Zen Rachmat Sugito (Zen RS) dalam esainya yang berjudul “Akuilah Kalau Sepakbola Indonesia Memang Kelas Gurem!” yang terbit di PanditFootball (15 Juni 2015) menulis:

“Kita adalah gurem. Kita adalah kurcaci. Sangat tidak pantas merasa jagoan sepakbola pada saat kita sesungguhnya hanyalah ‘jagoan dalam menonton sepakbola’. Liga yang riuh rendah, atmosfir stadion yang semarak, hak siar yang (konon) mewah dan liga yang ditayangkan oleh TV kabel adalah unsur tambahan dari ‘jagoan dalam menonton sepakbola’, bukan indikasi ‘jagoan main bola’. Ada perbedaan yang tajam antara ‘negeri gila main bola’ dengan ‘negeri gila nonton bola’.”

Indonesia bukanlah negara yang dikenal dengan prestasi sepak bolanya. Namun justru dalam kegagalan itu, sepak bola menjadi medium simbolik untuk membayangkan kemenangan yang tak kunjung datang. Ia menjelma sebagai wahana ekspresi nasionalisme populis—suatu kanal pelarian kolektif di tengah stagnasi kebanggaan yang seharusnya dibentuk oleh keberhasilan sistemik negara.

Konsep ini selaras dengan gagasan Benedict Anderson (1983) yang menyatakan bahwa bangsa adalah imagined community—komunitas yang dibayangkan, bukan karena kesamaan biologis, tetapi karena konstruksi sosial, kultural, dan politis yang menciptakan rasa keterikatan di antara individu yang tak pernah saling bertemu. Pada konteks Indonesia kontemporer, sepak bola menjadi medium pengimajinasian tersebut.

Dalam logika negara modern, tim nasional menjadi instrumen produksi emosi kolektif yang menghidupkan—apa yang Michael Billig (1995) sebut sebagai banal nationalism—nasionalisme yang banal, sehari-hari, terus-menerus direproduksi melalui simbol, warna bendera, slogan komentator, hingga glorifikasi kemenangan sebagai harga diri bangsa. Dalam kerangka ini, tim nasional bukan sekadar representasi olahraga, tetapi bagian dari mesin ideologis negara.

Namun, dalam lanskap sepak bola Indonesia, nasionalisme ini lebih sering menjelma sebagai kosmetika. Ia hadir bukan sebagai refleksi dari proses pembangunan yang panjang dan berkesinambungan, melainkan sebagai respons terhadap tekanan ekspektasi publik yang tak kunjung dijawab oleh kebijakan riil.

Dalam bahasa Ernest Gellner, nasionalisme adalah produk dari sistem modern yang terorganisir—bukan muncul dari kekosongan institusional. Tapi di Indonesia, kita justru menyaksikan nasionalisme sepak bola yang dibentuk oleh fragmen-fragmen simbolik, bukan oleh fondasi struktural. Jalan pintas menjadi norma, dan naturalisasi menjadi strategi utama.

Sepak bola menjadi wahana penanda nasionalisme—bukan melalui kerja struktural, tapi melalui representasi-performatif yang nyaris teatrikal. Timnas Indonesia hari ini lebih menyerupai simulacra dalam pengertian Baudrillard: penanda yang telah kehilangan referensinya. Ia tampil sebagai “tim nasional”, namun tanpa “nasionalitas” dalam pengertian produksi sosial. Ia adalah nasionalisme yang dideklarasikan dari luar—bukan tumbuh dari dalam.

Dalam dinamika seperti itu, federasi sepak bola nasional (PSSI) tak ubahnya perpanjangan tangan dari kekuasaan politik. Kemenangan tim nasional pun diklaim sebagai pencapaian negara. Dalam retorika populisme olahraga, masyarakat diajak percaya bahwa timnas adalah simbol kebangkitan bangsa.

Naturalisasi sebagai Jalan Pintas: Simbolisme Kosmetik dan Krisis Sistemik

Nama-nama seperti Jay Idzes, Thom Haye, Ole Romeny, hingga Emil Audero Mulyadi adalah produk dari sistem pembinaan di Eropa—sistem yang ditopang oleh prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan kontinuitas. Mereka bukan hasil dari program nasional PSSI, bukan pula lulusan akademi sepak bola lokal. Maka wajar jika muncul pertanyaan: nasionalisme macam apa yang kita rayakan ketika kemenangan hadir melalui tangan-tangan yang tak dibentuk oleh sistem nasional?

Namun perlu kita garis bawahi satu hal yang sering luput dari wacana publik: para pemain diaspora yang hari ini bukanlah mereka yang secara sukarela datang menawarkan diri untuk membela Timnas. Mereka bukanlah para migran atau eksil yang merindukan tanah air dan mengemis naturalisasi demi membela “negara leluhurnya.” Justru sebaliknya, merekalah yang dibujuk. Dibujuk oleh federasi, oleh Ketua Umum PSSI, oleh negara yang konon besar ini. Mereka yang kini mengenakan jersey Timnas bukanlah produk dari nasionalisme bawah; mereka hasil lobi atas—dari atas panggung kekuasaan yang memerlukan simbol prestasi.

Selain itu, penting untuk diletakkan secara filosofis: kritik terhadap proyek naturalisasi bukanlah gestur xenofobia, apalagi penolakan atas hak-hak sipil individu diaspora yang memiliki darah Indonesia. Dalam kerangka Negara modern, setiap individu memiliki hak untuk menegaskan dirinya sebagai bagian dari komunitas politik tertentu.

Di indonesia, seperti disinggung di atas, di balik naturalisasi–ada proses rekrutmen aktif: surat dari federasi, kunjungan pribadi ke Eropa, pendekatan emosional melalui “darah” dan “keturunan”, hingga seremonial pertemuan. Proyek ini tidak lahir dari keterpanggilan personal para pemain diaspora, melainkan dari kebutuhan sistemik elite untuk mendandani kegagalan struktural dengan wajah-wajah baru. Maka ironi itu pun menguat: nasionalisme yang diklaim berasal dari ikatan darah, ternyata dibentuk oleh logika akuisisi.

Jadi tampak kesan, Erick Thohir bukan sebagai Presiden Federasi–melainkan sebagai Presiden Klub–yang sibuk scouting dan transfer pemain. Para pemain tidak “menjadi Indonesia” an sich, tapi di-“Indonesiakan”.

Indonesia—yang katanya negara besar—justru bertingkah seperti negara kecil yang tak percaya diri. Kita tak menawarkan sistem, hanya menawarkan status kewarganegaraan. Kita tidak mengajak karena memiliki visi sepak bola yang mapan, tetapi karena putus asa mencari hasil instan. Ini bukan strategi jangka panjang; ini panik kolektif yang dikemas menjadi kebanggaan nasional.

Tentu, naturalisasi dalam sepak bola global bukan hal asing. Prancis atau Maroko pun melakukannya. Tapi perbedaannya terletak pada fondasi: mereka menjadikan naturalisasi sebagai pelengkap atas sistem pembinaan yang matang. Di Indonesia, naturalisasi menjadi substitusi. Ia bukan strategi penguatan, melainkan kompensasi atas abainya negara terhadap ekosistem sepak bola.

Dengan begitu, tim nasional bukan lagi produk pembangunan, tetapi sekadar pertunjukan simbolik. Inilah apa yang disebut Richard Schechner sebagai nation performance—negara memerankan diri sebagai entitas modern dan maju lewat simbolisasi publik. Timnas menjadi panggung teatrikal: lagu kebangsaan, koreografi suporter, kostum patriotik, semuanya tampil memukau.

Namun dalam atmosfer populisme olahraga yang dibangun oleh media dan negara, kritik seperti itu sering kali didelegitimasi sebagai pengganggu semangat nasional.

Alih-alih menjadi produk dari pembinaan jangka panjang, timnas Indonesia hari ini dibentuk melalui logika komodifikasi identitas. Negara, melalui federasi sepak bola (PSSI), memperlakukan kewarganegaraan sebagai alat tukar strategis dalam pasar global pemain diaspora. Dalam kerangka neoliberal nationalism, seperti ditulis oleh Gargi Bhattacharyya, nasionalisme tidak lagi tumbuh dari akar sosial, melainkan diproduksi ulang untuk tujuan konsumsi dan mediasi visual. Kemenangan timnas menjadi kapital simbolik bagi negara yang kering prestasi.

Di antara riuh puja-puji terhadap pemain diaspora, Tommy Welly—atau Bung Towel. Ia kerap dicap “anti-naturalisasi”—apalagi ketika era Shin Tae Yong—meski kenyataannya ia tidak menolak praktik tersebut secara mutlak. Sebaliknya, ia mempertanyakan logika kebijakan yang menjadikan naturalisasi sebagai substitusi alih-alih akselerasi. Baginya, naturalisasi seharusnya hadir sebagai pelengkap sistem pembinaan yang matang, bukan solusi instan atas ketidakmampuan negara membangun fondasi sepak bola nasional.

Kritiknya diarahkan kepada federasi yang lebih rajin mengurus dokumen kewarganegaraan ketimbang membenahi liga, pembinaan wasit, atau menciptakan kompetisi berjenjang. Meski ditanggapi sumbang di kalangan fans yang tengah terbawa euforia, suara Bung Towel adalah pengingat bahwa timnas bukan sekadar susunan pemain, melainkan cermin dari sistem yang melahirkannya—atau ketiadaan sistem itu sendiri.

Ia menyoroti paradoks nasionalisme sepak bola Indonesia: merayakan kemenangan dari kaki para pemain diaspora yang dibentuk oleh sistem luar, sembari mengabaikan kegagalan membentuk sistem sendiri. Kita membayangkan kebangkitan, tetapi lupa membangun tangga menuju sana. Maka kemenangan terasa seperti pinjaman: sementara, tak stabil, dan tidak mendidik. Kritik Bung Towel, justru mengajak publik untuk menuntut lebih: bukan hanya dari pemain, tetapi dari negara yang terlalu lama memerankan dirinya sebagai bangsa sepak bola, tanpa benar-benar menjadi satu.

Lebih jauh, kritik terhadap simbolisme ini juga diarahkan kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN. Meski kerap dipuji karena keberhasilan membawa Timnas menembus level Asia–tidak sekedar Asia Tenggara–bahkan masih ada harapan lolos ke Piala Dunia 2026, banyak pengamat menilai bahwa fokus Erick terlalu berat di Timnas dan minim keberpihakan terhadap pembenahan liga. Alih-alih memperkuat infrastruktur sepak bola nasional, Erick justru dituding menjadikan timnas sebagai panggung personal dan kendaraan politik.

Selebrasi kemenangan Timnas nyaris selalu bersanding dengan kampanye visual yang menampilkan dirinya sebagai aktor utama. Maka muncul kritik: sepak bola telah berubah dari ruang kolektif menjadi panggung pencitraan. Keberhasilan timnas menjadi semacam legitimasi populis yang digunakan elite politik untuk mendongkrak kredibilitas personal, bukan sebagai cermin keberhasilan institusional.

Masyarakat pun dirayu oleh simbol-simbol prestasi. Kemenangan diaspora dijual sebagai bukti kebangkitan nasional, padahal di baliknya tidak ada transformasi struktural. Hal ini mengingatkan pada konsep Noam Chomsky manufacturing consent—yang oleh Jalaludin Rahkmat, diselewengkan menjadi manufacturing content—kesadaran publik digiring untuk menyetujui narasi hegemonik yang dibentuk oleh media dan elite, meskipun narasi itu berdiri di atas fragmen kebohongan.

Ilusi simbolik ini menjadi semakin tragis ketika kita menengok realitas di lapangan. Sepak bola Indonesia tak hanya dipenuhi proyek estetika nasionalisme, tetapi juga menyimpan kekerasan struktural yang berulang. Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022—yang menewaskan 130 lebih korban—adalah luka kolektif yang disapu di bawah karpet. Alih-alih menjadi momentum perbaikan sistem, Negara gagal menjalankan mandat perlindungan bagi warganya yang meninggal karena mencintai timnya.

Namun lebih parah dari kekerasan itu sendiri adalah upaya normalisasi. Negara tidak hanya gagal mencegah tragedi, ia juga aktif dalam mengaburkan maknanya. Tidak ada pertanggungjawaban institusional. Tidak ada evaluasi sistematis terhadap keamanan stadion. Tidak ada jaminan ke depan. Yang ada hanya narasi teknis, penyulapan opini publik, dan penguburan kebenaran.

Tragedi Kanjuruhan menjadi contoh nyata dari kekosongan institusional itu. Menggunakan lensa Giorgio Agamben, stadion pada malam itu menjadi state of exception, di mana hukum ditangguhkan demi kekuasaan telanjang (bare power). Tubuh-tubuh suporter tak lagi dipandang sebagai warga negara, tetapi sebagai gangguan dalam logika kontrol. Alih-alih memicu reformasi, negara menormalisasi tragedi sebagai insiden teknis.

Sementara itu, di atas reruntuhan tragedi dan krisis institusional, para pejabat publik justru menari dalam seremoni sepak bola. Flyer ucapan selamat yang memajang wajah politisi lebih besar dari para pemain, nobar yang dijadikan panggung kampanye, dan selebrasi yang dipenuhi seremoni pejabat—semuanya menjadi potret perebutan panggung simbolik oleh elite. Sepak bola yang semestinya menjadi milik rakyat justru dimanfaatkan sebagai kapital politik. Bahkan di balik wajah-wajah selebrasi, ada banyak pula kisah getir yang dialami para aktor utama lapangan: para pemain.

Tak cukup sampai di sana, integritas sepak bola Indonesia juga tercoreng oleh skandal pengaturan skor. Pengaturan skor bukan sekadar kecurangan. Ia adalah perusakan nilai sportivitas dan kehancuran moral publik. Ketika anak-anak muda menyaksikan kekalahan dan kemenangan bisa dibeli, maka yang rusak bukan hanya kompetisi, tapi juga karakter bangsa. Yang lebih menyedihkan: mereka yang tahu memilih bungkam karena takut atau terintimidasi.

Dengan segala ironi itu, masihkah kita bisa berharap pada nasionalisme dari sepak bola Indonesia—yang tak berpihak pada pelaku utamanya, tak melindungi integritas kompetisinya, dan tak punya kemauan untuk berubah dari dalam?

Maka jika hari ini Timnas Indonesia lolos ke ronde ke-empat Kualifikasi Piala Dunia, kita patut bertanya ulang: apakah pencapaian ini hasil kerja sistem? Atau semata-mata keberuntungan dari diaspora? Bila suatu hari kita lolos ke Piala Dunia melalui kaki anak-anak naturalisasi, apakah itu benar-benar representasi bangsa?

Pertanyaan itu penting, sebab nasionalisme sejati tidak dibentuk dari kemenangan sesaat, tetapi dari kontrak sosial jangka panjang: pembinaan berjenjang, pelatih berlisensi, stadion layak, dan liga profesional. Tanpa itu semua, nasionalisme hanyalah proyek simbolik yang mengilusi publik lewat layar kaca.

Sepak bola bukan sekadar hiburan. Ia adalah refleksi relasi kuasa, kelas, dan negara. Ketika federasi bobrok, wasit bias, klub oligarkis, dan tragedi dibiarkan jadi statistik, maka sepak bola tak lagi netral. Ia menjadi cermin dari negara yang gagal menjalankan transformasi. Negara yang lebih nyaman dengan jalan pintas, ketimbang membangun fondasi.

Apakah ini benar Timnas Indonesia, atau sekadar representasi simbolik dari negara yang terlalu lama tak percaya pada kemampuannya sendiri?

Naturalisasi massal bukan sekadar strategi teknis, melainkan juga refleksi dari krisis legitimasi negara dalam memproduksi warga negara yang “layak” secara kompetitif. Di sinilah kita melihat reproduksi dari postcolonial inferiority complex—keyakinan bahwa warga sendiri tidak cukup baik sehingga identitas harus “diimpor” dari luar. Dalam logika ini, tubuh para pemain diaspora berfungsi sebagai body politics: tubuh yang dijadikan medan proyek nasionalisme palsu.

Sepak bola, dalam kerangka ini, menjadi semacam mirror stage dari bangsa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kemenangan menjadi euforia sesaat yang menyamarkan kenyataan pahit: bahwa kita belum memiliki sistem, belum percaya pada institusi, dan belum siap untuk percaya pada warga kita sendiri. Nasionalisme yang kita rayakan hari ini bukanlah nasionalisme emansipatoris. Ia adalah kosmetika. Ia adalah pertunjukan.

Sepak bola tak pernah netral. Ia adalah cermin dari kelas, negara, dan kekuasaan. Maka siapa yang bermain, siapa yang menonton, dan siapa yang diabaikan—adalah pertanyaan politik yang tak boleh berhenti diajukan.

Mereka yang hidup dari sepak bola—pemain muda, pelatih lokal, suporter yang setia, staf klub yang dibayar minim, hingga anak-anak yang berlatih di lapangan tanah—adalah wajah sejati nasionalisme. Mereka bukan simbol. Mereka adalah sistem yang nyata.

Dan sistem itu tak akan berubah jika hanya kita rayakan. Ia hanya akan berubah jika kita rebut.

Kembali kepada pilihan: berbenah atau punah?