Ada sesuatu yang menarik dari sebuah buku ketika nama seorang penguasa ditempelkan begitu dekat dengan agama.

Bukan karena seorang pemimpin tidak boleh beragama. Bukan pula karena kehidupan spiritual seorang pejabat negara haram dibicarakan.

Persoalannya jauh lebih sederhana: siapa yang sebenarnya sedang menggunakan siapa?

Sebab ketika agama ditempatkan terlalu dekat dengan kekuasaan, batas antara keyakinan dan legitimasi mulai menjadi kabur.

Kita tidak lagi hanya bertanya apakah seorang penguasa beragama. Kita mulai bertanya mengapa keberagamaannya perlu diceritakan kepada publik.

Mengapa spiritualitasnya perlu ditafsirkan?

Mengapa karakter pribadinya perlu dibaca melalui nilai-nilai agama?

Dan mengapa perjalanan politik seorang penguasa perlu diberi lapisan moral yang membuatnya tampak lebih tinggi daripada sekadar seorang manusia yang sedang memegang kekuasaan?

Di situlah saya mulai curiga.

Bukan kepada agama.

Tetapi kepada cara manusia menggunakan agama.

Sebab agama memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pidato politik biasa: ia memiliki daya legitimasi yang sangat dalam. Ketika seorang penguass mengatakan dirinya bekerja untuk rakyat, kita masih bisa bertanya apa buktinya. Ketika ia mengatakan dirinya bekerja demi negara, kita masih bisa memeriksa kebijakannya.

Tetapi ketika tindakan politik mulai dibungkus dengan bahasa spiritualitas, persoalannya menjadi lebih rumit.
Kritik terhadap kebijakan bisa perlahan-lahan berubah menjadi kritik terhadap karakter.

Kritik terhadap karakter bisa berubah menjadi kritik terhadap nilai.

Dan kritik terhadap nilai agama bisa dengan mudah dituduhkan sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perbedaan politik.

Di sinilah agama menjadi sangat berguna bagi kekuasaan. Bukan karena agama bersalah.

Melainkan karena manusia mengetahui bahwa sesuatu yang dianggap suci jauh lebih sulit disentuh daripada sesuatu yang dianggap politis.

Maka saya bertanya lagi: siapa yang sebenarnya sedang menggunakan siapa?

Apakah agama sedang digunakan untuk membaca seorang pemimpin?

Atau seorang pemimpin sedang digunakan untuk memberikan wajah tertentu kepada agama?

Ketika Kesucian Menjadi Tameng

Mungkin masalahnya bukan ketika seorang penguasa memiliki agama.

Masalahnya dimulai ketika agama perlahan-lahan dipakai untuk membuat seorang penguasa tampak lebih suci daripada kekuasaannya sendiri.

Di titik itu, agama tidak lagi hanya menjadi urusan keyakinan. Ia mulai berubah menjadi semacam lapisan pelindung.

Kekuasaan yang biasanya terlihat keras mendadak memperoleh wajah yang lembut.

Keputusan politik yang kontroversial diberi bahasa moral. Ambisi dibungkus sebagai pengabdian. Kepentingan disebut sebagai amanah. Bahkan keberhasilan politik kadang diperlakukan seperti tanda bahwa Tuhan sedang memberikan restu.

Menarik.

Sebab manusia ternyata memiliki kebiasaan yang sangat aneh: ketika tidak mampu membuktikan bahwa kekuasaannya benar, ia mencari sesuatu yang lebih tinggi untuk membenarkannya.

Dan Tuhan adalah nama yang paling nyaman untuk dipakai.

Siapa yang berani membantah sesuatu yang sudah diberi cap kehendak Tuhan?

Di sinilah persoalannya menjadi berbahaya.

Sebab ketika seorang penguasa hanya mengatakan, “Ini kebijakan saya,” masyarakat masih memiliki ruang untuk menjawab, “Kami tidak setuju.”

Tetapi ketika kebijakan itu perlahan diberi pakaian spiritual, perbedaan pendapat mulai diperlakukan seperti persoalan moral.

Yang semula hanya berbeda pilihan politik berubah menjadi seolah-olah berbeda nilai.

Yang berbeda nilai dianggap tidak memahami kebaikan. Dan dari sana, jaraknya tidak terlalu jauh menuju tuduhan bahwa orang yang berbeda adalah orang yang tidak memiliki moral.

Begitulah kekuasaan bekerja ketika ia menemukan bahasa yang lebih kuat daripada bahasa politik.

Ia tidak perlu lagi selalu memaksa manusia untuk patuh.

Cukup membuat manusia merasa bersalah ketika memilih untuk tidak patuh.

Ini jauh lebih halus.

Dan mungkin justru karena itu jauh lebih berbahaya.

Sebab kekuasaan yang menggunakan kekerasan masih dapat dikenali sebagai kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang datang membawa senyum, kitab, doa, dan kata-kata tentang pengabdian sering kali diterima tanpa banyak pertanyaan.

Kita dibuat sibuk melihat kesalehan seseorang, sampai lupa melihat apa yang dilakukan tangannya ketika memegang kekuasaan.

Kita sibuk membicarakan bagaimana ia berdoa, tetapi lupa bertanya bagaimana ia membuat keputusan.

Kita sibuk membaca moralitas pribadinya, tetapi lupa membaca akibat dari kebijakannya.

Seolah-olah seseorang yang terlihat dekat dengan Tuhan otomatis menjadi dekat dengan kebenaran.

Padahal keduanya bukan hal yang sama.

Dan mungkin di situlah jebakan paling tua dalam sejarah kekuasaan:
manusia melihat simbol kesucian, lalu berhenti memeriksa perilaku.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh religius.

Justru sebaliknya.

Saya hanya curiga ketika religiusitas seseorang mulai dipakai sebagai argumen untuk membungkam pertanyaan tentang kekuasaannya.

Karena agama yang hidup dari keyakinan tidak membutuhkan perlindungan dari pertanyaan.

Yang takut terhadap pertanyaan biasanya bukan iman.

Melainkan kepentingan yang sedang bersembunyi di baliknya.

Maka saya kembali pada persoalan awal.

Siapa yang sebenarnya sedang menggunakan siapa?

Sebab mungkin yang sedang kita saksikan bukan agama yang masuk ke dalam kekuasaan.

Mungkin justru kekuasaan yang sedang belajar memakai wajah agama.

Dan ketika kekuasaan sudah berhasil mengenakan wajah yang suci, pertanyaannya menjadi jauh lebih mengerikan:
berapa banyak kebohongan yang sanggup kita maafkan hanya karena orang yang mengucapkannya terlihat saleh?

Ketika Kita Mulai Menyembah Citra Penguasa

Tetapi ada satu persoalan yang sering kita lupakan.

Kekuasaan tidak akan pernah berhasil menggunakan agama jika masyarakat tidak ikut membantu.

Ini bagian yang mungkin paling tidak nyaman untuk dibicarakan.

Sebab terlalu mudah menyalahkan penguasa.

Kita mengatakan penguasa menggunakan agama. Kita mengatakan simbol kesucian dipakai untuk membangun legitimasi. Kita mengatakan spiritualitas dipertontonkan untuk menciptakan citra.

Tetapi siapa yang membeli pertunjukan itu?
Kita.

Kita yang memberi perhatian.

Kita yang membagikan ceritanya.

Kita yang menghubungkan kesalehan dengan kebenaran.

Kita yang terkadang menganggap seseorang lebih layak dipercaya hanya karena ia terlihat dekat dengan simbol-simbol agama.

Di sinilah permainan itu menjadi sempurna.

Penguasa tidak perlu mengatakan, “Percayalah kepada saya karena saya orang saleh.”

Masyarakat sendiri yang mengatakannya.

Ia tidak perlu mengatakan, “Jangan kritik saya.”

Sebagian pengikutnya akan mengatakan, “Jangan menghina orang yang sedang berjuang demi kebaikan.”
Ia tidak perlu mengatakan, “Saya benar.”

Cukup biarkan orang lain mengatakan bahwa orang yang mengkritiknya sedang melawan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.

Bukankah itu bentuk kekuasaan yang jauh lebih nyaman?

Tidak perlu mengangkat tangan.

Tidak perlu mengancam.

Tidak perlu menutup mulut siapa pun.

Cukup membuat masyarakat saling menjaga pagar yang dibangun oleh kekuasaan.

Dan pagar itu bernama kesucian.

Begitu seorang pemimpin berhasil ditempatkan di balik pagar tersebut, kritik tidak lagi diarahkan kepada kebijakannya.

Kritik diarahkan kepada niat orang yang mengkritik.

“Kenapa Anda tidak percaya?”

“Kenapa Anda mempertanyakan?”

“Bukankah dia seorang yang religius?”

“Bukankah dia berbicara tentang Tuhan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti pembelaan moral.

Padahal sering kali ia hanya menghindarkan kita dari satu pekerjaan yang jauh lebih melelahkan: memeriksa kenyataan.

Sebab menilai kebijakan membutuhkan data.

Menilai keputusan membutuhkan konteks.

Menilai kekuasaan membutuhkan keberanian untuk melihat sesuatu yang tidak selalu menyenangkan.

Tetapi menilai seseorang dari citranya jauh lebih mudah.

Kita cukup melihat simbol.

Pakaian.

Ucapan.

Doa.

Tempat yang dikunjungi.

Tokoh agama yang berdiri di sampingnya.

Buku yang dibacanya.

Lalu kita menyusun kesimpulan tentang siapa dirinya.

Seolah-olah kesalehan yang terlihat di depan kamera dapat menjadi bukti bagi segala sesuatu yang tidak terlihat di belakang kamera.

Padahal kamera hanya merekam apa yang berada di depannya.

Ia tidak pernah merekam niat.

Ia tidak pernah merekam kejujuran.

Ia tidak pernah merekam dosa.

Dan yang lebih penting, ia tidak pernah merekam apa yang terjadi ketika seseorang mendapatkan kekuasaan lalu tidak ada kamera yang mengawasinya.

Mungkin karena itulah saya semakin curiga terhadap politik yang terlalu sibuk memperlihatkan kesucian.

Sebab kesucian yang benar-benar menjadi bagian dari batin seseorang tidak selalu membutuhkan penonton.

Tetapi citra kesucian membutuhkan penonton sebanyak mungkin.

Ia membutuhkan publik.

Ia membutuhkan pengulangan.

Ia membutuhkan cerita.

Dan terutama, ia membutuhkan orang-orang yang bersedia percaya bahwa apa yang tampak di permukaan adalah keseluruhan kebenaran.

Pada akhirnya, mungkin persoalannya bukan lagi apakah penguasa sedang menggunakan agama.

Pertanyaan yang lebih menyakitkan adalah:
mengapa kita begitu mudah memberikan agama kepada kekuasaan?

Mengapa kita menyerahkan penilaian kita kepada simbol?

Mengapa kita merasa lebih aman ketika seorang penguasa tampak saleh, daripada ketika kebijakannya benar-benar dapat diperiksa?

Dan sejak kapan kesalehan seseorang menjadi pengganti bagi pertanggungjawaban politiknya?

Saya kira di situlah bahaya sebenarnya.

Bukan ketika Tuhan disebut dalam pidato.

Bukan ketika seorang penguasa berdoa.

Bukan ketika agama hadir dalam kehidupan seorang pemimpin.

Tetapi ketika masyarakat berhenti bertanya hanya karena nama Tuhan sudah disebut.

Sebab pada saat itu, yang sedang dilindungi mungkin bukan Tuhan.

Bisa jadi hanya kekuasaan yang kebetulan sedang berdiri di bawah bayang-bayang-Nya.

Fasisme Spiritualitas

Di sinilah saya kira persoalannya menjadi lebih menarik ketika kita membaca buku Islam ala Prabowo.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa buku itu mengajarkan fasisme.

Itu kesimpulan yang terlalu sederhana.

Yang lebih menarik justru adalah pertanyaan tentang bagaimana spiritualitas seorang penguasa diposisikan di dalam sebuah narasi politik.

Buku tersebut secara terbuka mencoba membaca kehidupan, spiritualitas, karakter, dan kepemimpinan Prabowo melalui perspektif nilai-nilai Islam. Bahkan deskripsi penerbitnya menyebut Prabowo sebagai penggerak dalam lokomotif keagamaan dan keumatan.

Di sinilah saya mulai bertanya.

Apa yang terjadi ketika seorang manusia yang sedang memegang kekuasaan politik tidak lagi hanya dibaca sebagai politisi, tetapi mulai dibaca sebagai representasi nilai-nilai spiritual?

Apa yang terjadi ketika karakter politik seseorang diberi lapisan moral yang berasal dari agama?

Dan apa yang terjadi ketika masyarakat mulai menerima lapisan moral itu bukan sebagai interpretasi, melainkan sebagai semacam kebenaran yang melekat pada dirinya?

Saya menyebut kemungkinan itu sebagai fasisme spiritualitas.

Bukan fasisme dalam pengertian historis yang sempit.

Bukan pula tuduhan bahwa buku tersebut merupakan manifesto fasis.

Istilah ini saya gunakan untuk menunjuk pada sebuah kecenderungan yang jauh lebih halus: ketika spiritualitas mulai dipakai untuk membentuk citra politik yang begitu kuat sehingga manusia di balik kekuasaan perlahan menghilang, sementara yang tersisa adalah figur yang dipenuhi makna moral, agama, pengabdian, dan kesucian.

Di titik itu, kita tidak lagi hanya berhadapan dengan seorang pemimpin.

Kita berhadapan dengan sebuah simbol.

Dan simbol selalu lebih sulit dikritik daripada manusia.

Manusia bisa salah.

Simbol biasanya diperlakukan seolah-olah mewakili sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.

Manusia bisa dipertanyakan.

Simbol justru sering dipertahankan oleh orang-orang yang percaya kepadanya.

Manusia bisa jatuh.

Tetapi simbol dapat terus hidup bahkan setelah fakta yang membentuknya mulai dipertanyakan.

Maka persoalannya bukan apakah Prabowo seorang Muslim.

Itu bukan inti persoalannya.

Persoalannya adalah mengapa keberislaman seorang pemimpin perlu dinarasikan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari pembacaan terhadap kepemimpinannya.

Mengapa politik perlu mendapatkan pembenaran spiritual?

Mengapa kekuasaan perlu dibaca melalui kesalehan?

Dan mengapa kita merasa perlu mencari hubungan antara keduanya?

Pertanyaan ini semakin penting karena buku tersebut bukan sekadar membahas kehidupan pribadi.

Pembahasannya juga diarahkan kepada kepemimpinan, tanggung jawab publik, keadilan, kesejahteraan, dan pengabdian.

Artinya, wilayah privat dan wilayah politik mulai bertemu.

Spiritualitas masuk ke ruang kekuasaan.

Dan ketika keduanya bertemu, batasnya menjadi menarik untuk diperiksa.

Sebab ada perbedaan besar antara mengatakan:

“Seorang pemimpin adalah seorang Muslim.”

Dengan mengatakan:

“Nilai-nilai Islam tercermin dalam kepemimpinannya.” Kalimat kedua bukan lagi sekadar pernyataan identitas. Ia sudah menjadi interpretasi.

Dan setiap interpretasi memiliki konsekuensi.

Karena begitu seorang pemimpin dibaca sebagai cermin nilai agama, kritik terhadap kepemimpinannya berpotensi ikut terseret ke dalam wilayah moral dan spiritual.

Di sinilah saya melihat bentuk kekuasaan yang lebih halus.

Kekuasaan tidak lagi hanya meminta kita untuk percaya kepada kebijakannya.

Ia perlahan meminta kita untuk percaya kepada moralitas di balik dirinya.

Dan ketika moralitas itu diberi bahasa agama, ruang kritik bisa menjadi semakin sempit.

Sebab siapa yang ingin terlihat sebagai orang yang menentang keadilan?

Siapa yang ingin dianggap menolak pengabdian?

Siapa yang ingin dicurigai sebagai orang yang tidak menghargai agama?

Padahal kritik terhadap seorang pemimpin tidak otomatis berarti kritik terhadap agamanya.

Menolak sebuah kebijakan tidak sama dengan menolak keyakinannya.

Mempertanyakan keputusan politik tidak sama dengan mempertanyakan Tuhan.

Tetapi dalam politik yang terlalu religius, batas-batas itu dapat sengaja atau tidak sengaja menjadi kabur.

Dan ketika batas itu kabur, seorang pemimpin memperoleh sesuatu yang sangat berharga:

imunitas moral.

Bukan imunitas hukum.

Bukan kekebalan konstitusional.

Tetapi semacam perlindungan psikologis yang membuat sebagian masyarakat merasa tidak nyaman ketika mempertanyakan dirinya.

Di sinilah istilah “fasisme spiritualitas” menjadi relevan bagi saya.

Fasisme spiritualitas bukan tentang seorang pemimpin yang membawa senjata sambil membawa kitab.

Bukan tentang seragam.

Bukan tentang barisan.

Bukan tentang kekerasan yang terlihat.

Justru sebaliknya.

Ia dapat muncul dalam bentuk yang jauh lebih lembut.

Dalam buku.

Dalam narasi.

Dalam pujian.

Dalam simbol.

Dalam cerita tentang kesalehan.

Dalam penggambaran seorang pemimpin sebagai manusia yang bukan hanya memegang kekuasaan, tetapi juga membawa nilai-nilai luhur yang dianggap lebih tinggi daripada politik itu sendiri.

Dan ketika semua itu diterima tanpa jarak kritis, kita menghadapi persoalan yang serius.

Sebab seorang penguasa akhirnya tidak lagi hanya meminta legitimasi dari rakyat.

Ia mendapatkan legitimasi dari sesuatu yang jauh lebih sulit diperdebatkan: kesucian.

Di titik itulah saya kembali kepada pertanyaan yang sejak awal menghantui tulisan ini:

Siapa sebenarnya yang sedang menggunakan siapa? Apakah agama sedang digunakan untuk membaca kekuasaan.

Atau kekuasaan sedang menggunakan bahasa agama agar dirinya terlihat lebih bermakna?

Saya tidak memiliki masalah ketika seorang pemimpin berdoa.

Saya tidak memiliki masalah ketika seorang pemimpin berbicara tentang iman.

Saya bahkan tidak memiliki masalah ketika seorang penulis mencoba membaca seorang pemimpin melalui perspektif agama.

Yang membuat saya berhenti adalah ketika pembacaan tersebut perlahan-lahan berubah menjadi legitimasi.

Karena pada saat itu, kita tidak lagi sekadar membaca seorang manusia.

Kita sedang membangun sebuah citra.

Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kultus terhadap seorang pemimpin.

Kita sedang membangun kultus terhadap kesalehannya.

Dan jika itu berhasil, maka kekuasaan tidak lagi perlu berkata:

“Percayalah kepada saya.”

Cukup biarkan orang lain berkata:

“Bagaimana mungkin Anda tidak percaya kepada orang yang dianggap begitu dekat dengan Tuhan?”

Di situlah saya kira fasisme spiritualitas menemukan bentuknya yang paling halus.

Bukan ketika Tuhan dipaksa berbicara.

Tetapi ketika manusia mulai menggunakan bayangan Tuhan untuk membuat kekuasaannya terdengar seperti kebenaran.

Agama yang Tidak Lagi Berani Menegur Penguasa

Masalah paling dalam dari buku seperti Islam ala Prabowo bukanlah apa yang ia katakan tentang Prabowo.

Masalahnya adalah apa yang tidak lagi bisa ia katakan tentang kekuasaan.

Sebab ketika sebuah buku memutuskan untuk membaca seorang penguasa melalui lensa kesucian, buku itu secara tidak sadar telah mengunci dirinya sendiri. Ia tidak lagi bisa menjadi penegur. Ia hanya bisa menjadi pembenar.

Agama dalam sejarahnya memiliki satu fungsi yang paling ditakuti oleh kekuasaan: fungsi kenabian. Fungsi untuk berkata “tidak” ketika semua orang berkata “ya”. Fungsi untuk mengingatkan bahwa di atas penguasa masih ada kebenaran yang lebih tinggi.

Tetapi dalam narasi Islam ala Prabowo fungsi itu dibalik.

Agama tidak datang untuk menegur kekuasaan. Agama datang untuk memberi stempel.

Ia tidak datang untuk mengatakan: kekuasaan harus diawasi. Ia datang untuk mengatakan: kekuasaan ini sudah sesuai dengan nilai.

Dan begitu itu terjadi, agama kehilangan jaraknya.

Padahal agama hanya bisa hidup ketika ia memiliki jarak dengan kekuasaan. Ketika ia bisa dekat tanpa tunduk.

Ketika ia bisa menghormati tanpa menyembah. Ketika ia bisa mendoakan tanpa membenarkan segala sesuatu.

Tanpa jarak itu, agama bukan lagi cahaya yang menerangi istana. Ia hanya menjadi lampu hias di dalam istana.

Inilah yang saya sebut fasisme spiritualitas dalam bentuknya yang paling modern: bukan pelarangan terhadap agama, melainkan pemanjaan terhadap agama yang mau berdamai dengan kekuasaan apa pun bentuknya.

Kekuasaan tidak perlu memusuhi agama. Cukup rangkul. Cukup beri panggung. Cukup beri buku. Cukup beri narasi bahwa agama dan penguasa sedang berjalan bersama.

Lama-lama, umat tidak lagi bertanya: apakah kebijakan ini adil?

Umat bertanya: apakah pemimpin ini terlihat religius?

Dan ketika pertanyaan sudah bergeser sejauh itu, kekuasaan sudah menang tanpa harus berdebat.

Ia tidak perlu menjelaskan mengapa harga naik, mengapa hukum tumpul, mengapa janji tidak ditepati. Cukup tunjukkan bahwa ia masih berdoa. Cukup tunjukkan bahwa ia masih menyebut nama Tuhan. Cukup tunjukkan bahwa ada buku yang menulis tentang keislamannya.

Masyarakat yang lapar akan simbol akan kenyang dengan sendirinya.

Maka buku semacam ini, entah disadari atau tidak, sedang mengajarkan satu pelajaran yang sangat berbahaya kepada kita:

Bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, Anda tidak perlu benar-benar adil. Cukup terlihat saleh.

Dan bahwa untuk menjadi rakyat yang baik, Anda tidak perlu benar-benar kritis. Cukup terlihat percaya.

Jika pelajaran itu yang menetap, maka yang hilang bukan hanya demokrasi.

Yang hilang adalah agama itu sendiri. Karena agama yang tidak lagi berani menegur penguasa, pada akhirnya hanya akan menjadi agama yang dipakai untuk menenangkan orang-orang yang sedang ditindas oleh penguasa itu sendiri.

Teologi Kekuasaan

Jika fasisme spiritualitas adalah panggungnya, maka teologi kekuasaan adalah naskahnya.

Dan naskah itu selalu ditulis dengan rumus yang sama: Tuhan diturunkan dari langit untuk duduk di kursi kekuasaan, agar kekuasaan terlihat naik ke langit.

Teologi kekuasaan tidak pernah berkata bahwa penguasa adalah Tuhan. Itu bid’ah. Itu berbahaya. Itu akan ditolak umat.

Teologi kekuasaan berkata sesuatu yang jauh lebih licik: bahwa kehendak penguasa sejalan dengan kehendak Tuhan.

Bukan sama, tapi sejalan.

Bukan identik, tapi selaras.

Bukan Tuhan itu sendiri, tapi cerminan dari nilai-nilai Ketuhanan.

Kata-kata seperti itu sejalan, selaras, cerminan, nilai adalah kata-kata yang menyelamatkan penulisnya dari tuduhan syirik, tapi cukup untuk menyelamatkan penguasa dari tuduhan gagal.

Karena begitu kehendak penguasa sudah dianggap sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kegagalan kebijakan bukan lagi kegagalan. Ia adalah ujian. Keterlambatan keadilan bukan lagi kelalaian. Ia adalah proses. Ketidakadilan yang dibiarkan bukan lagi pengkhianatan. Ia adalah bagian dari jalan panjang pengabdian yang belum selesai.

Teologi kekuasaan selalu punya kamus untuk mengubah kata.

Inilah yang dikerjakan oleh buku Islam ala Prabowo entah dengan niat atau tanpa niat.

Ia tidak membela kebijakan. Karena kebijakan bisa dibantah dengan data.

Ia membela jiwa. Karena jiwa tidak bisa dibantah. Jiwa hanya bisa direnungkan.

Ia tidak mengatakan: program ini berhasil. Karena itu bisa diperiksa.

Ia mengatakan: ada ketulusan, ada amanah, ada spiritualitas dalam kepemimpinannya. Karena ketulusan tidak bisa diperiksa. Ia hanya bisa diimani.

Dan ketika yang diperdebatkan bukan lagi keberhasilan, melainkan ketulusan, maka kekuasaan sudah menang.

Sebab bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa seseorang tidak tulus?

Kamu tidak bisa.

Kamu hanya bisa diam, dan terlihat seperti orang yang berprasangka buruk kepada orang tulus.

Inilah kemenangan paling sempurna dari teologi kekuasaan: ia memindahkan perdebatan dari wilayah yang bisa dibuktikan ke wilayah yang tidak bisa dibuktikan.

Dari wilayah ekonomi ke wilayah moral.

Dari wilayah hukum ke wilayah hati.

Dari wilayah konstitusi ke wilayah langit.

Dan di langit, penguasa tidak pernah salah. Karena di langit, tidak ada oposisi.

Di langit, yang ada hanya narasi.

Narasi tentang lokomotif keumatan.

Narasi tentang penggerak keagamaan.

Narasi tentang pemimpin yang memikul beban spiritual bangsa.

Semua itu terdengar agung. Sampai kamu bertanya satu pertanyaan yang sangat duniawi:

Lalu, di mana keadilan itu? Kapan? Untuk siapa? Dengan cara apa? Berapa harganya bagi rakyat yang menunggu?

Teologi kekuasaan tidak pernah menjawab pertanyaan itu dengan tanggal. Ia menjawabnya dengan doa.

Dan doa adalah cara paling indah untuk menunda keadilan tanpa terlihat kejam.

Kita tidak menolak keadilan. Kita hanya mendoakannya.

Kita tidak menolak kesejahteraan. Kita hanya menafsirkannya sebagai pengabdian.

Kita tidak menolak kebenaran. Kita hanya memintanya untuk bersabar menunggu giliran setelah citra selesai dibangun.

Pada akhirnya, teologi kekuasaan bukan tentang Tuhan yang mencintai kekuasaan.

Ia tentang manusia yang begitu mencintai kekuasaan, sampai ia rela meminjam nama Tuhan agar cintanya terlihat suci.

Dan buku adalah salah satu cara paling beradab untuk melakukan peminjaman itu.

Buku tidak berteriak. Buku tidak memaksa.

Buku hanya berbisik pelan kepada pembacanya: lihatlah penguasa ini bukan sebagai manusia yang bisa gagal, tapi sebagai manusia yang sedang berusaha dekat dengan Tuhan. Dan bukankah usaha itu sendiri sudah cukup untuk kita maafkan segala kegagalannya?

Jika bisikan itu berhasil, maka yang terjadi bukan lagi politik. Yang terjadi adalah pemujaan.

Pemujaan yang menggunakan Tuhan sebagai alasannya, dan menggunakan buku sebagai buktinya.

Dan ketika buku itu ditutup, yang benar-benar hilang bukan kritik. Yang hilang adalah agama itu sendiri karena ia telah diubah dari kekuatan yang berani menegur penguasa, menjadi perhiasan yang dipakai penguasa untuk membuat dirinya terlihat tidak bisa ditegur.

Dan begitu agama dijadikan perhiasan, ia berhenti menjadi suara. Ia hanya menjadi hiasan di dada kekuasaan berkilau, religius, dan sepenuhnya diam ketika kezaliman sedang terjadi di depan matanya.