Catatan Kritis atas Temuan LPEM FEB UI

Pendidikan tinggi selama ini diposisikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakpastian hidup. Ijazah, terutama gelar pascasarjana, dipahami sebagai simbol keunggulan, kompetensi, dan kesiapan berkontribusi bagi masyarakat. Dalam imajinasi pembangunan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk hidup layak dan bermartabat. Namun temuan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) justru mengguncang asumsi dasar tersebut.

LPEM FEB UI mencatat adanya ribuan lulusan S2 dan S3 di Indonesia yang menganggur dan bahkan telah berhenti mencari kerja karena putus asa. Mereka masuk kategori discouraged workers atau kelompok yang tidak lagi tercatat dalam statistik pengangguran terbuka karena telah kehilangan harapan pada pasar kerja. Fakta ini bukan sekadar anomali kecil dalam data ketenagakerjaan, melainkan sinyal serius tentang krisis yang lebih dalam: krisis struktur ekonomi, krisis orientasi pembangunan sumber daya manusia, dan pada akhirnya, krisis makna kerja itu sendiri.

Putus Asa sebagai Fakta Sosial

Dalam statistik resmi, pengangguran kerap dipahami sebagai persoalan angka: berapa persen yang belum bekerja, berapa yang terserap pasar, dan berapa yang harus “ditingkatkan kompetensinya.” Namun kategori putus asa menunjukkan sesuatu yang luput dari pendekatan teknokratis. Putus asa bukan sekadar kondisi psikologis individual, melainkan fakta sosial dan respon rasional terhadap pasar kerja yang berulang kali menolak, menyempit, dan menutup ruang masuk bagi pencari kerja, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi.

Ketika lulusan S2 dan S3 berhenti mencari kerja, persoalannya bukan semata kurangnya motivasi atau daya juang, melainkan kalkulasi realistis atas biaya sosial, ekonomi, dan emosional dari pencarian kerja yang tak berujung. Dalam perspektif sosiologi kerja, discouraged workers justru menjadi indikator penting kegagalan pasar kerja, karena menunjukkan adanya kelompok yang tersingkir bukan karena malas, tetapi karena sistem tidak menyediakan jalur yang masuk akal bagi mereka.

Pengangguran Terdidik sebagai Gejala Struktural

Sering kali, pengangguran terdidik dijelaskan secara sederhana melalui istilah skill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri. Namun penjelasan ini terlalu dangkal. Masalahnya bukan hanya pada keterampilan individu, melainkan pada struktur ekonomi yang tidak berkembang seiring dengan ekspansi pendidikan tinggi.

Indonesia relatif berhasil memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi belum optimal membangun ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan, riset, dan inovasi yang mampu menyerap lulusan terdidik secara bermartabat. Akibatnya, terjadi paradoks: kapasitas intelektual meningkat, tetapi ruang aktualisasinya menyempit. Dalam bahasa Karl Marx, ini adalah bentuk underutilization of labor power—pemborosan tenaga dan potensi manusia yang seharusnya menjadi kekayaan sosial.

Pengangguran terdidik, dengan demikian, bukan penyimpangan, melainkan gejala struktural dari pembangunan yang timpang: pendidikan didorong maju, tetapi transformasi ekonomi berjalan tertatih.

Dari Pengangguran Terdidik ke Kemiskinan Struktural

Pengangguran terdidik tidak berdiri sendiri. Ia memiliki implikasi jangka panjang terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lulusan pascasarjana yang menganggur dalam waktu lama berisiko mengalami penurunan kesejahteraan, kehilangan jaringan sosial, dan tersingkir dari partisipasi ekonomi. Dalam konteks ini, saya teringat pesan mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Musa Asy’ari:

“Kemiskinan absolut bukan takdir, melainkan dampak dari kegagalan manusia mengelola kekayaan yang seharusnya menjadi milik bersama.”

Jika kemiskinan bukan takdir, maka pengangguran terdidik juga bukan nasib personal. Ia adalah dampak dari kegagalan kolektif dalam mengelola kekayaan bersama. Kekayaan itu bukan hanya sumber daya alam atau modal finansial, tetapi juga manusia dan pengetahuan. Lulusan S2 dan S3 adalah aset public, dibentuk melalui investasi negara, keluarga, dan masyarakat. Ketika mereka dibiarkan menganggur dan putus asa, sesungguhnya yang terjadi adalah kegagalan pengelolaan kekayaan sosial.

Meritokrasi dan Kekerasan Simbolik

Ironisnya, dalam situasi struktural yang timpang ini, beban justru dialihkan kepada individu. Narasi meritokrasi bekerja dengan sangat efektif: siapa yang gagal mendapatkan kerja dianggap kurang kompeten, kurang adaptif, atau kurang gigih. Sistem yang gagal diselamatkan dengan menyalahkan korban.

Pierre Bourdieu menyebut mekanisme ini sebagai kekerasan simbolik, yakni ketika struktur sosial memaksa individu menerima dan membenarkan ketidakadilan sebagai kesalahan pribadi. Pengangguran terdidik bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan legitimasi sosial. Mereka dipaksa merasa bersalah atas kegagalan yang sejatinya bersifat sistemik.

Dalam konteks ini, kutipan Prof. Musa Asy’ari menjadi bantahan moral yang kuat terhadap meritokrasi sempit. Ia mengingatkan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak lahir dari takdir atau kegagalan individu, melainkan dari kegagalan kolektif dalam mengelola keadilan ekonomi.

Krisis Makna Kerja

Lebih jauh, temuan LPEM FEB UI mengungkap krisis yang lebih mendasar: krisis makna kerja. Hannah Arendt dalam The Human Condition menegaskan bahwa kerja bukan sekadar sarana bertahan hidup, tetapi dasar pengakuan sosial dan kebermaknaan manusia di ruang publik. Kerja memberi manusia tempat, identitas, dan rasa berkontribusi.

Ketika lulusan terdidik tidak menemukan kerja yang relevan dengan kapasitasnya, atau bahkan berhenti mencari kerja sama sekali, yang hilang bukan hanya pendapatan, tetapi makna keberadaan sosial. Banyak yang akhirnya menerima pekerjaan jauh di bawah kualifikasinya demi bertahan hidup, sementara yang lain memilih menarik diri dari pasar kerja. Dalam kedua kasus, kerja terlepas dari makna, dan pendidikan kehilangan fungsi emansipatorisnya.

Marx menyebut kondisi ini sebagai alienasi: ketika kerja tidak lagi menjadi ekspresi potensi manusia, melainkan aktivitas asing yang terpisah dari jati dirinya. Krisis makna kerja inilah yang diam-diam menggerogoti fondasi sosial masyarakat modern.

Membaca Alarm dari LPEM FEB UI

Temuan LPEM FEB UI seharusnya dibaca sebagai alarm reflektif bagi arah pembangunan Indonesia. Ia menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan, sertifikasi, atau retorika kewirausahaan. Persoalannya lebih mendasar: struktur ekonomi yang tidak adil dalam mendistribusikan ruang kerja bermakna, serta kegagalan negara dalam mengelola kekayaan bersama.

Jika kemiskinan absolut bukan takdir, maka pengangguran terdidik juga bukan nasib yang harus diterima. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan struktural yang bisa, dan seharusnya, dipertanyakan. Tulisan sederhana ini tidak diniatkan menjelekkan pihak manapun, namaun refleksi kolektif atas realita sosial yang mengkhawatirkan ini.

Dalam kondisi seperti ini, sulitnya lulusan terdidik mendapatkan posisi di pasar kerja bukanlah pilihan bebas, melainkan hasil dari mekanisme eksklusi yang sistemik. Alarm dari LPEM UI mengingatkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa dilepaskan dari soal keadilan sosial dan distribusi kesempatan yang timpang.