perjuangan Tiga

Pembahasan terakhir pada tulisan ini akan berfokus pada sejarah yang dipahami sebagai pattern atau pola-pola yang dapat dirujuk untuk mengidentifikasi masalah. Militeristik negara yang dibangun oleh Soeharto atau lebih dikenal dengan dwifungsi, memperkeruh keadaan-keadaan kritis, kontras akan sangat terlihat hingga peranan sipil hilang sampai kedaulatan sipil tergantikan oleh orang-orang yang dilegalkan untuk menenteng senjata-senjata api, pada akhirnya kedaulatan militeristik merupakan pola negara Indonesia yang memicu konflik lebih parah dikemudian hari.

Legalisir militer pada ranah-ranah sipil ditunjukkan dengan adanya RUU TNI, dan Polri yang telah disahkan. Pasal-pasal yang memperkuat multifungsi, dari pasukan-pasukan rantai komando, memperlihatkan ketidakjelasan teritori. Selain itu, militeristik negara dapat diidentifikasi melalui sistem, seperti penerimaan bagi pegawai Koperasi Desa Merah Putih atau biasa disingkat sebagai “KDMP”. Pola militeristik dilakukan demi terwujudnya fantasi dengan embel-embel penunjang kedisiplinan, integritas, dan manajerial berbanding terbalik, setelah beberapa kasus kematian di penerimaan pegawai, sebab penerimaan KDMP harus berurusan dengan militer. Oleh karenanya, terdapat pola sejarah yang sama pada waktu ini, entah pengusungan tersebut untuk memuaskan hasrat kekuasaan atau disiplin tubuh sebagai kekuasaan yang cair.

Sebab pola itu terulang, terdapat pertanyaan yang tajam, yaitu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi manajerial dan korelasinya dengan disiplin tubuh berbasis militeristik. Hal itu juga, dapat ditelisik sebagai fantasi rakyat ideal yang diejawantahkan negara melalui keharusan militer. Maka wajah rakyat ideal hari ini, berkutat pada disiplin-disiplin tubuh ala barak. Tak luput, bagi mazhab behavoris Ivan Pavlov, pernah melakukan eksperimen terhadap binatang yang mencetus teori pengkondisian klasik; bahwa manusia dibentuk melalui lingkungannya juga cenderung mematuhi kesepakatan sosial yang ada di lingkungannya. Berikut pada eksperimen Stanley Milgram, ia memaparkan bagaimana kondisi yang terjerat pada struktur hierarkis cenderung mematuhi otoritas, bahkan ketika perintah itu bertentangan dengan intuisi moral. Lebih lanjut, Althusser menerangkan bagaimana negara mengatur melalui sistem aparatus mereka. Ia membagi sistem aparatus menjadi dua klasifikasi yaitu represif dan ideologis, dalam sistem represif aparat dibentuk untuk menjadi wajah paksaan negara demi menciptakan kondisi sosial tertentu seperti angkatan bersenjata, sebaliknya dengan sistem ideologis, aparat dibentuk untuk menjadi wajah halus negara untuk menghegemoni melalui moral, juga pemikiran seperti kampus.

Jika ditanya, apa akibat dari multifungsi yang terjadi di ranah militer. Sejarah akan menjawab untuk melihat mengidentifikasi akibat, Pada tahun 1966, anggota militer yang menduduki posisi strategis di jajaran lembaga eksekutif yakni sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet, dan 11 orang menempati departemen-departemen yang mengurusi urusan sipil. Di tingkat legislatif, terdapat sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili posisi militer di DPR. Sedangkan di tingkat pemerintahan daerah, tahun 1968 sebanyak 68% gubernur dan 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Peningkatan signifikan terjadi pada 1970. Sebanyak 92% gubernur di Indonesia dijabat oleh anggota militer. Kemudian di tahun 1973, sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dengan 13 orang menduduki jabatan menteri, serta 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer. Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 1987, sebanyak 80% anggota DPR berasal dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Lantas, sebanyak 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal dari militer. Lalu, jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100.

Dampak dapat dirasakan ketika negara yang mendaku menganut sistem demokrasi memperluas kekuasaan salah satu pihak hanya demi kepentingan. Keterlibatan militer di ruang sipil memicu ketakstabilan politik, serta otoritarianisme hingga extra judical yang akan muncul. Hingga dampak yang lebih parah akan mencuat, ketika militeristik yang ekslusif diberi kewenangan yang berlebihan, akan terjadi sifat-sifat korupsi, kolusi, dan nepotisme karena ekslusifitas juga superioritas identitas dibandingkan sipil. Hal itu berimbas pada ketakstabilan ekonomi, tata kelola negara yang semakin amburadul, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan demi mengisi perut kepentingan-kepentingan. Asumsi itu diperkuat ketika kejadian-kejadian extra judicial seperti pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tak keseimbangan ganjaran dari perbuatan di persidangan militer, hingga impunitas-impunitas yang lainnya. Sebab karenanya, mengapa demokrasi hari ini mengalami kemunduran. Pelancaran kekuasaan yang diaduk dengan sistem kepentingan sebagian kelompok memiliki catatan yang buruk rupa. Oleh itu, demokrasi sejati ialah keseimbangan proporsi secara keseluruhan, dan hari ini fasistik negara mencuat melalui simbol yang telah usang yaitu militeristik negara.

Menutup tesis perjuangan ketiga dengan “Bahwa negara telah membangun fantasi-fantasi tentang masyarakat idealis, masyarakat idealis disimbolkan melalui karakteristik militer yang berlandaskan faktor komando patuh, dan hierarkis. Hari-hari esok akan bertambah berat, dan tangan kuat atau negara telah memiliki cadangan kekuasaan yang memboyong kekuatan baik melalui persenjataan atau ideologis, demi memperlancar hasrat kehausan berkuasa. Segenap upaya yang dilakukan negara hari ini adalah sebuah kejumudan serta hipokrit kekuasaan. Alih-alih berfokus pada kesejahteraan yang menyeluruh, pemangku kebijakan mulai menunjukkan silat lidah untuk memperpanjang tangan dan juga lidah-lidah mereka. Maka satu hal yang pasti hari ini, sebagai wujud dari pada ejawantah intelektual organis, mestilah individu-individu revolusioner memiliki hasrat perlawanan pada ketidakadilan atau mereka akan menjadi individu-individu yang terbawa pusaran air, dan mati tenggelam. Juga pastikan, informasi-informasi ketidakadilan menyebarluas di khalayak umum. Ingat kita adalah benih-benih perjuangan, maka mestilah terorganisir, aksi, rebut, dan injak balik! Revolusi atau Mati!”