Ketiga tentang Ide Barat dan Dikotomi Palsu
Saya sepakat dengan Kyai Tatang bahwa egalitarianisme dalam makna kontemporer adalah produk sejarah Eropa. Tapi saya sedang mengajukan pertanyaan: mungkinkah dalam sejarah Islam awal ada upaya-upaya untuk membongkar feodalisme politik? Apa salahnya menempatkan Khawarij sebagai bagian dari diskursus ini?
Ia juga menuduh bahwa saya telah membelah sejarah Islam ke dalam dua kutub: antara feodalisme Quraisy dan egalitarianisme Khawarij. Menurutnya, itu adalah dikotomi palsu, sebab realitas sejarah menunjukkan bahwa para Khulafa’ al-Rasyidun menjalankan kekuasaan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan semangat ijtihad dan pertimbangan rasional. Saya sepakat dengan hal itu. Namun saya merasa perlu meluruskan bahwa saya tidak pernah menyederhanakan sejarah Islam menjadi sekadar dua kubu ekstrem. Apa yang saya angkat bukanlah dikotomi biner.
Saya tidak sedang bicara tentang Syiah, yang selama berabad-abad memang menjadikan logika semacam itu sebagai landasan kritik terhadap legitimasi kekuasaan para sahabat. Saya tidak menyatakan bahwa semua pemimpin Quraisy adalah simbol feodalisme, apalagi menyamakan sahabat Nabi dengan sistem aristokrat. Yang saya sorot dalam tulisan saya adalah keberanian Khawarij dalam menolak formalisasi politik berbasis kesukuan yang saat itu mulai menguat—bukan karena mereka anti Quraisy secara mutlak, tapi karena mereka menolak sistem kekuasaan yang lahir dari kompromi elit militer dan kekuatan politik, bukan dari kesepakatan umat atas dasar keadilan dan kesalehan.
Buktinya, dalam sejarah klasik disebutkan bahwa Khawarij masih menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman bahkan Ali sebelum masa fitnah sebagai pemimpin sah, dan tidak serta-merta memvonis kafir semua khalifah Quraisy. Yang mereka tentang adalah model suksesi yang dianggap tidak transparan, elitis, dan sarat muatan politik. Maka jika ada yang membaca tulisan saya sebagai upaya membenturkan sahabat dengan Khawarij, itu adalah kesalahan yang tentu saya maafkan.
Keempat tentang Pluralitas Tafsir
Pernyataan Kyai Tatang bahwa Khawarij menolak pluralitas tafsir sebenarnya perlu ditinjau ulang. Memang benar, mereka dikenal keras, bahkan ekstrem, dalam mempertahankan tafsirnya. Mereka cenderung menganggap bahwa hanya satu penafsiranlah yang sah, yakni tafsir versi mereka. Mereka berijtihad, menimbang hukum, menyusun argumen, jadilah tafsir. Kemudian, tafsir yang sudah mereka hasilkan itu dianggap sebagai satu-satunya yang benar, dan tafsir orang lain diposisikan sebagai kesesatan. Di sinilah kita faham bahwa mereka otoriter dalam tafsir. Dengan kata lain, mereka tidak mau hasil ijtihad atau tafsir mereka dikritik atau ditandingi. Kalau ini dianggap sebagai menolak pluralitas tafsir, maka harus jujur kita akui, cara berpikir seperti itu merupakan karakter setiap sekte, bisa ditemukan dalam banyak tradisi sekte lainnya, bukan Khawarij saja. Namanya juga sekte. Namanya sekte ya pasti masing-masing punya klaim kebenaran. Kalau ngga gitu ngga bakal ada sekte, kumaha sih?
Saya tambahkan, dalam banyak catatan, Khawarij (terutama generasi awalnya) bukanlah sekadar basis massa fanatik bersenjata, tapi juga melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, bahkan mengembangkan madrasah ilmu tersendiri. Kita bisa membaca bagaimana Khawarij terbagi ke dalam banyak sekte kecil yang saling berbeda pendapat dalam berbagai hal. Bukankah ini menandakan dinamika intelektual dan ruang debat yang hidup, meski keras? Jadi, jika kita ingin menyebut bahwa mereka menolak pluralitas tafsir, maka kita harus berhati-hati: yang mereka tolak adalah pluralitas yang tidak sejalan dengan prinsip keimanan versi mereka—sebuah kecenderungan yang dapat ditemukan dalam tradisi sekte lainnya.