Ada rasa sakit yang berkelanjutan. Sakit yang menusuk kita perlahan saat menyaksikan berbagai ketidakjelasan dan kerusakan yang terjadi di negara ini dari tahun ke tahun. Dan yang membuat hati kita semakin teriris adalah Negara ini hanya dijadikan arena permainan monopoli ekonomi dan kekuasaan segelintir kelompok saja. Dan sialnya entah karena sudah bosan atau entah bagaimana, kita seolah sudah menormalisasi itu.
Belum lama ini kita menyaksikan bagaimana sikap dan tingkah paripolah para pemegang kebijakan Negara kita saat terjadi bencana banjir besar yang terjadi di pulau Sumatera. Dan yang membuat kita heran dan bertanya-tanya adalah respon dan tindakan dari pemerintah seperti: petugas yang melempar bantuan makanan dari atas helikopter layaknya memberi makan binatang, seorang bupati yang lepas tanggung jawab dan malah pergi berangkat umrah, Juga atraksi akrobatik serta drama para menteri juga anggota parlemen yang terindikasi memiliki peran dan jejak dalam rusaknya hutan tersebut. Yang sangat tidak dimengerti adalah saat ketua badan penanggulangan bencana bahkan Presiden mengatakan keadaan di Sumatera baik-baik saja serta semakin membaik. Padahal kerusakan yang terjadi di sana melebihi luas pulau Jawa. Bisa kau bayangkan jika bencana itu terjadi di seluruh pulau Jawa? Dan entah kenapa sampai sekarang pemerintah masih enggan menetapkan bencana itu sebagai bencana Nasional. Apakah ini tidak keterlaluan? Tercatat sampai sekarang sudah hampir sekitar 1000 orang meninggal dan ratusan yang hilang belum lagi rumah serta akses transportasi juga fasilitas penyangga hidup yang lumpuh.
Bantuan-bantuan kemanusiaan dari masyarakat sipil cukup banyak berdatangan. Namun tak sedikit juga yang tertahan karena berbagai macam hal. Dan salah satu yang paling konyol, baru-baru ini adalah adanya aturan dari Pemda Aceh bahwa semua bantuan diwajibkan disalurkan terlebih dahulu melalui posko pemerintah. Kebijakan tersebut tentu sangat menghambat distribusi bantuan yang sangat urgensial bagi korban bencana. Tawaran bantuan internasional pun sampai sekarang pemerintah tolak. Entah kenapa saya tidak tau percis alasan politis dan strategisnya. Padahal keadaan dilapangan berdasarkan investigasi jurnalisme yang kredibel sangat memprihatinkan bau bangkai sudah mulai menyengat listrik masih mati total dll. Ada pandangan dari para pemerhati politik dan para intelektual bahwa pemerintah ingin menutupi sesuatu hal di sana. Terlepas dari alasan politis apapun itu, jika memang pemerintah merasa mampu menanggulangi dan tidak ingin melibatkan dukungan bantuan internasional, kenapa tindakan kebijakannya masih seperti ini?
Saya pun tidak habis pikir bagaimana dan kenapa banyak dari bantuan kemanusiaan itu penuh ditempeli wajah stiker para politisi. Seolah musibah ini dijadikan momentum arena pertunjukan para politisi untuk berinvestasi dan mendagangkan diri mereka untuk pemilu kedepanya. Kita bisa melihat berita beberapa pejabat yang terbang ke sana langsung mungkin memang peduli, tapi tidak sedikit juga yang terlihat seperti bersafari di sana seolah enggan kehilangan momentum padahal masih banyak persoalan yang harus ia selesaikan di daerahnya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah wajah Presiden pun ditempel di ribuan ton karung karung beras bantuan. Apakah bantuan beras itu murni dari uang Presiden pribadi, atau dari uang Negara? Jika itu uang negara, yang dimana itu pada dasarnya uang kita, sungguh keterlaluan dan tidak punya rasa malu. Bahkan saya berani mengatakannya biadab.
Di sisi lain saya sangat bersyukur dengan kehadiran para jurnalis independen dan para influencer besar yang terjun ke lokasi memberikan sumbangsih kemanusian kemudian mendokumentasikan keadaan sebenarnya yang sangat teramat memprihatinkan. Dan secara tidak langsung membantah narasi pemerintah yang mengatakan bahwa bencana di Sumatera semakin membaik.
Belum lama ini pun kita bisa menyaksikan pidato Presiden diharlah partai Golkar. Presiden kita masih sempat sempatnya mengatakan bahwa sawit adalah anugerah dari Tuhan untuk rakyat Indonesia. Sebentar, rakyat yang mana? Dan anugerah untuk siapa? Bukankah sudah banyak sekali ilmuan dan ahli lingkungan yang mengatakan bahwa kerusakan alam di Sumatera itu karena deforestasi, dan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang masif? Lantas kenapa Presiden sebagai pemimpin tertinggi Republik ini masih terlihat kurang serius dalam menanggulangi persoalan ini dan masih membela pemilik lahan masif perkebunan sawit?
Atau memang benar bahwa tuduhan pada jurnalis yang mengatakan Presiden dan keluarganya terlibat dalam bisnis besar kelapa sawit di area bencana? Saya tidak anti kebun kelapa sawit tapi coba kaji secara mendalam dampak keseluruhannya. Apakah sudah benar kalkulasi penyelenggaraanya? Jika dikatakan bahwa salah satu pemasukan kas negara terbesar adalah dari kelapa sawit, lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana pembangunan dan kondisi kesejahteraan masyarakat setempatnya? Sudahkah berbanding lurus?
Saya baru tahu bahwa di pulau Sumatera, kereta api tidak terintegrasi seperti di Jawa. Tidak ada jalur kereta dari Aceh sampai lampung. Pun infrastruktur penyokong roda ekonomi lainya di luar pulau Jawa masih sangat tertinggal jauh. Disisi Lain hal yang menurutku tidak urgensial seperti proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang menghabiskan anggaran lebih dari ratusan triliun. kenapa anggaran itu tidak dimanfaatkan dan difokuskan pada pemerataan roda gerak ekonomi dan kebudayaan di tempat-tempat yang dikeruk kekayaannya tersebut?
Atau pulau-pulau luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Papua dll hanya sapi perah pemerintah pusat belaka?
Gubernur Aceh belum lama ini mengatakan bahwa sekitar 4 desa hilang dari peta, dan tidak sedikit rakyat mati bukan karena bencana, tapi karena kelaparan dan lambatnya pengiriman bantuan karena alur birokrasi yang rumit belum lagi ada yang menyelundupkannya. Bahkan yang sangat biadab adalah bagaimana bantuan kemanusian yang akan masuk dihadang oleh beberapa oknum kelompok jika tidak memberikan uang masuk jalan. Maka sangat diwajarkan dan jangan heran jika kita melihat rakyat menjarah pasar dan mini market untuk kelangsungan hidupnya. Persoalan-persoalan akut di negara kita seperti korupsi, kesenjangan sosial ekonomi, birokrasi yang lamban, atau konflik identitas itu semua bukan penyebab utamanya. Itu adalah sebuah symptom dari kegagalan penyelenggara Negara.
…..
Masalah yang sebenarnya bangsa kita hadapi sejatinya jauh lebih kompleks dan mendalam. kerusakan ini sudah bekerja dalam tiga lapisan: baik itu struktural, epistemik, dan kultural. Dan tiga lapisan ini saling mendorong dan memperkuat, sehingga membuat perbaikan, tampak seperti langkah kecil yang tak pernah mengubah keadaan secara radikal dan fundamental. Saya teringat salah satu teori sosial revolusioner yang di mana bahwa setiap perubahan masyarakat digerakkan oleh kontradiksi pertentangan antara kepentingan kekuatan yang saling berebut ruang. Selama kontradiksi pokok tidak diselesaikan, maka kerusakan akan terus muncul dalam berbagai bentuk.
Kerusakan struktural di Indonesia tumbuh berbarengan dengan struktur ekonomi-politik yang tidak berorientasi pada kebijakan kerakyatan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Yang dimana hari ini condong menempatkan orientasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada segelintir elite tertentu. Ini adalah bentuk pola warisan kolonial. Ekstraksi sumber daya, penguasaan lahan luas, serta oligarki ekonomi yang masih bertahan hingga sekarang. Dan kontradiksi pokok yang kita hadapi lahir dari sini. Dimana rakyat membutuhkan kesejahteraan, sementara struktur kekuasaan sering kali melayani kepentingan pemilik modal belaka.
Inilah salah satu kontradiksi utama yang membentuk hampir semua masalah lain. Seperti Ketimpangan layanan publik, supremasi hukum, hingga kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, banyak semuanya adalah anak dari kontradiksi ini. Kerusakan struktural ini pada akhirnya merusak cara masyarakat memahami realitas. Inilah yang saya sebut sebagai kerusakan epistemik atau rusaknya nalar publik.
Ruang pengetahuan dan wacana di Indonesia semakin tidak menentu. Ada pemberhalaan wacana usang melalui aktor-aktor jaringan yang oleh Althusser sebut ISA dan RSA. Wacana publik kita di dominasi dan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan tertentu dan terlalu berpihak pada pemilik modal. Pun demikian dengan lembaga pendidikan yang kehilangan fungsi kritisnya. Nalar masyarakat di dangkalkan, dan akibatnya rakyat tidak bisa melihat kondisi dan peran dirinya secara jernih dalam fungsi nalar kebangsaan
Demikian juga dengan para intelektual plat merah yang jarang sekali memahami kontradiksi ini. Tanpa memahami kontraksi ini, kita sulit untuk memahami persoalan apa pun. Akibatnya kebanyakan dari kita hanya melihat permukaan, bukan akar persoalannya. Kerusakan struktural dan epistemik ini lambat laun akan bermuara pada kerusakan yang paling sulit diperbaiki yaitu kerusakan kultural.
…..
Begitu banyak kerusakan kultural yang tidak bisa satu persatu saya tuliskan disini, tapi salah satu yang paling substansial dalam konteks bernegara adalah rusaknya etos dan prinsip semangat gotong royong, yang Bung Karno sebut sebagai “ekasila” atau inti dari ajaran Pancasila, semakin terkikis oleh logika pasar yang mendorong kompetisi ekstrem. Politik indonesia sudah benar-benar berubah menjadi transaksi bagi-bagi kekuasaan bukan kemaslahatan. Identitas kebangsaan semakin melemah dan digantikan oleh konsumsi, citra, dan popularitas instan belaka.
Jika saya bisa berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang senang menyembah serta meludahi Tuhan di saat yang bersamaan, akankah kau marah? Berapa banyak fenomena penyakit kultural yang sudah kita saksikan akhir-akhir ini? Ormas agama rebutan tambang, kyai, gus dan habib yang hampir dinabikan, mark up anggaran yang di normalisasi, guru yang dipukul oleh muridnya, murid yang diperkosa gurunya dan lain sebagainya.
Sadarilah bahwa kerusakan kultural ini akan semakin menjadi jurang yang sangat dalam jika kontradiksi utama dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan arah dan kepercayaan. Dan akhirnya krisis budaya selalu menjadi gejala terakhir dari kerusakan yang akan datang lebih besar. Sejarah mengajarkan kita bahwa semua perubahan besar selalu dimulai dari transisi paradigma pemikiran serta kemampuan melihat masalah secara jernih. Jika kita ingin Indonesia keluar dari pusaran kerusakan struktural, kehancuran epistemik, serta erosi budaya, maka langkah pertama adalah mengakui bahwa ada kontradiksi besar yang harus diatasi.
Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah belaka tetapi tanggung jawab kita bersama untuk membayangkan kembali arah masa depan bangsa ini agar kita tidak selalu terjerembap dalam lubang yang sama. Tanpa itu kita hanya akan berjalan dalam lingkaran, sibuk memperbaiki gejala, namun abai terhadap akar persoalan. Dan akhirnya seperti biasa kembali pada siklus penyembahan yang memuakan yaitu populisme.