“Partai politik (Parpol) adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan umum” tulis Sigit Pamungkas dalam Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia (2011). Sementara, dalam Islam istilah partai politik baru dikenal pada masa moden ini. Yakni ketika peradaban Islam berkenalan dengan sistem demokrasi.
Sebelum partai politik eksis, di peradaban Islam sudah dikenal lembaga politik bernama Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd. Ia berisi orang-orang berilmu, berintegritas dan punya otoritas untuk mengambil keputusan politik di lingkungan pemerintahan. Menurut Al-Mawardi (Gema insani, 2000), tugas utama lembaga ini adalah meneliti dan menguji calon-calon pemimpin yang diajukan. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd pertama kali dibentuk pada masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menunjuk 6 orang sahabat, agar satu orang diantara mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan 5 orang sisanya.
Dalam perjalanannya lembaga Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd ini tidak ada lagi secara permanen di zaman Ustman, begitu juga di zaman Ali bin Abi thalib keberadaannya semakin kabur. Hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi Ali pada waktu itu. Lalu pada era dinasti Umayyah dan Abbassiyyah lembaga ini sudah hilang karena corak pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Di akhir abad 20, istilah Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd muncul kembali di Iran tapi dengan nama Dewan Mashlahat. Harian republika (29/1/2009) mewartakan dewan ini dipilih oleh rakyat dan merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Imam selaku penguasa spiritual di Iran.
Pasca Runtuhnya dinasti Usmani dan umat Islam mengenal demokrasi, maka munculah partai politik. Pertanyaan selanjutnya, apa nama parpol yang pertama kali muncul dalam peradaban umat Islam? Siapa saja pendirinya? Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun, di Timur-tengah partai politik yang pertama kali muncul adalah Partai Ba’th di Damaskus yang didirikan Michel Aflaq pada 1940. Lalu di ikuti Jama’at al-Islamy di Pakistan bentukan Abu ‘Ala al-Maududi pada 21 Agustus 1941. Kemudian tahun 1953, Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir di Palestina dengan maksud melanjutkan kembali kehidupan Islami di bawah Khilafah Islamiyah. Di negara Palestina, Hizbut tahrir kalah pamor dengan HAMAS. Dalam perjalanannya, aktivitas Hizbut tahrir mulai merambah ke Asia tenggara khususnya Indonesia. Di era presiden SBY, tahun 2007 kelompok Hizbut tahrir sukses menghelat konferensi Khilafah internasional. Akan tetapi sejak era Menkopolhukam Wiranto, Hizbut tahrir resmi dibubarkan di Indonesia. Hizbut tahrir meski dibubarkan masih bergerilya menyebarkan paham-pahamnya.
Di Aljazair ada Front Pembebasan Nasional yang dibentuk pada 1954 dan Partai FIS yang berdiri pada 1989. Adapun di Indonesia, gerakan politik nasional yang pertama kali muncul adalah Sarekat Dagang Islam (tahun 1911) yang akhirnya berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912. Menurut Syafi’i Ma’arif (LP3ES, 2006), SI sejak semula adalah gerakan politik. Sejak awal keberadaannya SI mendapat sambutan positif dari rakyat, dalam tempo singkat SI berkembang dengan cepat karena sifat keanggotaan SI terbuka untuk setiap orang tanpa memandang latar belakang sosio-etnis mereka. Sarekat Islam juga beraktivitas politik di Volksraad. Dan pada 1929 berganti nama menjadi PSII.
Tidak hanya Sarekat Islam, sebenarnya pada 6 September 1912 telah berdiri Indische Partij bentukan Ernest Douwes Dekker; yang salah satu tujuannya adalah mempersatukan semua golongan sebagai persiapan untuk memperjuangkan kemerdekaan Hindia atau Indonesia. Namun sayangnya, pemerintah Hindia Belanda menolak status hukum Indische partij. Pemerintah was-was parpol ini akan menimbulkan ancaman keamanan. Akhirnya Douwes dekker membubarkan partai yang dirintisnya pada 31 Maret 1913.
Selanjutnya di tahun 1934 muncul Partai Arab Indonesia (PAI) pimpinan AR Baswedan. Satu dekade berikutnya pada 7 November 1945 berdirilah partai Masyumi. Yusril Ihza Mahendra dalam buku Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Paramadina, 2009) menyebut inisiatif pembentukan partai itu datang dari sejumlah tokoh politik dan pergerakan sosial keagamaan Islam yang telah aktif semenjak zaman penjajahan Belanda. Diantara mereka adalah Haji Agus salim, Wahid Hasyim, M. Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito hingga Ki Bagus Hadikusuma. Selama Jepang menjajah Indonesia, seluruh kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang sudah membentuk Partai Masyumi.
Partai Masyumi disokong dua organisasi terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, para pendukung Masyumi keluar satu persatu. Bermula dari keluarnya PSII tahun 1947, kemudian NU tahun 1952 sehingga mengakibatkan posisi kekuatan Islam lemah dalam politik nasional. Pada pemilu 1955 secara nasional Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI. Dalam buku Politik islam anti Komunis (2009) Masyumi bisa dikatakan sebagai “All Indonesian Party” karena memenangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu. Tetapi satu hal yang sukar dibantah dalam pemilu 1955 kekuatan Islam terpecah pecah jadi 6 partai, meskipun begitu dalam hal memperjuangkan negara berdasar Islam mereka bersatu. Hal ini juga makin diperparah dengan diberlakukannya ideologi Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) pada masa Demokrasi Terpimpin. Hanya 3 partai saja yang setuju dengan Nasakom yakni PNI, NU dan PKI. Sedangkan Masyumi yang tidak setuju dengan gagasan itu dianggap sebagai kontra revolusi. Sehingga Masyumi di Bubarkan tahun 1960.
Dengan bubarnya Masyumi praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari pentas politik. Memasuki Orde Baru, sebenarnya umat Islam mempunyai harapan besar yaitu akan kembalinya Masyumi. Ternyata harapan itu hanya tinggal harapan. Sebab menurut Lili Romly (Pustaka pelajar, 2006) Orde baru tidak mengizinkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, pada 5 Februari 1968 rezim Orde baru mengizinkan berdirinya Parmusi dengan syarat tokoh eks Masyumi dilarang memegang jabatan penting dalam Parmusi. Guna mencegah munculnya Neo-Masyumi.
Tindakan pemerintah bukan hanya sampai disitu. Demi alasan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orde baru kemudian melakukan restrukturisasi kepartaian (fusi). Akibatnya jumlah partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Masykur Hasyim dalam buku Menusantarakan Politik Islam (2002) menyebut proses marginalisasi yang dilakukan rezim Orde baru ternyata terus berlanjut, yaitu dengan diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Akhirnya PPP, sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam, menanggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila.
Situasi marginalisasi politik ini tetap berlangsung hingga tahun 1998. Runtuhnya Orde baru pada 1998 membuat bangsa ini memasuki era reformasi, sejak bergulirnya era reformasi, semua orang bisa berbicara tentang apa saja dengan bebas, termasuk mengemukakan ide-ide seperti formalisasi Syariat Islam, Piagam Jakarta, bahkan keinginan untuk mendirikan Ormas dan Partai Politik berasas Islam.
Sejak pemilu 2004 hingga 2024, sebagian besar warga Muhammadiyah tercatat menyalurkan aspirasinya ke PAN dan PKS. Orang-orang Muhammadiyah yang berkiprah di PSI juga ada yang menyabet kursi menteri kehutanan dan Wakil walikota Malang. Adapun warga NU, saluran politiknya terbelah ke PKB dan PPP. Kekuatan PKB amat digdaya di Jawa timur khuusnya wilayah tapal kuda. Di Pemilu 2024 yang lalu, tersisa 3 Partai islam yang sanggup melewati ambang batas parlemen yakni PKB, PKS dan PAN. Adapun PPP dan Partai Umat tak lolos Parliamentary threshold. Wallahu’allam bishowab
