Satu minggu yang lalu, aku berbincang-bincang dengan seorang laki-laki. Aku akan memberi nama samaran Raymon (bukan nama yang sebenarnya). Aku sudah berbicara dengan Raymon selama seminggu. Kita berbicara ngalor-ngidul tentang apapun mulai dari pendidikan, hingga pasangan. Sampai suatu ketika dia bilang kepadaku bahwa “Kodrat seorang perempuan ketika menikah adalah mengurus rumah, dan melayani suami, sedangkan laki-laki bekerja mencari uang.” Ketika Raymon berkata seperti itu kepadaku, aku teringat tentang sejarah organisasi perempuan bernama Gerwani. Kira-kira bagaimana organisasi Gerwani itu? Aku akan menuliskannya hingga akhir.
Gerakan Wanita Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Gerwani, merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar yang pernah tumbuh dalam sejarah Indonesia. Sebelum dilarang pada tahun 1966, organisasi ini memiliki jutaan anggota dan keterlibatan yang sangat luas dalam isu-isu sosial. Namun ingatan kolektif masyarakat terhadap Gerwani sering kali terdistorsi oleh narasi tunggal yang dibangun pada masa Orde Baru. Kehadiran peneliti seperti Saskia Wieringa dan Astrid Reza pada diskusi yang diadakan oleh Logosid secara online yang bertemakan Witchhunting and Gender Panic pada genosida 1965, yang memberikan sudut pandang yang sangat berharga.
Pandangan dan Penelusuran Para Peneliti Sejarah
Dalam penelitiannya, Saskia Wieringa, seorang akademisi dan peneliti sosialis-feminisme asal Belanda, mengulas perjalanan Gerwani mulai dari pembentukan hingga proses penghancuran. Berdasarkan riset mendalam yang ia lakukan sejak era 1970-an, Saskia menemukan bahwa Gerwani bermula dari Gerakan massa yang sangat aktif membela nasib rakyat kecil, terutama kaum buruh dan perempuan di perdesaan. Namun setelah peristiwa 1965, rezim Orde Baru sengaja menciptakan propaganda dan fitnah seksual untuk menghancurkan politik Gerwani, kata Saskia. Narasi ini dipakai untuk menyingkirkan gerakan perempuan yang mandiri dan memindahkan peran perempuan ke dalam ruang domestik rumah tangga. Saskia sempat diancam dan dilarang masuk ke wilayah Indonesia hingga tahun 1998.
Sementara itu, Astrid Reza, seorang peneliti sejarah gerakan perempuan lulusan Universitas Gadjah Mada, memfokuskan penjelasannya pada aspek simbolis perkembangan riset sejarah Gerwani. Astrid menekankan bahwa usaha untuk meneliti kembali sejarah Gerwani terus berkembang dengan digitalisasi arsip, pementasan seni, dan diskusi independen sebagai upaya melawan pembatasan narasi dalam kurikulum sekolah formal.
Kontribusi Gerwani untuk Masyarakat
Gerwani mulanya memainkan peran yang sangat positif ditengah masyarakat. Organisasi ini menjalankan program pemberantasan buta huruf bagi perempuan desa serta memperjuangkan hak-hak keluarga, seperti menolak poligami dan memperjuangkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga mendirikan tempat penitipan anak dan sekolah TK gratis untuk membantu para ibu yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, maupun pedagang pasar. Di Tingkat internasional, Gerwani bahkan aktif menyuarakan perdamaian dunia dan hak-hak anak melalui federasi perempuan dunia.
Stigma dan Citra Negatif Pasca-1965
Melalui media massa, film propaganda, dan diorama museum, Gerwani dituduh melakukan tindakan kejam dan tarian erotis terhadap para jendral di Lubang Buaya. Selain itu Gerwani disamaratakan secara penuh sebagai bagian dari PKI, padahal Gerwani Adalah organisasi otonom yang kebetulan berkolaborasi dengan garis politik progresif.
Propaganda ini digunakan oleh penguasa saat itu untuk menjinakkan gerakan perempuan yang kritis dan membatasi peran mereka hanya pada urusan domestik.
Orde Baru dan Lahirnya Konsep “Dapur, Sumur, Kasur”
Setelah menghancurkan gerakan perempuan yang independen dan politis, rezim Orde Baru merumuskan konsep organisasi dan identitas perempuan yang baru. Konsep ini dikenal sebagai “State Ibuism” (Ibuisme Negara), Dimana peran Perempuan didefinisikan ulang secara ketat ke dalam konsep “dapur, sumur, Kasur”.
Dapur.
Perempuan bertanggung jawab penuh untuk memasak dan mengelola urusan logistik makanan keluarga.
Sumur.
Perempuan dibebani tanggung jawab atas kebersihan, estetika rumah, dan mencuci pakaian.
Kasur.
Perempuan diposisikan untuk melayani kebutuhan biologis dan reproduksi suami.
Perempuan dijauhkan dari politik praktis. Partisipasi publik mereka dialihkan ke organisasi bentukan pemerintah seperti Dharma Wanita (untuk istri PNS) dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Di organisasi ini, status seorang perempuan tidak ditentukan oleh kapasitas pribadinya, melainkan melekat pada jabatan suaminya.
Kesimpulan
Perubahan dari militansi Gerwani menuju doktrin “dapur, sumur, kasur” bukan sekadar perubahan tren sosial, melainkan sebuah rekayasa politik yang disengaja.
Propaganda pasca-1965 menakut-nakuti masyarakat bahwa perempuan yang terlalu aktif berpolitik dan mandiri akan berakhir menjadi “liar” dan menghancurkan moral bangsa. Sebagai gantinya, Orde Baru menjinakkan gerakan perempuan dengan membatasi ruang hidup mereka Kembali ke wilayah domestik.
Referensi.
Video YouTube Melawan Lupa, https://www.youtube.com/watch?v=JaaautNEAn8&t=157s
Video YouTube BBC News Indonesia, https://www.youtube.com/watch?v=hdCKrhAbWXY&t=57s