Bila kita membaca Editorial Media Indonesia bertajuk “Derita Rakyat Bukan Ladang Konten” menggambarkan aktivitas yang mengusik nurani publik.

Betapa tidak, aksi bejad pejabat dalam tajuk itu disebutkan, “Namun, ternyata ada pejabat dan elite politik yang mendatangi lokasi bencana dengan penampilan yang teatrikal disertai rombongan dokumentasi dan gestur dramatis. Wajar jika banyak yang menyebut mereka menjadikan situasi bencana sebagai panggung pencitraan.”

Dengan tegas, Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group melalui tulisannya “Panggung Simulakra” menyoroti bagaimana jagat maya diaduk-aduk oleh kontroversi pernyataan sejumlah pejabat serta aksi teatrikal mereka dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor Sumatra. Karena itu, di dunia maya ada yang bilang, ‘Empati telah dikubur oleh aksi basa-basi’.

Cibiran dan antipati netizen kerap kali berhamburan. Mereka sudah bosan dengan gaya pencitraan, laku hiperealitas, yang kering kerontang dari empati seperti itu.

Parahnya, ihwal drama bencana basa-basi dituliskan. “Yang paling celaka, warga terdampak bencana sering diperlakukan seperti latar belakang dalam foto dan video yang mereka sebarkan. Kedukaan ditampilkan ibarat latar panggung sandiwara. Tangisan mereka jadi bahan konten. Rumah yang hancur jadi backdrop dramatis untuk caption ‘kami hadir bersama rakyat’.” (Media Indonesia, 6 Desember 2025)

Solidaritas Warga vs Panggung Kekuasaan

Dalam laporan lain bertajuk “Banjir Sumatra, Dari Warga untuk Warga, Bukan Cari Panggung Pejabat!”, yang mencatat banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah merenggut 969 nyawa, 252 orang hilang, memaksa 894 ribu warga mengungsi (data BNPB, 10 Desember 2025).

Di tengah tragedi ini, solidaritas warga muncul tanpa komando. Dapur umum berdiri cepat, evakuasi dengan perahu kecil, dan donasi mengalir tulus. Tagline “Dari Warga untuk Warga” lahir dari aksi nyata masyarakat yang bekerja tanpa kamera.

Contoh nyata, kreator konten Ferry Irwandi menggalang Rp10,3 miliar dalam 24 jam via Kitabisa, jauh melebihi target Rp1 miliar untuk bantuan langsung ke korban. (www.mediaindonesia.com)

Dari Panggung Bencana Jadi Simulasi Kepedulian

Rupanya, nada serupa muncul dalam tajuk Pikiran Rakyat berjudul “Panggung Bencana”. Banjir dan longsor yang menelan ratusan nyawa di Sumatera bukan sekadar musibah alam. Ia adalah panggung politik dadakan ­bagi pejabat yang haus sorotan.

Saat warga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bergulat dengan lumpur dan air bah, sejumlah gubernur, menteri, dan calon presiden berbondong-bondong datang membawa bantuan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba di Bandara Minangkabau pada 4 Desember 2025 via Susi Air, memposting koordinasi logistik di Instagram. Wakil Presiden Gibran Raka­buming Raka, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo­no (AHY), dan lainnya ikut berpartisipasi.

Namun, di balik gesture kemanusiaan itu, sindiran tajam mengalir: apakah ini solidaritas tulus atau pencitraan murahan menjelang Pemilu 2029? Ustaz Hilmi Firdausi dan analis politik Arifki Chaniago tak segan menuding, dan kita dipaksa bertanya: saat rak­yat tenggelam, mengapa pejabat malah berenang di lautan like dan share?

Walhasil, kunjungan pejabat, seperti Gibran, AHY, dan KDM sebagai “cari panggung” yang sarat politik.

Media no 1 Jabar ini mengusulkan pemerintah mesti terapkan kode etik kunjungan darurat, hanya bantuan tanpa kamera. OJK dan Kominfo blokir konten gimmick, fokus verifikasi dana. Masyarakat perlu boikot narasi palsu, tuntut transparansi melalui petisi.

Kini giliran kita tolak panggung di atas puing. Bencana bukan ajang politik tapi panggilan kemanusiaan. Jika pejabat terus cari sorotan, rakyat akan cari pemimpin yang tak lari dari tanggung jawab. (Pikiran Rakyat, 10 Desember 2025).

Bencana Ladang Propaganda Ideologis

Hasil temuan tim riset Ruangobrol dalam laporan “Ketika Bencana Menjadi Panggung Propaganda: Analisis Narasi Kelompok Radikal di Bencana Sumatra” menunjukkan dimensi lain yang tak kalah berbahaya.

Parahnya, banjir di Sumatra tidak hanya meninggalkan kehancuran fisik, tetapi menjadi ruang kosong di dunia digital. Di dunia maya ini, beragam narasi bersaing mendefinisikan makna bencana, mulai dari klaim azab Tuhan, kegagalan negara, hingga runtuhnya demokrasi.

Kelompok pendukung Al-Qaeda, ISIS, dan Hizbut Tahrir memanfaatkan tragedi ini sebagai alat propaganda ideologis. Mereka menawarkan penjelasan sederhana, menyalahkan sistem, dan mengeksploitasi emosi publik yang kecewa terhadap respons negara.

Narasi-narasi ini sangat efektif dalam kondisi krisis karena mereka memberikan penjelasan yang mudah dicerna dan menyalahkan pihak eksternal (sistem) yang dianggap korup dan tidak adil. Mereka memanfaatkan emosi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah yang mungkin lambat (tidak efektif).

Dengan demikian, bencana alam menjadi alat yang ampuh untuk propaganda, merekrut pengikut, dan memperkuat legitimasi ideologi radikal mereka.

Berhadapan dengan konten-konten semacam ini, kita perlu lebih dari sekadar mengabaikan (membantah). Kita harus membangun ekosistem literasi digital yang kritis, ruang dialog yang aman, serta respons kebencanaan yang transparan dan manusiawi. Bencana mestinya menjadi momentum solidaritas, bukan ajang eksploitasi ideologi.

Mengingat tantangan kita bukan hanya memitigasi banjir yang merusak rumah dan lingkungan, tetapi berusaha dan mengantisipasi arus narasi ekstrem yang perlahan merusak kepercayaan, akal sehat, dan kohesi sosial. Sebab ketika masyarakat berada dalam situasi paling rentan, narasi baik yang merawat (melukai) dapat menjadi air yang menghidupkan (gelombang) yang menenggelamkan. (www.ruangobrol.id)

Simulakra, Kepalsuan, dan Panggung Kekuasaan

Dalam buku Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, seperti yang dikatakan oleh Jean Baudrillard di dalam Simulacra and Simulation (1993), tak lebih dari iring-iringan simulacra, tiruan (model-model realitas) yang tidak berkaitan sama sekali dengan realitas yang sesungguhnya.

Simulacra adalah dunia di mana kebenaran (truth) diambil alih oleh konstruksi-konstruksi kebenaran yang bersifat fiktif, retoris, dan palsu (pseudo-truth). Di dalamnya perbedaan antara benar dan salah, antara kenyataan dan ilusi dibuat menjadi samar-samar. Kebenaran tidak dapat dibedakan lagi dari topeng kebenaran.

Simulacra merupakan dunia yang dibentuk oleh permainan citra (game of image), retorika, serta trik pengelabuan informasi (disinformation). Gelar dialog antara tokoh-tokoh politik di televisi, misalnya, dapat dilihat sebagai game of image. Model dialog yang telah diatur skenarionya, yang tujuan utamanya lebih pada image building suatu lembaga yang tampaknya telah hancur ketimbang pada substansi dialog itu sendiri.

Simulacra sebagai dunia yang di dalamnya berlangsung permainan hukum (justice game). Wacana permainan peradilan yang menggunakan bahasa-bahasa distorsi. Bagian dari permainan hukum itu adalah permainan bahasa hukum (language game), permainan kata-kata, simbol, citra, makna. Untuk mengatakan sesuatu itu benar-salah, baik-buruk, moral-amoral, semuanya dilakukan lewat permainan kata-kata akan diselidiki, akan diusut tuntas, yang dianggap dapat mengambangkan persoalan-persoalan keadilan yang sesungguhnya.

Simulacra bagaikan dunia yang di dalamnya ditampilkan sifat kepura-puraan (perversity). Dunia yang penuh dengan topeng, kedok, dan make-up. Ada terdakwa pura-pura (pseudo accused), pengadilan pura-pura (pseudo court), dan keadilan pura-pura (pseudo justice).

Iring-iringan kepalsuan, kesemuan, dan kepura-puraan itu telah menghiasi wajah hukum kita selama berpuluh tahun hingga kini. Di dalamnya berjuta game of simulacra telah dipertunjukkan, berjuta panggung virtualitas telah digelar, berjuta citra perversitas telah dirangkai. Tujuan dari ini semua bukan untuk mengungkap kebenaran, tetapi untuk mengambangkan kebenaran itu sendiri sambil membangun citra lembaga hukum yang telah hancur.

Berjuta panggung simulacra itu ternyata tidak mampu membangun kembali citra peradilan yang telah hancur lebur. Aparat hukum tampaknya telah kehilangan sikap conscience dan professional honour. Sikap yang dengan penuh dedikasi dan keberanian mencari kebenaran. Karena kebenaran adalah di atas segalanya untuk menciptakan keadilan yang hakiki.

Sebaliknya, kebenaran itu kini tengah dikorbankan ketika lembaga hukum telah terkontaminasi oleh virus-virus simulacra. Sebagaimana dikemukakan oleh George Bataille di dalam Litera- ture and Evil (1993) lembaga hukum kini mempertontonkan apa yang selama ini seharusnya ia kikis habis, yaitu kepalsuan (virtuality).

Dalam kondisi yang demikian, pencarian kebenaran dan keadilan di negeri ini menjadi layaknya pencarian di dalam hutan rimba, lorong gelap, ruang turbulensi, jurang chaos. Wajah hukum yang telah disarati oleh berjuta parasit, virus, dan topeng-topeng tidak dapat dikembalikan ke keaslian, otonomi, dan supremasinya hanya dengan bentuk kepura-puraan yang baru, yaitu reformasi semu (virtual reformation) menambal borok-borok hukum dengan berbagai mutasi palsu, perubahan semu, reorganisasi virtual. Bila demikian adanya, maka kita tidak akan pernah berhenti mengusut fatamorgana dan mengadili bayang- bayang. (Yasraf Amir Piliang, 2003: 285-286)

Panik, Doa, dan Ketenangan

Dalam kondisi krisis, kehancuran sering kali bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan sikap panik dan ketakutan. Dalam ketenangan, manusia justru lebih sigap dan mampu bertindak tepat, cermat dan bijak.

Kisah Nasrudin Hoja menggambarkan kekuatan maha dahsyat ini. Pasalnya, dalam keadaan tenang, seseorang menjadi lebih siaga, memahami situasi, dan mampu bertindak lebih cepat. Sebaliknya, justru yang sering membawa “kehancuran” dan “ketidakselamatan” bukanlah bencana itu sendiri, melainkan rasa panik dan ketakutan yang menyertainya. Dengan doa yang disertai tindakan nyata, kepanikan dapat diatasi dan kebaikan pun dapat diperoleh.

Tentunya ini tergambar dalam dua kisah Nasrudin. Suatu ketika, wabah penyakit bertemu dengan Nasrudin. Saat ditanya hendak ke mana, wabah itu menjawab akan pergi ke Kota A untuk membunuh sepuluh orang.

Selang beberapa hari, Nasrudin kembali bertemu dengan wabah itu dan menegurnya, karena jumlah korban mencapai seratus orang. Wabah itu menjelaskan hanya membunuh sepuluh orang dan sembilan puluh lainnya meninggal karena panik dan ketakutan. Nasrudin hanya bisa mengangguk memahami.

Kisah ini menegaskan ketakutan dan kepanikan adalah bahaya terbesar dalam menghadapi bencana dan kesulitan. Ingat dalam setiap keadaan, kita perlu menenangkan diri dan berdoa, agar kepanikan tidak menguasai dan segala sesuatu dapat dijalani dengan lebih baik. Doa, ikhtiar merupakan cara menjaga ketenangan hati sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dalam kisah lain diceritakan kecerdikan Nasrudin Hoja saat menolong seorang pejabat yang hampir tenggelam. Ketika berada di taman rekreasi, seorang pejabat terpeleset dan jatuh ke kolam. Banyak orang berusaha menolongnya dengan meminta agar “memberikan” tangannya, tapi pejabat itu tidak merespons karena panik.

Melihat keadaan itu, Nasrudin menyadari kata-kata yang digunakan justru menghambat pertolongan. Lalu mendekati kolam dan berkata, “Terimalah tanganku.” Seketika pejabat itu mengulurkan tangannya dan berhasil diselamatkan. Cerita ini menunjukkan bahwa ketenangan, kejelian, dan pemilihan cara yang tepat dapat menyelamatkan seseorang dalam situasi genting. (www.intisari.grid.id dan www.islami.co).

Kunci dalam Menjalani Kehidupan

Doa dan ketenangan hati adalah kunci. Memohon pertolongan, memanjatkan segala keinginan, sujud bersimpuh bukan sekadar ritual, melainkan ruang perjumpaan manusia dengan Tuhan, tempat kejernihan batin lahir sebelum tindakan dan keputusan diambil.

Jika pejabat yang hampir tenggelam itu bersedia menerima uluran tangan, niscaya telah selamat sejak awal, tanpa harus diminta untuk memberikan tangan. Di sanalah letak ironi kekuasaan dalam bentuk satire halus tentang perseteruan ego, kuasa, dan kerendahan hati.

Bencana pada hakikatnya tidak hanya menguji kesiapan infrastruktur, melainkan menjadi ruang memupuk kejujuran empati, ketulusan solidaritas, dan kedewasaan nurani.

Kini saatnya menolak panggung di atas puing-puing penderitaan, pencitraan, propaganda. Kita perlu merawat ketenangan melalui doa dan mengembalikan hati nurani dan kemanusiaan sebagai pusat setiap tindakan, perilaku, dan tutur kata. Hatta, dalam keadaan paling rapuh sekalipun, manusia tetap memiliki pilihan untuk merawat kehidupan, atau justru mengeksploitasinya.