Baru saja muncul sebuah peristiwa yang membuat kita perlu memeriksa kembali kesimpulan mengenai hubungan antara idealisme, filsafat, kekuasaan, dan kenyamanan hidup. Bukan karena kesimpulannya salah, atau filsafatnya mendadak berubah, melainkan karena orang yang selama ini rajin mengajak kita berpikir—terutama berpikir kritis—dan menggembar-gemborkan dengan lantang tentang akal sehat, serta pedas terhadap kebijakan kuasa yang menindas, tiba-tiba mendapat kesempatan untuk berpikir lebih dekat dengan objek kritiknya: pusat kekuasaan. Rupa-rupanya, jarak antara mengkritik istana dan duduk di dalam lingkaran istana kadang bisa setipis undangan pelantikan. Dan dalam politik, undangan semacam itu kadang datang bersama kursi yang ternyata jauh lebih empuk daripada dugaan kita.
Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, 2 Oktober 2026. Berita ini menarik perhatian karena Rocky selama ini dikenal sebagai pengamat, akademikus, filsuf, dan intelektual publik yang kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dan terhadap apa yang ia sebut sebagai “rezim” sejak zaman Jokowi, termasuk pemerintahan Prabowo. Kini, ia memperoleh posisi yang memberinya ruang untuk menyampaikan pertimbangan kepada presiden dari dalam kelembagaan pemerintahan. Menariknya, setelah pelantikan, Rocky sendiri menegaskan bahwa tugas Wantimpres justru bersikap kritis terhadap kebijakan, sehingga persoalannya menjadi semakin menarik untuk diamati.
Lantas, ke mana perginya akal sehat? Tenang-tenang, jangan buru-buru menuduh akal sehat mengalami kecelakaan lalu lintas di perjalanan, lalu pulang dengan kaki pincang. Bisa jadi ia masih ada, hanya sedang menyesuaikan diri dengan ruang “perjuangan” yang berbeds. Sebab, dalam politik, yang berpindah tempat bukan cuma manusia, melainkan juga posisi bicara, sudut pandang, bahkan definisi tentang apa yang disebut kritis. Kadang-kadang yang berubah bukan isi kepala, melainkan arah kursi tempat duduk ia menghadap.
Dahulu, kritik-kritik Rocky sering terdengar nyaring dari luar pagar. Sekarang, kritik itu berpotensi disampaikan dari ruang konsultasi yang lebih dekat, bahkan dari dalam kelembagaan yang menjadi bagian dari pusat orbit kekuasaan. Dahulu, kekuasaan menjadi objek pengamatan, sedangkan sekarang pengamatan terhadap objek itu dilakukan dari jarak yang jauh lebih dekat. Kacamata yang digunakan bisa saja berubah ketika seseorang berpindah dari bawah ke atas: dari tempat orang melihat gedung kekuasaan menjulang ke langit, ke tempat ia bisa melihat bagaimana dari atas gedung itu dan melihatnya dibangun dari dalam sekaligus melihat posisinya dulu. Perubahan sudut pandang semacam itu tidak otomatis berarti perubahan prinsip, tetapi jelas mengubah medan tempat prinsip tersebut diuji.
Ini bukan otomatis sebuah pengkhianatan, tentu saja. Namun, perubahan posisi tersebut pantas melahirkan pertanyaan yang cukup menyebalkan untuk dijadikan renungan bersama: apakah seorang pengkritik tetap kritis ketika ia sudah menjadi bagian dari mekanisme yang sebelumnya ia kritik? Pertanyaan itu bukan pertanyaan retoris yang njlimet, bukan pula penghinaan terhadap Rocky, melainkan ujian dari filsafat, terutama jika Rocky konsisten mendaku diri sebagai seorang filsuf. Kalau tersinggung, barangkali perlu ditanyakan lagi: yang sedang diuji itu argumennya atau kenyamanannya?
Hobbes, dalam Leviathan, memang memandang kekuasaan politik sebagai jalan keluar dari keadaan alamiah yang penuh ketidakamanan. Bagi Hobbes, manusia membutuhkan semacam “otoritas” yang mampu menjaga ketertiban agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi pertarungan semua melawan semua. Negara, karena itu, bukan sekadar bangunan megah tempat presiden berpidato—yang sering kali oleh kebanyakan orang dipandang hanya sebagai tempat omon-omon, teriak-teriak ke sana kemari, lalu selesai—melainkan sebuah institusi yang menjamin kehidupan bersama untuk tidak berubah menjadi pertarungan semua melawan semua, sesama melawan sesama, manusia memakan manusia lain yang dalam bahasa Hobbes “homo homini lupus“.
Dari sudut pandang Hobbesian, sebenarnya masuk ke dalam pemerintahan bukan sesuatu yang perlu dicurigai sebagai hal yang najis secara otomatis. Kalau seorang pemikir memiliki pengetahuan dan kemampuan memberikan pertimbangan, mengapa ia harus terus-menerus berada di luar pagar? Bukankah gagasan-gagasan idealnya perlu masuk ke ruang pengambilan keputusan agar tidak hanya menjadi bahan diskusi yang memenuhi perbincangan dunia maya, berseliweran di podcast-podcast, atau berakhir di warung kopi sebagai gosip politik yang besok sudah lupa siapa yang pertama kali mengucapkannya? Toh, gagasan yang hanya hidup di luar kekuasaan mungkin terdengar sangat gagah, tetapi belum tentu pernah diuji ketika harus berhadapan dengan meja rapat, anggaran, birokrasi, dan keputusan yang konsekuensinya nyata.
Sayangnya, Hobbes berbicara tentang legitimasi dan kebutuhan akan otoritas, bukan tentang pemberian posisi kepada siapa pun yang memperoleh kursi di dekat penguasa. Benar bahwa negara membutuhkan ketertiban, tetapi ketertiban bukan berarti semua orang harus berhenti bertanya. Dalam konteks ini, jika “gerombolan” Dewan Pertimbangan Presiden atau para penasihat itu hanya menjadi bentuk akomodasi politik dari kekuasaan, dan perannya sekadar “mengangguk-angguk”, maka yang sedang berlangsung bukan fungsi idealnya, melainkan angguk-angguk berjamaah. Bukankah Rocky punya ciri khas untuk “menggeleng-geleng”, bukan mengangguk?
Betapapun Hobbes menyentuh ruang idealisme tentang kuasa dan negara, Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah al-Fadilah membayangkan masyarakat utama yang diarahkan menuju kebahagiaan melalui kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan. Politik, dalam pandangan ini, mesti menjadi jalan menuju kebaikan bersama, bukan sekadar seni mengatur pembagian jabatan. Dengan meminjam analisis Al-Farabi, seorang intelektual yang masuk pemerintahan bisa saja menjalankan tugas mulia: membantu kekuasaan mengambil keputusan yang lebih rasional dan berorientasi pada kemaslahatan. Pertanyaannya kemudian sederhana, apakah kebijaksanaan sedang memimpin para penguasa, atau penguasa sedang bersolek dan mempercantik dirinya dengan jubah kebijaksanaan dalam proses pengakomodasian ini?
Sebab, kita tahu, modal simbolik bahkan gelar akademik bisa dipajang berderet-deret, tetapi kebijaksanaan tidak serta-merta mengikuti apa yang dipajang dan dipampang itu sendiri. Ada orang yang semakin tinggi jabatannya semakin luas pandangannya, karena ia memperoleh kesempatan melihat lebih banyak persoalan dari tempat yang lebih tinggi. Ada pula yang semakin tinggi jabatannya semakin sulit melihat kenyataan di luar kantornya, sebab jendela kekuasaan kadang hanya menghadap ke taman yang sudah dirawat. Barangkali yang kedua bukan kehilangan akal sehat, hanya terlalu sibuk menikmati pemandangan dari “atas”. Masalahnya, dari lantai atas, kemiskinan memang terlihat lebih kecil dan masalah rakyat tampak seperti titik-titik yang mudah diberi tanda stabilo.
Jika seorang filsuf seperti Socrates duduk di antara para penasihat presiden—atau, anggaplah Rocky yang saat ini berada di sana—pertanyaan sebenarnya bukan apakah ia masih boleh mengkritik pemerintah. Tentu saja boleh, bahkan secara ideal justru itulah salah satu fungsi orang yang memberikan pertimbangan kepada penguasa, pada presiden. Persoalannya apakah ia masih konsisten bersedia menguji pemerintah ketika kritiknya tidak disambut dan bahkan bisa membuat tuannya tidak nyaman? Apakah ia berani mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru ketika semua orang di ruangan itu sudah sepakat bahwa kebijakan tersebut “luar biasa”, dan lebih penting lagi, apakah ia juga bersedia menguji dirinya sendiri?
Sebab, mengkritik penguasa ketika berada di luar kekuasaan memang membutuhkan keberanian. Namun, mengkritik kekuasaan ketika kita sendiri sudah berada di dalam lingkarannya memiliki komplikasi tersendiri: sangat kompleks, ribet, rudet, dan perlu kecerdikan serta kepiawaian untuk menghadapinya. Bagaimanapun, di sana ada hubungan kerja, akses, tanggung jawab, dan kemungkinan konflik kepentingan yang harus dikelola. Musuh intelektual yang dulu terlihat jelas di seberang meja bisa saja sekarang duduk di sebelah kita sambil menawarkan secangkir kopi. Dan kopi, seperti kita tahu, bukan alat penakluk akal sehat, tetapi dalam situasi tertentu ia dapat menjadi teman baik bagi sebuah kompromi.
Mungkin ada semacam kecurigaan terhadap konsentrasi kekuasaan dan kecenderungan negara membatasi kebebasan manusia melalui proses memasukkan nama-nama seperti Rocky ke dalam pemerintahan. Seperti ada semacam pandangan bahwa kekuasaan tidak otomatis menjadi bijaksana hanya karena dikelilingi orang-orang terdidik. Kekuasaan tetap perlu dicurigai, termasuk ketika ia mengundang para pengkritiknya untuk masuk ke dalam lingkarannya. Walhasil, patut dimunculkan pertanyaan, apakah kedekatan dengan kekuasaan memperkuat kebebasan berpikir atau justru membuat kritik semakin jinak?
Apakah seorang intelektual masuk untuk mengganggu kenyamanan penguasa, atau malah menemukan kenyamanan baru dalam struktur yang sebelumnya ia persoalkan habis-habisan? Keraguan ini penting karena kedekatan dengan kekuasaan membawa akses yang sebelumnya tidak tersedia. Akses tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan kritik dengan lebih efektif, tetapi juga dapat membuat seseorang terbiasa dengan mekanisme yang dahulu ia persoalkan. Lantas disinilah independensi intelektual tidak lagi cukup dibuktikan melalui kata-kata, melainkan melalui keputusan-keputusan ketika kata-kata itu memiliki konsekuensi. Sebab, kritik yang tidak pernah membuat siapa pun di dalam ruangan merasa tidak nyaman mungkin memang kritik, tetapi bisa juga sekadar solekan intelektual.
Tentu, tidak adil menyimpulkan bahwa seseorang kehilangan independensi hanya karena menerima jabatan. Itu kesimpulan yang terlalu cepat, bahkan untuk ukuran orang yang gemar membuat kesimpulan cepat. Bahkan secara logika bisa saja dipersoalkan sebagai sebuah yang cacat. Yang perlu diperiksa adalah apa yang terjadi setelah seseorang masuk: apakah ia tetap mempertahankan kebebasan berpikir, apakah ia menyampaikan pertimbangan yang berbeda ketika diperlukan, dan apakah kritiknya tetap memiliki isi ketika berhadapan dengan kepentingan kelembagaan. Jabatan bukan bukti seseorang kehilangan independensi, tetapi jabatan juga bukan surat keterangan bebas konflik kepentingan.
Intelektual organik yang dipopulerkan Gramsci pun akhirnya menjadi lucu sekaligus problematis. Antonio Gramsci menggunakan istilah itu untuk memahami hubungan intelektual dengan kelompok sosial, pembentukan kesadaran, dan perjuangan hegemoni. Istilah tersebut tidak sesederhana sebutan bagi intelektual yang dekat dengan pemerintah atau intelektual yang anti-pemerintah, karena intelektual organik dapat bekerja untuk berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok yang menantang tatanan dominan. Namun, istilah itu bisa kita pinjam menjadi sebuah lelucon: intelektual yang mendadak terasa organik ketika sudah menyatu dengan lingkungan kekuasaan.
Kemarin menguliti kebijakan, hari ini membantu memberikan pertimbangan. Kemarin membongkar argumen penguasa, hari ini memperoleh kesempatan untuk menyusun argumen di dekat penguasa. Apakah ini evolusi intelektual atau metamorfosis kelembagaan? Kita belum perlu memutuskan, karena waktu dan tindakan akan memberikan bahan penilaian yang lebih baik daripada prasangka. Namun, izinkan satu pertanyaan kita ajukan: jika seorang pengkritik masuk ke dalam pemerintahan dan tetap kritis, ia patut diapresiasi atas konsistensinya; jika ia menjadi lebih lunak, publik berhak bertanya apa yang membuatnya berubah.
Sebab, kritik yang selama ini ditujukan kepada penguasa semestinya tidak mendadak kehilangan daya hanya karena pengkritiknya mendapat akses ke ruang konsultasi. Kalau dahulu ia menuntut pemerintah berpikir jernih, sekarang publik boleh menuntut hal yang sama kepadanya. Bukan karena ia harus selalu menentang pemerintah, melainkan karena ia pernah menjadikan kritik sebagai bagian penting dari identitas intelektualnya. Dengan kata lain, konsistensi tidak berarti selalu berkata “tidak”, tetapi berarti tetap mampu berkata “tidak” ketika memang ada alasan untuk mengatakan tidak.
Jadi, ke mana akal sehat? Mudah-mudahan tidak ikut dilantik, sebab kalau akal sehat juga mendapat jabatan, kita perlu khawatir siapa yang akan mengawasinya. Dan, persoalannya bukan apakah seorang intelektual boleh masuk ke pemerintahan atau tidak, karena tentu saja boleh dan sah-sah saja. Yang menjadi penting adalah apakah ia masih sanggup menjaga jarak intelektual ketika jarak administrasi-birokrasi sudah semakin dekat. Seseorang bisa saja dekat dengan kekuasaan tanpa kehilangan kebiasaan untuk bertanya, dan justru di sana ujian sebenarnya dimulai.
Syahdan, kursi tidak otomatis membuat orang kehilangan pikiran. Tetapi kursi bisa membuat orang lupa bahwa pikirannya dahulu dihargai justru karena ia tidak terlalu sibuk mencari kursi. Dan itulah ujian yang sesungguhnya: bukan seberapa pedas seseorang ketika berada di luar kekuasaan, melainkan seberapa jujur ia ketika kekuasaan mulai mendengarkan suaranya. Karena menjadi pengkritik itu relatif mudah: cukup siapkan argumen, referensi, retorika, dan sedikit keberanian. Menjadi penasihat membutuhkan hal lain, tentu saja: kemampuan untuk tetap berkata “tidak” ketika semua orang di ruangan mengharapkan jawaban “iya”.
Kemampuan untuk tetap konsisten menggeleng untuk sesuatu yang memang harus ditolak adalah ukuran yang jauh lebih sulit daripada sekadar kepandaian berbicara. Kalau itu berhasil dilakukan, kita punya alasan untuk mengapresiasi. Kalau tidak, setidaknya kita memperoleh pelajaran politik yang berharga, ternyata akal sehat tidak selalu hilang ketika seseorang masuk istana. Kadang-kadang ia hanya sedang menunggu apakah tersedia kursi yang cukup nyaman untuknya.
Dan kalau kursinya empuk, meja kerjanya bagus, AC-nya dingin, serta kopinya datang sebelum diminta, kita semua tentu paham bahwa mempertahankan “radical break” dengan kekuasaan membutuhkan daya tahan moral yang sedikit lebih kuat daripada sekadar daya tahan duduk. Namun, jangan pula kita buru-buru menuduh, karena biarkan waktu bekerja dan tindakan berbicara. Jika kelak kritiknya tetap tajam, silakan kita akui dan angkat topi. Tetapi jika ketajamannya mendadak tumpul, jangan salahkan pisaunya: periksa saja, jangan-jangan pisau itu terlalu lama disimpan di laci yang sama dengan kepentingan.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah Rocky masih bisa mengkritik pemerintah. Ia jelas bisa, dan bahkan ia telah mengatakan bahwa posisi Wantimpres menuntut sikap kritis terhadap kebijakan. Pertanyaannya, ketika pemerintah sudah memberinya kursi untuk duduk sebagai orang dalam, apakah ia masih sanggup membuat kursi “kekuasaan” itu merasa tidak nyaman? Kalau iya, mungkin filsafat memang berhasil masuk istana. Kalau tidak, barangkali bukan filsafat yang berubah, melainkan pernik-pernik furnitur kekuasaannya saja yang bertambah.