Beberapa hari lalu saya menonton Skenario Sang Jenderal, dokumenter Netflix tentang kasus pembunuhan Brigadir J dan skandal Ferdy Sambo. Saat saya menonton itu, istri saya mengernyitkan dahi. “Ngapain nonton netflix kaya gini?”, katanya. Lantas saya selesaikan sendiri, dan setelah itu saya ajak menonton “Ghost in the Cell” karya Joko Anwar, ternyata saya baru tahu bahwa itu film satir tentang penjara dan perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang punya uang dan kekuasaan. Masih di waktu yang belum cukup lama, muncul berita tentang Lapas Kelas IIA, Cibinong, di media sosial. Rasa-rasanya ingatan tentang dua film di Netflix itu belum hilang karena masih baru saya tonton.
Viralitas itu muncul saat Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah bangunan di dalam kompleks lapas yang dilengkapi sofa, televisi, kulkas, meja makan, kamar, fasilitas kebugaran, dan berbagai fasilitas lain yang membuat tempat itu lebih mirip hunian daripada penjara. Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh bangunan semacam itu dan menyatakan temuan tersebut masih dalam proses investigasi. Sebelum buru-buru menuduh siapa pun, perlu dicatat bahwa temuan itu tidak otomatis membuktikan Ferdy Sambo menempati fasilitas mewah yang ada di sana. Bahkan Ombudsman belum memastikan hal itu.
Tetapi menurut saya, persoalannya bukan Sambo. Kalau seluruh perdebatan berhenti pada pertanyaan “Apakah Sambo tinggal di sana?”, kita sedang menghindari pertanyaan lebih penting. Mengapa ada fasilitas semacam itu di dalam penjara? Kalau penjara saja punya kasta, jangan heran kalau hukum di luar tembok juga sibuk mencari kelas sosial.
Penjara seharusnya memiliki logika sederhana. Seseorang melakukan kejahatan, pengadilan menjatuhkan hukuman, lalu negara mengambil sebagian kebebasannya sebagai konsekuensi. Tidak ada menu hukuman premium, tidak ada paket narapidana eksekutif, dan tidak ada kamar “business class” bagi mereka yang rekeningnya lebih tebal. Setidaknya begitulah dongeng yang kita sebut “kesetaraan di hadapan hukum”.
Masalahnya, kehidupan kita memang sering berjalan dengan cara yang berbeda dari teori dan idealitas. Di luar penjara, uang mampu menentukan banyak hal: rumah yang ditempati, sekolah yang dimasuki, rumah sakit yang didatangi, bahkan kualitas orang yang bisa dibayar untuk menyelesaikan masalah. Kita sudah terbiasa dengan ketimpangan semacam itu. Yang lebih parah dan menjadi masalah adalah ketika logika yang sama ikut masuk juga ke penjara. Atau ke “Lembaga Pemasyarakatan” meminjam bahasa eufemisme ala Indonesia.
Sebab penjara bukan pasar. Atau setidaknya seharusnya bukan pasar. Ketika seseorang kehilangan kebebasannya karena keputusan hukum, kemampuan ekonominya semestinya tidak menentukan seberapa nyaman ia menjalani hukuman. Jika hukuman punya paket kelas premium, mungkin yang salah bukan narapidana yang kaya, tetapi kita yang diam-diam telah menjadikan keadilan sebagai layanan berbayar.
Kita sering mengatakan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. Kalimat yang sungguh terdengar bagus sekali, cocok untuk pidato, ceramah kuliah hukum, buku pelajaran kewarganegaraan, dan kadang dijadikan unggahan media sosial. Tapi hukum yang sama belum tentu menghasilkan pengalaman yang sama. Vonis sepuluh tahun tetap sepuluh tahun, tetapi menjalani sepuluh tahun di sel yang sesak tentu berbeda dengan sepuluh tahun di kamar yang nyaman.
Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan sebenarnya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga jaringan, status, pendidikan, koneksi, dan pengakuan sosial. Kekayaan dapat dikonversi menjadi bentuk-bentuk modal lain yang tetap bekerja bahkan ketika seseorang masuk ke dalam institusi formal. Orang kaya tidak perlu membawa koper uang ke penjara; kadang cukup membawa koneksi, nomor telepon yang tepat untuk dihubungi, atau “merayu” para penjaga.
Ia membawa nama. Ia membawa jaringan. Ia membawa kemampuan untuk membayar pengacara, berkomunikasi dengan orang yang tepat, dan memahami celah-celah birokrasi yang mungkin tidak diketahui orang biasa. Karena itu, jangan terlalu cepat menganggap seseorang kehilangan seluruh kekuasaannya hanya karena ia kehilangan kebebasannya. Tubuhnya mungkin dipenjara, tetapi kapital sosialnya belum tentu ikut menjalani masa tahanan.
Penjara bagi Foucault mungkin dipandang sebagai salah satu mesin disiplin masyarakat modern. Penjara mengatur tubuh: kapan bangun, kapan makan, kapan bergerak, kapan menjalani rehabilitasi, kapan keluar, dan kapan kembali. Semuanya dibuat agar manusia hidup dalam aturan yang ketat. Menariknya, mesin disiplin itu menjadi problematis ketika ternyata tidak semua orang mengalami disiplin dengan kadar yang sama.
Jika benar terdapat fasilitas khusus yang hanya dapat dinikmati kelompok tertentu, maka persoalannya bukan lagi sekadar penjara mewah. Persoalannya adalah privilese. Sebagian orang benar-benar menjalani hukuman, sementara sebagian lainnya mungkin menjalani versi hukuman yang lebih nyaman. Di luar penjara kita berkata semua orang sama di depan hukum; di dalam penjara kita masih sibuk membedakan siapa dapat kamar apa.
Tentu saja, penjara tidak perlu dibuat seperti neraka. Narapidana tetap manusia dan berhak memperoleh makanan layak, layanan kesehatan, tempat tinggal yang manusiawi, serta perlakuan yang bermartabat. Tetapi manusiawi berbeda dengan “istimewa”. Negara wajib menjamin standar kehidupan yang layak, negara tidak semestinya membiarkan uang menentukan siapa yang memperoleh standar lebih tinggi.
Perbedaan ini penting. Kalau sebuah kamar lebih nyaman karena memang bagian dari standar yang berlaku bagi semua narapidana, tidak ada masalah prinsipil selama aturannya jelas. Tetapi kalau kenyamanan itu hanya tersedia bagi orang-orang tertentu karena uang, jabatan, atau hubungan, persoalannya berubah. Penjara seharusnya menghilangkan keistimewaan, bukan mengajarkan cara baru untuk mempertahankannya.
Hal yang paling menarik dari kasus Cibinong justru bukan sofa, kulkas atau televisinya. Benda-benda itu hanya gejala. Yang harus dipertanyakan dan membuat reaksi publik berceloteh “tidak aneh, karena ini Indonesia” adalah bagaimana fasilitas tersebut bisa berada di sana, siapa yang dapat menggunakannya, dengan mekanisme apa, dan apakah narapidana lain memiliki akses yang sama. Sofa memang empuk, tetapi pertanyaan tentang siapa yang boleh duduk di atasnya jauh lebih keras.
Kita tidak perlu membayangkan ada amplop yang berpindah tangan. Kekuasaan tidak selalu bekerja dengan cara yang begitu vulgar. Kadang ia bekerja melalui hubungan, kebiasaan, rasa sungkan, akses, atau keyakinan bahwa orang tertentu memang pantas memperoleh perlakuan berbeda. Kekuasaan paling nyaman adalah kekuasaan yang tidak perlu meminta izin karena semua orang sudah tahu siapa yang boleh melangkah lebih dulu.
Itulah sebabnya “Skenario Sang Jenderal” dan “Ghost in the Cell” menarik jika dibaca bersebelahan. Yang satu menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat bekerja dalam proses hukum, sementara yang lain menyindir bagaimana kelas sosial dapat menentukan pengalaman seseorang di dalam penjara. Berita tentang Cibinong kemudian memberikan pertanyaan yang jauh lebih konkret. Seberapa jauh uang dan kekuasaan masih bekerja setelah seseorang dinyatakan bersalah?
Bukankah penjara seharusnya menjadi tempat ketika kekuasaan itu berhenti? Kalau seorang pejabat kehilangan jabatan tetapi masih dapat menggunakan pengaruhnya, apa sebenarnya yang hilang? Kalau seorang pengusaha kehilangan kebebasan tetapi uangnya masih bisa membeli kenyamanan, seberapa jauh hukuman itu benar-benar mengubah kehidupannya? Kalau setelah divonis pun seseorang masih bisa membawa kelas sosialnya ke dalam sel, mungkin yang dikunci negara hanya pintunya, bukan privilese di dalamnya.
Ada masalah lain yang lebih menjengkelkan. Kita sering marah ketika melihat koruptor dihukum ringan, pejabat memperoleh perlakuan khusus, atau hukum berjalan lambat. Tetapi kemarahan itu biasanya berhenti pada individu: siapa pejabatnya, siapa petugasnya, siapa narapidana yang mendapat fasilitas. Kita jarang bertanya tentang mekanisme yang membuat perlakuan berbeda tersebut mungkin terjadi. Kita tidak pernah membicarakan sistemnya, merombak dan menelanjangi sistemnya.
Persoalannya bahkan bisa lebih sederhana: kita memiliki sistem hukum yang secara formal egaliter, tetapi beroperasi di tengah masyarakat yang sangat tidak egaliter. Ketimpangan sosial tidak otomatis menghilang ketika seseorang melewati gerbang penjara. Tembok penjara bisa dibuat setinggi apa pun; uang tetap punya cara untuk mencari pintu belakang.
Karena itu, saya tidak terlalu tertarik pada pertanyaan apakah Sambo tinggal di kamar mewah atau tidak. Terlepas Sambo ada di sana. Pertanyaan itu mungkin penting untuk diperiksa, tetapi ia bukan pusat persoalan. Kalaupun ternyata Sambo “tidak pernah” atau bahkan memang benar menempati bangunan itu, pertanyaan tentang keberadaan fasilitas tersebut yang harus terus dibicarakan.
Siapa yang membuatnya? Untuk siapa? Dengan dasar aturan apa? Siapa yang boleh menggunakannya dan apakah narapidana biasa memperoleh akses yang sama? Nama bisa berubah, pejabat bisa berganti, bahkan kepala lapas bisa dipindahkan dan dipecat, tetapi kalau mekanismenya tetap sama, kita hanya sedang mengganti pemeran dalam cerita yang sama.
Penjara seharusnya menjadi salah satu tempat paling sederhana untuk menguji kesetaraan hukum. Seseorang telah dinyatakan bersalah, kebebasannya dibatasi, dan aturan berlaku tanpa banyak ruang untuk tawar-menawar. Tetapi jika di dalamnya masih terdapat kelas-kelas kenyamanan, kita harus mengakui sesuatu yang agak memalukan. Uang ternyata bisa ikut masuk penjara, meskipun tidak pernah dijatuhi hukuman.
Ia barangkali tidak memakai seragam narapidana, tidak memiliki nomor tahanan, dan tidak tidur di dalam sel. Tetapi ia tetap tahu cara bekerja. Ia bekerja melalui akses, koneksi, status, dan kemampuan membeli kenyamanan. Barangkali uang adalah satu-satunya “narapidana” yang tidak pernah benar-benar dikurung.
Walhasil, masalahnyabbukan berapa lama seseorang dipenjara. Masalahnya apakah orang kaya dan orang miskin yang sama-sama dihukum benar-benar mengalami hukuman yang sama. Jika jawabannya tidak, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sofa, televisi, atau kamar yang lebih bagus. Yang sedang kita bayar jauh lebih mahal adalah keyakinan bahwa hukum masih berlaku sama untuk semua orang.
Dan mungkin, itu bagian yang paling menyebalkan. Kita masih diminta percaya bahwa hukum tidak mengenal kelas sosial, sementara berita terus membuat kita bertanya apakah kelas sosial justru mengenal cara memperlakukan hukum. Di luar penjara, uang membeli kenyamanan, di dalam penjara, kita hanya berharap ia tidak ikut membeli hukuman.