Belum usai polemik alih status pegawai Badan Gizi Nasional yang dikukuhkan menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang menimbulkan kecemburuan serta disparitas sosial dengan guru sekolah terkait pendapatan mereka, baru-baru ini terjadi tragedi yang amat memilukan. Terpikirkan oleh seorang anak berusia 10 tahun yang menduduki bangku sekolah kelas 4 sekolah dasar ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar, di sana tertulis juga pada secarik kertas, sebuah himbauan untuk ibu si anak agar tidak mencari dan memikirkan dirinya. Hal tersebut terjadi lantaran ketidakmampuan si anak untuk membeli buku dan pulpen dikarenakan sang ibu tidak punya uang. Dan inilah wajah suram pendidikan kita hari ini, sang anak lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya untuk melepaskan beban orang tuanya. Krisis ekonomi yang menimpa keluarganya membuat pikiran seorang anak berusia 10 tahun nekad mengakhiri hidupnya.
Lantas, sebagai pemantik awal, di mana letak kehadiran negara dalam sumbangsih amanat konstitusional mengenai pendidikan, apakah makan bergizi gratis yang digadang-gadang memutus rantai kelaparan menjadi solusi jangka panjang atas perkembangan pendidikan, atau hanya sekadar proyek politik yang tidak memiliki pertimbangan matang?
Sebuah negara dengan tingkat kemakmuran cukup, tentu pendidikan menjadi aspek penting yang tak terpisahkan dari pembangunan negara. Negara mesti hadir untuk memastikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar warganegara, guru yang katanya garda terdepan mestinya mampu diupah secara layak dan diberikan tugas fokus mengajar, alih-alih juga mengurus segaban barang administrasi, fokus guru kepada murid ialah menyuntikkan imajinasi, ambisi serta hoki (Wirjawan, 2025), sementara di negara ini guru hanya digaji 500 ribu sebulan sekali, jangankan untuk menyuntikkan ambisi, imajinasi serta hoki, sang guru pun mesti berkompetisi untuk mengisi perut sendiri.
Dana pendidikan yang mestinya didistribusikan untuk kelayakan upah guru kini dialih-fungsikan untuk proyek politik dengan niat luhur tapi dalam eksekusinya minim pertimbangan dan selalu menjadi akar masalah, sementara siswa sebagai penerima manfaat proyek politik tersebut tetap harus bertarung memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pembelajar, sekadar ingin membeli buku dan pena hanya menjadi cita-cita yang mestinya melalui dana pendidikan tersebut mampu difasilitasi negara.
Dua puluh persen amanat konstitusional terhadap pendidikan diobrak-abrik alokasi pendanaannya demi untuk proyek politik makan-makan tersebut. Penerjemahan harfiah pemerintah terhadap kondisi gizi anak bangsa membuat prioritas pembangunan negara dialihkan hanya untuk perbaikan gizi yang notabene disederhanakan dengan pemberian “Makan”.
Makan yang tersaji pun bukan tanpa hambatan dan masalah, tercatat ribuan kasus keracunan massal di seluruh negeri, mengindikasikan prematurnya perencanaan dari proyek politik ini. Ribuan angka nyawa dan pesakitan hanya dianggap sebagai angka statistik belaka, mengabaikan mitigasi dan penyelamatan keadaan di saat krisis.
Disiapkan melalui skema investasi massal dengan menawarkan pengembalian keuntungan secara kilat, mengabaikan standar dan prosedur higienitas dan kelayakan bahan pangan. Ditambah status kepegawaian pegawainya yang kini dibantu negara kian memperlihatkan keberpihakan negara pada proyek politik ini ketimbang menjalankan secara konsisten dan memadai amanat konstitusi.
Negara lebih ingin mencerdaskan anak bangsa melalui milyaran ‘ompreng-ompreng’ yang di dalamnya berisi makanan siap saji yang minim gizi, di sisi lain terdapat seorang anak berusia 10 tahun berpikiran untuk bunuh diri akibat tak mampu membeli buku dan penanya sendiri, dan guru-guru yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa memilih untuk sekadar mengajar untuk menggugurkan administrasi guna berkompetisi demi kelayakan gaji, di sini terjadi ironi—ketika negara tak berdaya dan tak memadai menakar dan mengukur prospek serta prosedur moral untuk menyejahterakan kedua instrumen penting dalam kehidupan suatu bangsa ini—sehingga apa yang sekarang terlihat tak lebih dari ironi bahwa negara tidak berdaya mengentaskan apa yang jadi kepentingan bersama—melainkan hanya melanjutkan proyek politik dan segelintir ambisi mereka.