Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipresentasikan negara sebagai terobosan moral. Ia diklaim menjawab masalah gizi, ketimpangan, bahkan masa depan bangsa. Piring dibagi, statistik disusun, dan kebijakan ini ditempatkan sebagai ikon kepedulian negara terhadap generasi mendatang. Namun di balik narasi tersebut, ada pertanyaan yang sengaja tidak diajukan: apa yang dikorbankan agar program ini bisa berdiri sebagai prioritas nasional?
Tidak ada perdebatan soal pentingnya anak makan layak. Persoalannya bukan pada substansi gizi, melainkan pada arsitektur kebijakan. MBG sejak awal tidak diposisikan sebagai satu instrumen dalam ekosistem pembangunan manusia, tetapi sebagai program unggulan yang menyerap perhatian politik, fiskal, dan simbolik negara. Dalam konteks kebijakan publik, ini bukan pilihan netral. Setiap prioritas menciptakan hierarki, dan setiap hierarki menghasilkan korban.
Pemerintah menyatakan bahwa anggaran pendidikan tetap aman karena konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Secara formal, klaim ini benar. Dalam APBN 2024 dan 2025, proporsi tersebut memang dipertahankan. Namun mempertahankan angka tidak identik dengan menjaga kualitas. Belanja pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun didominasi oleh belanja rutin, birokrasi, dan program administratif, sementara kesejahteraan pendidik dan kualitas pembelajaran stagnan.
Pada saat yang sama, MBG dirancang sebagai program lintas kementerian dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Dalam dokumen kampanye dan pernyataan resmi pemerintah, estimasi biaya MBG berada pada kisaran ratusan triliun rupiah per tahun ketika dijalankan penuh secara nasional. Angka pastinya berfluktuasi, tetapi prinsipnya jelas: dalam ruang fiskal yang terbatas, program sebesar ini menuntut penyesuaian di sektor lain. Tidak ada makan siang gratis, termasuk secara anggaran.
Masalahnya, konflik anggaran ini tidak pernah disampaikan secara jujur kepada publik. Kampanye politik menjual manfaat, bukan konsekuensi. Pemilih diyakinkan bahwa MBG bisa berjalan tanpa mengganggu sektor lain. Pendidikan tetap aman, guru tetap sejahtera, pajak tetap terkendali. Ini bukan optimisme, melainkan ilusi yang sengaja dipelihara. Ketika tekanan fiskal muncul, negara berbicara tentang efisiensi, rasionalisasi, dan penyesuaian, istilah teknokratis yang sering kali berarti pemangkasan diam-diam.
Dalam logika demokrasi elektoral, MBG memang rasional. Program ini konkret, cepat dirasakan, dan mudah dikomunikasikan. Ia bekerja dalam satu siklus politik. Pendidikan tidak. Hasil pendidikan baru tampak dalam satu atau dua dekade. Ia tidak fotogenik dan tidak bisa diklaim secara instan. Dalam sistem politik yang mengukur keberhasilan setiap lima tahun, kebijakan jangka pendek hampir selalu mengalahkan investasi peradaban.
Di titik ini, publik ikut berperan mempertahankan ilusi. Masyarakat memilih pemimpin dengan prioritas yang sejak awal sudah jelas, lalu berharap semua sektor membaik bersamaan. Ketika realitas fiskal membantah harapan tersebut, kekecewaan diarahkan ke “keadaan” atau “warisan masa lalu”, bukan ke pilihan politik yang telah dibuat secara sadar.
Kelas menengah menempati posisi paling ambigu. Mereka bukan kelompok yang paling menderita, tetapi juga bukan penerima manfaat utama. Mereka membayar pajak secara konsisten, menikmati layanan publik yang biasa-biasa saja, dan menanggung kenaikan biaya hidup tanpa bantalan perlindungan sosial. Bantuan sosial mereka danai, tetapi jarang mereka nikmati. Insentif fiskal untuk kelompok atas mereka saksikan tanpa akses. Negara menyukai kelas menengah karena mereka patuh, tercatat, dan relatif sunyi.
Di sinilah kontrak sosial mulai bocor. Kelas menengah bersedia membayar pajak dengan asumsi layanan publik berkualitas dan mobilitas sosial terbuka. Ketika pajak meningkat, bantuan minim, dan pendidikan publik melemah, kontrak itu berubah menjadi beban sepihak. Negara tetap menagih, tetapi berhenti menjamin. Frustrasi kelas menengah dalam konteks ini bukan ekspresi kemanjaan, melainkan respons rasional terhadap ketimpangan struktural.
Korban paling menentukan dari konfigurasi kebijakan ini adalah pendidik. Guru dan dosen bekerja dalam kondisi upah rendah, status kerja tidak pasti, dan jalur karier yang kabur. Negara menuntut profesionalisme dan dedikasi, tetapi enggan memberikan kepastian hidup. Dalam literatur sosiologi pendidikan, kondisi ini dikenal sebagai adverse selection: profesi dengan imbalan dan perlindungan rendah cenderung ditinggalkan oleh talenta terbaik dan diisi oleh mereka yang tidak memiliki pilihan lain.
Ini bukan kritik terhadap guru. Ini dakwaan terhadap negara. Idealisme tidak mati, tetapi ia tidak bisa membayar sewa rumah atau biaya pendidikan anak. Retorika “pahlawan tanpa tanda jasa” sering kali berfungsi sebagai pembenaran moral untuk eksploitasi struktural. Negara memuji, tetapi tidak mengamankan.
Dampaknya berlangsung perlahan namun sistemik. Ketika kualitas pendidik menurun, pendidikan negeri melemah. Kelas atas memindahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta berkualitas tinggi. Kelas menengah mencari kompromi dengan biaya yang semakin mahal. Kelas bawah terjebak dalam sistem publik yang kualitasnya terus menurun. Negara tidak perlu secara resmi memprivatisasi pendidikan. Ia cukup membiarkan privatisasi kualitas berlangsung melalui mekanisme pasar.
Hasil akhirnya konsisten dengan logika ketimpangan. Masa depan menjadi komoditas. Ketimpangan tidak lagi semata soal pendapatan, tetapi soal pengetahuan, jaringan, dan peluang hidup. Negara menyebutnya pemerataan akses, padahal yang terjadi adalah segregasi pendidikan yang rapi dan nyaris tak terlihat. Pendidikan berhenti menjadi alat koreksi ketimpangan, dan berubah menjadi mekanisme reproduksi kelas sosial.
Di titik ini, sikap netral kehilangan relevansi moral. Intelektual yang memilih diam ketika pendidikan publik tergerus demi kebijakan simbolik sedang mengambil posisi, meski tanpa deklarasi. Kritik tidak harus santun terhadap kekuasaan. Ia harus akurat dan jujur.
MBG boleh berjalan. Namun jika ia berjalan dengan menekan pendidik, melemahkan pendidikan publik, dan memeras kelas menengah tanpa perlindungan, maka ia bukan kebijakan sosial yang utuh. Ia adalah monumen politik yang mahal. Dan monumen ini dibayar oleh generasi yang tidak pernah diajak memahami konsekuensi dari pilihan kebijakan yang dibuat atas nama mereka.
Jika negara terus merayakan kebijakan simbolik sambil membiarkan pendidikan publik membusuk, jangan heran bila generasi mendatang tumbuh sinis, terfragmentasi, dan tidak lagi percaya pada republik. Anak-anak yang hari ini diberi makan tanpa diajari berpikir akan tumbuh sebagai warga yang tidak merasa berutang apa pun pada negara yang gagal mendidik mereka. Pada titik itu, yang runtuh bukan hanya sekolah, melainkan legitimasi negara itu sendiri.