Jika pada abad ke-16 Selat Hormuz menjadi arena perebutan kekuasaan global antara bangsa Eropa dan kekuatan regional, maka jauh sebelumnya kawasan ini telah memainkan peran penting di bawah kekuasaan kekaisaran Persia kuno. Dalam periode Kekaisaran Achaemenid hingga Kekaisaran Sassanid, Selat Hormuz berkembang sebagai jalur strategis yang menghubungkan perdagangan, militer, dan administrasi kekaisaran (Curtis & Stewart, 2005). Untuk memahami mengapa wilayah ini begitu diperebutkan, diperlukan pendekatan teoritis yang menggabungkan perspektif geopolitik dan ekonomi-politik.
Dalam perspektif geopolitik, sebagaimana dikemukakan oleh Halford Mackinder, letak geografis memiliki peran menentukan dalam pembentukan kekuasaan politik. Meskipun teori Mackinder lahir dalam konteks modern, prinsip dasarnya relevan untuk menjelaskan dinamika masa kuno. Selat Hormuz sebagai jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia merupakan “titik kendali” strategis. Penguasaan atas wilayah ini memungkinkan suatu kekuasaan untuk mengontrol arus perdagangan serta mobilitas militer, sehingga memperkuat dominasi regional.
Pada masa Kekaisaran Achaemenid (sekitar abad ke-6 hingga ke-4 SM), wilayah Teluk Persia termasuk Selat Hormuz berada di bawah kendali kekaisaran yang luas. Di bawah kepemimpinan Cyrus the Great dan Darius I, kekaisaran ini mengembangkan sistem administrasi dan jaringan perdagangan yang terintegrasi (Briant, 2002). Dalam kerangka ekonomi-politik, kontrol atas jalur perdagangan ini dapat dipahami sebagai bentuk awal dari praktik yang kemudian dikenal sebagai merkantilisme, di mana kekuasaan politik berupaya menguasai distribusi komoditas untuk meningkatkan kekayaan negara.
Selat Hormuz pada masa Achaemenid tidak hanya berfungsi sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai jalur logistik militer dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber, bahwa kekuasaan berkaitan dengan kemampuan untuk mengontrol sumber daya dan memaksakan kehendak. Dengan menguasai jalur strategis seperti Selat Hormuz, kekaisaran dapat memperkuat kapasitas militernya sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Setelah runtuhnya Achaemenid akibat penaklukan Alexander the Great, kawasan ini tetap mempertahankan peran strategisnya hingga mencapai puncak baru pada masa Kekaisaran Sassanid (224–651 M). Pada periode ini, Selat Hormuz menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Persia dengan India dan dunia Mediterania (Curtis & Stewart, 2005).
Dalam kerangka teori sistem dunia yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, Selat Hormuz dapat dipahami sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan global, yang menghubungkan wilayah “pusat” dan “pinggiran”. Dengan menguasai simpul ini, Kekaisaran Sassanid mampu meningkatkan posisinya dalam struktur ekonomi regional dan memperkuat pengaruhnya terhadap wilayah lain.
Selain itu, konflik antara Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Bizantium juga dapat dijelaskan melalui teori konflik sumber daya. Jalur perdagangan bukan hanya sarana distribusi barang, tetapi juga sumber pendapatan dan kekuatan politik. Dengan mengontrol Selat Hormuz, Sassanid dapat memengaruhi arus perdagangan menuju Bizantium dan meningkatkan posisi tawarnya dalam hubungan internasional (Greatrex & Lieu, 2002).
Dengan demikian, perebutan Selat Hormuz pada masa Persia kuno tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh interaksi antara kepentingan ekonomi dan politik. Jalur perdagangan menjadi sumber kekayaan, sementara kekayaan tersebut memperkuat kekuasaan, yang pada gilirannya mendorong ekspansi wilayah. Pola ini menunjukkan adanya hubungan siklik antara geografi, ekonomi, dan politik dalam sejarah kekuasaan.
Pada akhirnya, analisis teoritis ini memperlihatkan bahwa dinamika di Selat Hormuz pada masa Kekaisaran Achaemenid dan Kekaisaran Sassanid merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam sejarah dunia. Wilayah strategis seperti Selat Hormuz selalu menjadi objek perebutan karena kemampuannya menghubungkan perdagangan, menghasilkan kekayaan, dan memperkuat kekuasaan. Hal ini menjelaskan mengapa kawasan tersebut tetap relevan hingga masa kini.
- Briant, P. (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire.
- Curtis, V. S., & Stewart, S. (2005). The Age of the Parthians.
- Greatrex, G., & Lieu, S. (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars.
- Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System.
- Weber, M. (1978). Economy and Society.