Sejak meraih kemerdekaan dari Spanyol pada awal abad ke-19, Venezuela terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Titik balik demokrasi negara ini ditandai dengan kesepakatan Punto Fijo Pact antara partai AD dan COPEI, yang menggeser kendali ekonomi dari elit tradisional ke tangan pemerintah. Memanfaatkan cadangan minyak yang melimpah, pemerintah menerapkan sistem korporatisme dan klientelisme untuk mengelola pendapatan negara. Harapannya, distribusi kekayaan menjadi lebih merata, angka kemiskinan menurun, serta terjadi peningkatan signifikan pada kualitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Tapi kok bisa yaa, negara dengan peluang tersebut dan diberi bekal cadangan minyak melimpah ini bisa sampai terpuruk? Dari yang tadinya negara terkaya di Amerika Selatan, sampai jadi negara termiskin di Amerika Selatan, dan bahkan Presidenya bisa jadi buronan internasional sampai bounty-nya gede banget gess, udah bisa jadi shichibukai ini
Kejatuhan Venezuela
Sejarah industri minyak Venezuela bermula ketika Presiden diktator Vicente Gomez membuka pintu bagi 100 perusahaan minyak internasional untuk berinvestasi. Hasilnya, pada dekade 1920-an, Venezuela sukses menduduki posisi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia dengan volume produksi mencapai 137 juta barel per tahun. Dominasi ekonomi ini berlanjut di bawah kepemimpinan diktator berikutnya, terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Hidrokarbon tahun 1943 yang mewajibkan perusahaan asing menyerahkan 50% laba mereka kepada negara. Kebijakan ini memicu lonjakan kesejahteraan dan pembangunan pesat, hingga menjadikan Venezuela sebagai negara terkaya di kawasan Amerika Selatan saat itu.
Era demokrasi Venezuela dimulai pasca-kepemimpinan diktator melalui terpilihnya Romulo Betancourt dalam pemilu pertama. Di masa ini, Venezuela bertransformasi menjadi petrostate karena ketergantungan penuh pada ekspor minyak. Namun, stabilitas demokrasi dan kesejahteraan tersebut mulai goyah pada tahun 1979 saat krisis ekonomi berkepanjangan muncul. Kondisi internal yang kian memburuk di era Presiden Carlos Andres Perez memaksa pemerintah mengadopsi kebijakan neoliberal dari IMF. Sayangnya, langkah-langkah seperti privatisasi, pencabutan subsidi, dan devaluasi mata uang tersebut justru gagal memperbaiki keadaan ekonomi negara. Krisis yang berlarut-larut menyebabkan ketimpangan ekonomi ekstrem di Venezuela, di mana 10% kelompok terkaya menguasai 37% pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemakmuran saat itu hanya terpusat pada golongan borjuis. Ketidakstabilan ekonomi dan politik terus berlanjut hingga Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Sebagai pemimpin yang mengusung ideologi sosialis populis, Chavez berupaya merestrukturisasi kesejahteraan masyarakat melalui penerapan model ekonomi sosialis modern. Chavez berupaya untuk melakukan pemerataan kesejahteraan. Periode ini menandai lahirnya rangkaian kebijakan yang memicu krisis mendalam di Venezuela. Setelah wafatnya Chavez, kepemimpinan diteruskan oleh Nicolas Maduro yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Maduro berupaya memulihkan stabilitas nasional dari dampak kapitalisme liberal, korupsi, dan keterpurukan ekonomi dengan memperkuat agenda sosialisme. Kebijakannya mencakup perluasan kontrol pemerintah terhadap sektor swasta, lembaga negara, hingga media. Selain itu, ia memfokuskan alokasi pendapatan minyak untuk meneruskan kebijakan Chavez seperti subsidi besar-besaran dan lainnya.
Meskipun memiliki cadangan minyak mentah yang melampaui negara-negara di Timur Tengah, Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro tetap mengalami kemerosotan ekonomi yang drastis. Negara yang dulunya merupakan yang terkaya di Amerika Selatan ini kini terjerat dalam krisis berkepanjangan dan hiperinflasi ekstrem. Akibatnya, posisi ekonomi Venezuela anjlok menjadi salah satu yang terendah di kawasan berdasarkan PDB per kapita. Dampak sosialnya sangat mengkhawatirkan, dengan sekitar 82% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari 50% di antaranya terjebak dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial serta Kebijakan-Kebijakan yang diterapkan
Ketidakstabilan ekonomi dan politik terus berlanjut hingga Hugo Chavez, seorang pemimpin sosialis populis, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1999. Meskipun menyandang status sebagai petrostate, kebijakan Chavez dinilai tidak tepat sasaran karena seharusnya negara petrostate tentu harus memikirkan dana cadangan untuk antisipasi fluktuasi harga minyak dunia. Akan tetapi, pemerintah saat itu gagal membangun dana cadangan sebagai antisipasi fluktuasi harga minyak dunia. Alih-alih melakukan manajemen risiko, pemerintah justru terjebak dalam pemborosan anggaran melalui subsidi yang tidak efisien. Kebijakan subsidi BBM yang terlalu rendah, misalnya, justru memicu maraknya penyelundupan di pasar gelap. Selain itu, ditambah subsidi listrik yang masif mengakibatkan terkurasnya 10% PDB negara tanpa memberikan dampak ekonomi yang produktif. Di bawah kendali pemerintah, dilakukan nasionalisasi terhadap lebih dari seribu perusahaan dan jutaan hektar lahan pribadi, yang memberikan otoritas penuh kepada negara dalam mengatur harga pasar serta margin keuntungan. Kebijakan ini memicu gelombang mogok kerja dan demonstrasi luas yang merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Akibatnya, Venezuela mengalami defisit anggaran yang parah dan terpaksa bergantung pada utang luar negeri untuk menutupi kas negara. Kondisi tersebut kian diperburuk oleh maraknya praktik korupsi di tingkat pemerintahan.
Setelah wafatnya Chavez, Nicolas Maduro menjabat sebagai presiden sementara hingga memenangkan pemilu yang diwarnai tuduhan kecurangan. Di awal masa jabatannya, Venezuela langsung terhantam krisis ekonomi akibat anjloknya harga minyak global. Menanggapi gelombang demonstrasi yang muncul, pemerintah Maduro mengambil langkah represif dengan mengerahkan kekuatan militer untuk membungkam massa. Tindakan kekerasan seperti pemukulan dan penggunaan gas air mata menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta penahanan massal mahasiswa. Selain tekanan fisik, pemerintah juga mengekang kebebasan pers dan menyingkirkan elemen-elemen politik yang dianggap oposisi, –Seperti terjadi di Negri sana–
Keterpurukan ekonomi Venezuela semakin nyata pada tahun 2013, ditandai dengan inflasi yang melampaui 56%, devaluasi mata uang, serta menipisnya cadangan valuta asing. Ketidakstabilan harga minyak dan moneter memicu gejolak sosial-politik yang mendorong Presiden Maduro menerbitkan lima dekret darurat sepanjang 2013 hingga 2017. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup upaya pemberantasan korupsi, respons terhadap sanksi Amerika Serikat, hingga langkah radikal dalam menghadapi darurat ekonomi, seperti harga BBM dan mendevaluasi Bolivar secara tajam. Selain itu, pemerintah memberikan wewenang kepada militer untuk mengendalikan distribusi pangan serta memberlakukan pengurangan jam kerja di sektor swasta.
Pemerintahan Maduro berupaya meredam inflasi dengan menerapkan kebijakan nilai tukar tetap, dengan tujuan menciptakan stabilitas investasi dan menekan laju kenaikan harga. Namun, strategi ini justru menjadi bumerang bagi perekonomian domestik karena ketidaksiapan cadangan devisa negara dalam menopang nilai tukar tersebut. Kegagalan kebijakan ini memicu pertumbuhan pasar gelap mata uang yang tidak terkendali, yang pada akhirnya justru menambah beban permasalahan ekonomi baru bagi Venezuela.
Sebagai upaya meredam dampak krisis, pemerintah Maduro menaikkan upah minimum sebesar 30% dan mengalokasikan anggaran besar untuk belanja sosial guna menenangkan kecemasan publik. Namun, kebijakan ini gagal menjadi solusi efektif karena laju inflasi yang tak terkendali tetap menggerus daya beli masyarakat. Kelangkaan barang pokok memaksa warga beralih ke pasar gelap, yang secara paradoks justru memicu inflasi lebih tinggi dan melemahkan kontrol pemerintah. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah membentuk Local Committees for Supply and Production (CLAPs), sebuah program distribusi pangan bersubsidi yang dikelola langsung oleh negara untuk menjangkau masyarakat. Akan tetapi kebijakan ini tidak ada staupun yang dapat menstabilkan kondisi di Venezuela hingga semakin terpuruk.
Kesimpulan
Secara mendasar, transisi kepemimpinan dari Chavez ke Maduro tidak membawa perubahan kebijakan yang fundamental bagi Venezuela. Kebijakan yang diterapkan Maduro sebagian besar merupakan warisan dari era Chavez yang cenderung tidak didasarkan pada pertimbangan komprehensif. Jika dianalisis dalam ilmu manajemen melalui perspektif proses pengambilan keputusan (Decision Making) menurut Graham T. Allison, manajemen kebijakan ini dapat dibedah menggunakan tiga paradigma utama: Rational Actor (Aktor Rasional), Organizational Process (Proses Organisasi), dan Governmental Politics (Politik Pemerintah).
Ditinjau dari paradigma Organizational Process, dimana pengambilan keputusan dipandang sebagai mekanisme yang mengikuti prosedur kerja baku (Standard Operating Procedure/SOP) yang telah mapan. Dalam konteks ini, kebijakan Maduro, baik domestik maupun luar negeri, merupakan kelanjutan mekanistis dari pola organisasi di era Chavez. Karena partai PSUV memegang kendali penuh, setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada standar baku internal partai tersebut. Alhasil, keputusan Maduro tidak bersifat rasional atau menyesuaikan dengan kepribadiannya, melainkan sekadar menjalankan warisan prosedur organisasi tanpa mempertimbangkan urgensi krisis. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang komprehensif dan berdampak positif bagi kekacauan sosial-politik yang ada.
Keterpautan Maduro pada pola kepemimpinan Chavez terbukti gagal dalam mengatasi krisis internal Venezuela yang kian kompleks. Kebijakan yang tidak lagi relevan ini, ditambah dengan dugaan pelanggaran HAM, telah menarik perhatian internasional, terutama Amerika Serikat. Namun, sentimen anti-AS yang kuat membuat Maduro menolak segala bentuk bantuan karena dianggap sebagai upaya intervensi kedaulatan. Situasi mencapai puncaknya saat tindakan tegas AS berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya. Sebagai negara pemilik cadangan minyak terbesar, peristiwa ini tidak hanya memicu guncangan geopolitik, tetapi juga berpotensi mengganggu kestabilan pasar minyak global yang berdampak hingga ke Indonesia. Dengan dugaan bahwa mungkin saja Trump saat ini sedang menginterpretasikan dan mengimplementasikan “Interest in financial power” melalui hal yang dilakukannya saat ini. Penguasaan AS terhadap aset minyak yang ada di Venezuela akan meningkatkan dominasinya sebagai negara adidaya yang harus diikuti. Sebab, minyak ini di nilai beperan ganda untuk memperkuat posisi tawar di dalam negeri AS yang tengah butuh anggaran besar dan upaya menekan global. Maka jadi hal yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyiapkan rencana terhadap implikasi ekonomi politik global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, serta menyiapkan manajemen risiko guna menjaga kesehatan fiskal APBN dan stabilitas ekonomi nasional. Disamping kemudian Pemerintah Indonesia sekarang melakukan upaya kebijakan diplomasi dan hukum internasional.
Untuk menjaga stabilitas harga energi dan subsisi, pemerintah Indonesia sedikitnya sudah harus dan bahkan perlu melakukan rencana penguatan cadangan penyangga energi dengan memastikan ketahanan stok BBM nasional untuk mengantisipasi volatilitas harga minyak mentah global (WTI dan Brent), menyiapkan juga simulasi anggaran subsidi dan diversifikasi impor minyak. Selain itu, kebijakan dalam sector keuangan dengan membuat rencana melakukan intervensi Stabilitas Nilai Tukar, dimana Bank Indonesia perlu bersiaga melakukan intervensi di pasar valas untuk meredam tekanan terhadap Rupiah akibat aliran modal keluar ke aset aman seperti emas dan juga mitigasi aset BUMN untuk mengawasi dan mengamankan aset atau investasi BUMN (seperti Pertamina) yang mungkin terdampak oleh perubahan rezim atau penguasaan aset minyak Venezuela oleh otoritas baru. Meskipun memang sejauh ini, dampak terhadap fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih terbatas karena Venezuela bukan mitra dagang utama, tapi kiranya hal ini perlu segera dipikirkan dan disipkan. Disamping itu, untuk saat ini fokus utama pemerintah yang dapat dilakukan adalah memantau pergerakan harga minyak dunia dan arus modal asing yang keluar.