Kita sering terjebak dalam delusi kedekatan di tengah hiruk-pikuk ruang publik. Di balik meja-meja kedai kopi yang penuh, kita sebenarnya sedang merayakan ‘kesunyian kolektif’; raga-raga yang berhimpit namun terpisah oleh dinding kaca algoritma yang kedap. Kita fasih menjelajah dunia lewat ujung jari, namun gagap mengenali orang di sebelah kita.
Fenomena atomisasi sosial ini bukan sekadar soal adab yang luntur, melainkan gejala klinis dari sebuah bangsa yang mulai kehilangan daya rekatnya.
Ketika setiap individu merasa menjadi pusat semestanya sendiri, mungkinkah kita masih sanggup menatap wajah Indonesia yang majemuk?
Mari sejenak membaca kembali pemikiran Benedict Anderson. Ia menyebut bangsa ini sebagai Imagined Communities sebuah komunitas yang terbayang, di mana pandangan nasionalismenya melampaui sekat geografis, bahasa dan kesukuan.
Kita tidak mungkin mengenal seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke secara personal. Namun, apa yang membuat seorang petani di Jawa merasa bersaudara dengan nelayan di Maluku? Jawabannya bukan sekadar garis peta, melainkan karena “ikatan rasa”.
Anderson menekankan bahwa dasar kesatuan kita adalah pengalaman dan perasaan menderita yang sama saat dijajah. Kita “membayangkan” diri kita sebagai satu kesatuan karena kita senasib sepenanggungan. Sebuah konsep yang sangat relevan dan bisa menyatukan suku-suku yang berbeda di bawah satu bendera. Itulah ruh Indonesia—sebuah konsensus emosional bahwa kita adalah satu keluarga besar yang lahir dari rahim penderitaan yang sama.
Namun, hari ini bayangan kolektif itu mulai memudar. Ancaman paling nyata bagi disintegrasi bangsa kita bukan hanya serbuan tentara asing atau kapal perang negara tetangga. Musuh paling berbahaya justru tumbuh dari dalam: hal yang paling berbahaya bagi bangsa kita adalah ketika kita tidak lagi merasa memiliki rasa yang sama.
Ketimpangan pembangunan dan jurang ekonomi yang makin menganga adalah rayap yang memakan tiang-tiang rumah besar bernama Indonesia. Saat pembangunan hanya berpusat di satu titik, atau saat kekayaan hanya berputar di lingkaran kecil, narasi “senasib sepenanggungan” itu menjadi hambar.
Bagaimana mungkin kita meminta seseorang untuk merasa “satu bangsa” jika perut mereka lapar sementara di seberang sana orang membuang-buang makanan dengan congkak?
Dulu, bagi masyarakat terpinggirkan, bagi kaum marjinal, kemewahan adalah sesuatu yang “jauh”, tersembunyi di balik pagar tembok tinggi atau hanya bisa dilihat di majalah, koran dan tabloid bekas. Orang kecil harus berusaha keras untuk sekadar melihat bagaimana kaum kaya hidup. Tapi sekarang..? Kemewahan itu hadir telanjang di layar handphone setiap orang.
Media sosial menjadi “kaca transparan” yang kejam. Seorang anak buruh tani bisa melihat anak pejabat pamer mobil mewah sambil beristirahat di sela cangkulnya. Ketimpangan yang dulu samar, kini menjadi nyata dan sangat personal.
Di sinilah para provokator mendapatkan ladang subur. Mereka tidak perlu membawa senjata; mereka hanya perlu menyiramkan bensin di atas api kecemburuan sosial. Masyarakat yang timpang secara ekonomi adalah masyarakat yang mudah tersinggung dan mudah diadu domba.
Ketika rasa keadilan hilang, logika kebangsaan akan runtuh digantikan oleh amarah. Setidaknya hal itu kita lihat dalam Amok Peristiwa Agustus 2025.
Kita harus sadar bahwa Indonesia bukan sekadar urusan angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur. Indonesia adalah urusan kemanusiaan. Jika kita terus membiarkan jarak sosial ini melebar, jika kita tetap abai terhadap ketimpangan yang ada di depan mata, maka kita sedang menghitung hari menuju perpecahan.
Pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka, tapi harus membangun rasa keadilan. Mari kita tutup sedikit jarak itu, letakkan gawai sejenak, dan lihatlah orang disekeliling kita. Jika kita belum mampu menolong banyak orang, maka berusahalah untuk menolong beberapa orang. Jika kita tidak mampu menolong beberapa orang, jadilah berguna untuk keluarga kita sendiri dan jika kita masih belum mampu berguna untuk keluarga, setidaknya menjadi lah mandiri dan berguna untuk diri kita sendiri. Setidaknya, kehadiran kita bukanlah sebuah beban.
Jangan sampai kita menjadi orang yang pintar secara digital, tapi tumpul secara rasa. Sebab tanpa “rasa yang sama”, Indonesia hanyalah sebuah nama tanpa makna.